Kuala Tungkal – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 menjadi ajang strategis untuk mengantisipasi penurunan transfer keuangan daerah dan dana desa, isu nasional yang kini menyasar hampir seluruh kabupaten di Indonesia. Dipimpin langsung Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., didampingi Wakil Bupati Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., rapat di Aula Utama Kantor Bupati pada Senin, 6 Oktober 2025, tak hanya membahas angka-angka kering, tapi juga komitmen kuat untuk jaga pelayanan publik meski kantong daerah semakin tipis. Surat resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 jadi pemicu utama, yang mengungkap alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026 turun signifikan—sekitar 5-10% dari tahun sebelumnya, akibat penyesuaian anggaran pusat pasca-pandemi dan prioritas nasional seperti infrastruktur besar.
Suasana rapat di Aula Utama terasa tegang tapi penuh semangat. Puluhan pejabat daerah berkumpul, dari Sekretaris Daerah hingga para camat, sambil mencatat poin-poin krusial di buku catatan atau tablet. Bupati Anwar Sadat, dengan gaya bicara yang tenang tapi tegas, membuka sambutan dengan mengakui realitas pahit ini. “Penurunan transfer keuangan ini bukan cuma masalah kita di Tanjung Jabung Barat, tapi seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, daerah-daerah sedang berjuang sama,” katanya, seperti dilansir dari rilis resmi Pemkab. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, TKDD nasional 2026 diproyeksi Rp 800 triliun, turun Rp 40 triliun dari 2025, gara-gara efisiensi belanja pusat yang lebih ketat. Di Tanjung Jabung Barat, yang bergantung 60% pada dana transfer untuk gaji ASN dan program sosial, ini berarti potong anggaran hingga Rp 150 miliar—cukup untuk bangun puluhan jembatan atau bantu ribuan UMKM.
Tapi, Bupati Anwar Sadat tak mau pesimis. Ia tekankan, keterbatasan anggaran justru jadi momentum untuk lebih pintar kelola sumber daya. “Kita tetap komitmen berikan pelayanan terbaik. Efisiensi belanja bukan berarti potong program, tapi alihkan ke yang prioritas: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” ujarnya. Strategi yang diusung? Pertama, optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak bumi dan retribusi pasar yang lebih ketat, tapi adil. Kedua, dorong investasi swasta di sektor unggulan seperti perkebunan kelapa dan perikanan budidaya, yang potensinya belum tergarap maksimal. Ketiga, kolaborasi dengan desa untuk efisiensi dana desa—misalnya, program gotong royong untuk irigasi yang hemat biaya pusat. Wakil Bupati Katamso menambahkan, “Dengan data-driven budgeting, kita bisa identifikasi ‘lemak’ anggaran, seperti perjalanan dinas yang berlebih, dan alihkan ke bantuan langsung tunai untuk warga miskin.”
Rapat ini bagian dari rangkaian panjang penyusunan RAPBD, yang harus rampung Desember 2025 untuk disahkan DPRD. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-kabupaten, kabag Sekretariat Daerah, serta perencana OPD. Mereka berdiskusi serius: bagaimana realokasi untuk program unggulan seperti “Berkah Madani” yang fokus wisata religi dan pemberdayaan petani. “Dana desa turun 7%, tapi kita bisa dorong desa mandiri lewat homestay ekowisata di pinggiran sungai,” usul salah satu camat dari Kecamatan Jambi.
Dampak penurunan ini nyata bagi masyarakat. Di Tanjung Jabung Barat, dengan 10 kecamatan dan 126 desa, dana desa biasa dipakai untuk jalan usaha tani atau posyandu. Turunnya alokasi berarti proyek prioritas harus dipilih ketat—mungkin tunda renovasi gedung sekolah, tapi percepat vaksinasi anak. Namun, Bupati Anwar Sadat yakin, ini kesempatan bangun ketahanan lokal. “Ingat, Indonesia bangkit dari krisis 1998 lewat efisiensi seperti ini. Kita bisa!” katanya, memotivasi hadirin. Data BPS Jambi per Agustus 2025 tunjukkan inflasi daerah stabil di 2,5%, tapi pengangguran petani naik 1% gara-gara harga komoditas fluktuatif—jadi, anggaran 2026 harus lindungi lapangan kerja.
Akhir rapat, Bupati Anwar Sadat tutup dengan doa bersama, ingatkan semua: “Anggaran adalah amanah untuk rakyat. Mari kita jaga agar Tanjung Jabung Barat tetap maju, walau tantangan datang.” Langkah ini, di tengah gejolak ekonomi pasca-2025, bisa jadi inspirasi daerah lain. Siapa tahu, efisiensi ala Tanjab Barat nanti jadi model nasional.