KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan 2025 yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (4/8). Rakor Ketahanan Pangan 2025 strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, dan Kapolres Tanjab Barat, dihadiri oleh jajaran kepala OPD terkait, perwakilan Bulog, seluruh camat, kepala desa/lurah, serta penyuluh pertanian se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Acara ini menandai dimulainya sebuah pendekatan kolaboratif yang lebih intensif dan terukur dalam mewujudkan kedaulatan pangan di tingkat tapak.
Rakor ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional mulai dari desa. Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa isu pangan tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI/Polri, dunia usaha, dan yang terpenting, masyarakat desa sebagai pelaku utama.
Rakor Ketahanan Pangan 2025 ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional mulai dari desa.
“Rapat ini merupakan inisiatif kami bersama Kapolres, sebagai bentuk nyata komitmen dalam mendukung instruksi Presiden terkait ketahanan pangan. Program ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang kuat antar lintas sektor, termasuk dunia usaha dan masyarakat desa,” ungkap Bupati dengan penuh keyakinan.
Bupati secara khusus menyoroti peran sentral desa dalam kesuksesan program ini. Ia meminta para kepala desa untuk mengambil peran aktif dalam mengawasi dan mengelola setiap program ketahanan pangan di wilayahnya. Yang paling utama, Bupati menekankan bahwa orientasi utama dari semua kebijakan adalah harus memastikan keuntungan bagi petani. Petani tidak boleh hanya menerima bantuan lahan tanpa diiringi dengan dukungan sarana produksi yang memadai.
“Saya tegaskan, petani kita harus untung. Jangan sampai mereka hanya diberi bantuan lahan, tapi tidak didukung dengan sarana pendukung seperti alat pertanian, bibit, pupuk, bahkan alat berat. Kita juga minta Bulog untuk menetapkan harga dasar agar saat panen melimpah, harga tidak jatuh,” tegasnya dengan sangat serius.
Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, Bupati juga menginstruksikan agar setiap lahan kosong di desa harus dimanfaatkan secara maksimal. Pola tumpang sari dan sistem tanam lainnya harus digalakkan, dengan fokus pada komoditas unggulan seperti jagung yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, Kapolres Tanjab Barat dalam paparannya membeberkan sejumlah program konkret yang telah dirancang untuk mendukung agenda ketahanan pangan ini. Program-program tersebut dirancang untuk diimplementasikan secara langsung hingga ke tingkat polsek dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Pertama, Program Pekarangan Pangan Bergizi yang akan dilaksanakan di seluruh jajaran Polsek, memanfaatkan pekarangan kosong untuk menanam tanaman pangan bergizi. Kedua, Pemanfaatan Lahan Produktif Komoditas Jagung melalui metode tumpang sari yang akan dikerjasamakan dengan perusahaan mitra di wilayah tersebut.
Ketiga, program unggulan “1 Desa 1 Hektare” untuk penanaman jagung secara monokultur, yang menargetkan setiap desa memiliki minimal satu hektare lahan jagung produktif. Keempat, optimalisasi pemanfaatan Dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tanjab Barat untuk mendukung kelompok tani (Poktan) di sekitar wilayah operasional mereka.
Kapolres juga menekankan amanat penting untuk mengalokasikan minimal 20% dari dana desa bagi program ketahanan pangan, sesuai dengan kebijakan pusat. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut adalah uang rakyat yang harus dikembalikan manfaatnya secara nyata kepada masyarakat.
“Kita wajib menyukseskan program ini. Ini adalah uang negara yang harus kita kembalikan manfaatnya kepada rakyat. Maka dari itu, mari kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” ujarnya penuh semangat.
Rakor ini menghasilkan komitmen bersama untuk membentuk tim percepatan di setiap desa, menyusun peta jalan (roadmap) ketahanan pangan desa, dan melakukan monitoring evaluasi secara berkala. Dengan sinergi yang dibangun, ketahanan pangan bukan lagi sekadar wacana, tetapi sebuah aksi nyata yang dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat desa di Tanjung Jabung Barat.
