JAMBI – Dalam diskusi internal DKN Laskar Santri Nusantara, ketua umum LSN Didik setiawan S.Kom.i menyampaikan “haram hukumnya DPR dan Pemerintah atau para pemangku kebijakan ikut meneriakkan penolakan terhadap impor beras tapi tanpa solusi.
Dalam diskusi tersebut dia menyampaikan bahwa harus ditarik akar permasalahan dari kran impor yang selalu terjadi, hal ini hanya soal aturan dan kemauan saja pemerintah dalam mencari solusi saja yang kurang serius, “percuma kalau DPR dan pemerintah mulutnya teriak tolak impor tapi tangan dan kakinya diam dan celakanya bahkan mencari celah bisnis dari gurihnya bisnis impor beras ini,” tuturnya.
Beberapa solusi dan langkangkah strategis yang harus dilakukan.
Pertama, pemerintah harus merubah aturan ketatnya regulasi Permendag maupun inpres yang mengatur terkait gabah kering giling (GKG), yakni gabah kadar airnya lebih dari 14% dan hampa kotoran maksimal tiga persen. Ketika GKG petani diberikan aturan seketat itu maka gabah petani tidak akan memenuhi standar yang ditentukan.
Dari permasalahan pertama ini pilihanya adalah turunkan aturan ketat itu dengan batasan yang rasional dengan kondisi petani kita yang konvensional misalkan kadar air 25% maksimal dan hampa kotor 9% tapi ditambah divisi di bulog misalkan direktorat atau divisi yang sesuai untuk mengolah dengan teknologi dryer atau mesin pemanas yang canggih untuk mengolah hasil pertanian petani kita, enteng negara ini kalau untuk mewujudkan itu, dari pada duit dikorupsi anak usaha BUMN contohnya PT Sang Hyang Seri (Persero) yang dari dulu merugi, dirut masuk penjara terus, tapi disubsidi terus dan dipertahankan.
Jika solusi dihilir ini dengan keringanan aturan dan penambahan divisi batu ini tidak dilakukan maka jangan heran dibulogpun juga ada oknum yang bermain mencari untung pribadi dengan menyalahi aturan yang diberlakukan pemerintah untuk meloloskan gabah dengan dalih menyerap hasil petani.
Kedua, infrastruktur pendukung dalam Mengelola Distribusi dan Logistik atau Supply Chain dari pergerakan produk mulai dari pemasok, manufaktur, dealer, retailer, dan akhirnya sampai ke konsumen akhir harus dipetakan sehingga tidak disebut gabah capek kebanyakan tawaf sehinga hitungan keekonomianya ada.
Ketiga, Pergudangan yang mencukupi, perlu kita tahu bahwa pergudangan pemerintah sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang diserap juga harus dipersiapkan, lahan-lahan strategis negara yang dikuasai oleh oknum-oknum tertentu harus disikat dan dikuasai untuk gudang-gudang.
Keempat, Gandeng simpul simpul agen distribusi komuditas pangan hingga ke level desa dengan sinergis seperti yang digadang-gadang dewan oembina LSN atara BUMN, BUMD dan BUMDES. Jika jalur ini susah gandeng NU dan ormas lainya sebagai mitra dari kabupaten hingga ke desa-desa.
inilah sebagian kecil tawaran strategis dari ketua umum DKN Laskar Santri Nusantara sehingg Jika gabah petani terserap dengan baik, Supply Chain berjalan dengan baik, maka tinggal wilayah hulu dipecahkan dari pengetatan ali fungsi lahan pertanian, bibit yang unggul, teknologi pertanian.
Kita yakin Indonesia akan berdaulat akan pangan. (arm)
