Usaha BUMDes Itu di Pelupuk Mata

0 101

Oleh Mohd Haramen

PADA suatu kesempatan berdialog dengan salah satu Kepala Desa di Kabupaten Batanghari,  saya mendengar curhatnya yang demikian panjang. Intinya, dirinya bingung mau mengalokasikan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah terbentuk di desanya.  Karena, pengurus BUMDes yang telah dipilih tidak mengajukan proposal. Selain itu, dirinya juga bingung mau menyuruh BUMDes melakukan usaha apa. Dirinya khawatir jika usaha yang dilakukan BUMDes sama dengan masyarakat, bakal mematikan usaha rakyat itu. Padahal, katanya, BUMDes tidak boleh mematikan usaha masyarakat, tapi justru harus mengembangkan usaha rakyat.

Setelah mendengar curhatnya yang agak lama, sayapun memberikan sejumlah nasehat. Maklum, salah satu tugas pendamping desa itu menasehati. Itupun jika yang dinasehati mau ikut. Kalau tidak mau, ya tidak ada sanksi apa-apa. Karena memang UU No 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa untuk menentukan arah pembangunan dan nasibnya sendiri.

Saat itu saya katakan, untuk mencari usaha apa yang sesuai untuk BUMDes jangan terlalu rumit dan memusingkan. Karena semestinya usaha yang dijalankan tidak boleh jauh-jauh dari potensi desa. Desa itu memiliki banyak potensi. Misalnya, potensi alam, budaya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Untuk potensi alam, ada yang berupa sungai, danau, areal perbukitan,perkebunan, sawah dan lain-lain. Jika desa memiliki potensi ini, maka usaha Bumdes artinya bergerak dalam bidang perikanan, wisata, produksi beras ataupun jual beli alat-alat dan produksi pertanian. Biasanya, dimana ada potensi, disitulah ada pasar. Pasar itu tercipta karena ada kebutuhan, kebutuhan tercipta karena ada keinginan. Pada masyarakat yang terbiasa bertani, tentu kebuhan mereka tidak jauh-jauh dari alat pertanian dan saprodi. Pada masyarakat desa yang berprofesi nelayan, juga demikian.

Selain potensi alam, desa juga tentunya memiliki potensi energi dan lingkungan. Desa memiliki potensi air, sampah, panas matahari,  angin dan lain-lain. Jika didesa yang bersangkutan tidak memiliki listrik yang memadai, BUMDes bisa membuka usaha penyediaan listrik buat warga dengan memanfaatkan potensi air, matahari, dan bisa juga sampah. Teknologi pengelolaan sampah yang menghasilkan energi listrik ini sudah dikembangkan Pemkot Surabaya. Sedangkan di desa Panggungharjo, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelolaan sampah jadi unit usaha BUMDes nya. Dimana sampah dijadikan berbagai kerajinan tangan dan pupuk kompos. Dari warga, BUMDes bisa mendapat iuran pungutan sampah. Dan setelah jadi kerajinan dan pupuk kompos, BUMDes juga bisa menjualnya. Berkat usaha itu, desa Panggungharjo mendapat penghargaan tingkat Asean di Myanmar.

Potensi lain lagi yang dimiliki desa adalah budaya dan tradisi. Ini bisa juga dijual lewat BUMDes wisata. Tinggal perlu cara mengemas, dan promosinya yang baik, sehingga orang tertarik untuk menikmati budaya yang disajikan. Terlepas dari potensi itu semua, yang paling penting diperhatikan oleh BUMDes adalah potensi belanja dan masalah yang dihadapi warga desa.

Potensi belanja pemerintahan desa misalnya ? Apa yang paling banyak dibelanjakan dalam satu tahun.   Setiap tahun desa mendapat dana desa dan alokasi dana desa hingga miliaran rupiah. Dan itu dibelanjakan setiap tahun, masak harus dibelanjakan diluar desa. Mestinya belanja di dalam desa itu sendiri. Agar perputaran uang tidak sampai keluar desa. Sebab jika uang desa mengalir keluar desa, maka yang menikmati keuntungan adalah orang yang diluar desa. Sedangkan jika perputaran uang didalam desa, maka yang menikmati adalah pemerintahan desa dan warga desa. Demikian juga dengan potensi belanja warga desa. Sebaiknya diarahkan dan dicukupi oleh BUMDes itu sendiri.

Demikian juga dengan masalah yang dihadapi oleh warga. Harusnya itu juga jadi unit usaha BUMDes. Dalam istilah sederhana, masalah orang, uang bagi BUMDes. Karena  dimana ada masalah, disitu ada kebutuhan. Kebutuhan orang itu adalah potensi pasar.  Orang desa mengalami kesulitan mau membayar kredit motor, mobil, listrik, dan lain-lain, BUMDes harus mempermudahnya dan tentu dapat imbalan jasa. Demikian juga masalah modal misalnya, BUMDes bisa menyediakan kredit lunak. Dan banyak lagi potensi masalah lain yang bisa dijadikan unit usaha BUMDes.

Yang jelas, jiika melihat potensi masalah dan belanja, BUMDes tidak perlu lagi menciptakan pasar, tapi cukup memenuhi kebutuhan pasar.  Jika kebutuhan pasar ini tercukup, maka BUMDes akan lestari dan berkembang.

(Penulis adalah Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Kemendes PDT RI untuk Provinsi Jambi)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.