JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi Al Haris, didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, menyambut secara langsung kedatangan Tim Ekspedisi Milir Berakit dari Kabupaten Sarolangun di Kawasan Tanggo Rajo Jambi, Sabtu (07/01/2023).

Ekspedisi Milir Berakit merupakan sebuah gerakan kampanye moral perubahan untuk menjadikan Sungai Batanghari ini menjadi bersih kembali, kegiatan Ekspedisi Milir Berakit berjalan sejak tanggal 30 Desember 2022 – 7 Januari 2023 yang diawali dengan Pelepasan yang dilakukan oleh Gubernur Jambi di Halaman Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sarolangun.

Al Haris mengatakan, ekspedisi milir berakit merupakan sebuah gerakan kampanye moral perubahan. “Ekspedisi ini merupakan suatu gerakan kampanye moral perubahan, bagaimana kita berupaya untuk menjadikan Sungai Batanghari ini menjadi bersih kembali,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, kondisi Sungai Batanghari terus mengalami perubahan. “Sungai Batanghari ini dari hari ke hari terus mengalami perubahan, maka dari itu saya mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk bersama menjaga kebersihan Sungai kita ini, dan saya mengharapkan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam meningkatkan kesadaran untuk menjaga Sungai Batanghari,” tuturnya.

Al Haris mengungkapkan, Provinsi Jambi mendapatkan bantuan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Dunia. “Bank Dunia saat ini sudah melirik Sungai Batanghari, dan Bank Dunia nantinya akan menggelontorkan Dana CSR sebesar 4.000.000 USD, dana inilah yang akan kita pergunakan untuk merawat Sungai Batanghari,” ungkap Al Haris.

Ketua Yayasan Sahabat Sungai Batanghari, Pinto Jayanegara menjelaskan, kondisi Sungai Batanghari saat ini sangat memprihatinkan. “Menjaga serta merawat kelestarian Sungai Batanghari merupakan tugas bersama, saat ini tingkat pencemaran Sungai Batanghari hampir mencapai ambang batas, tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk selalu menjaga kebersihan Sungai Batanghari,” ucap Pinto. (*)

JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi, Al Haris, mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi Bersatu padu dan bergerak bersama sama dalam membangun Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 66 Provinsi Jambi Tahun 2023, bertempat di Halaman depan Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (06/01/2023).

“Hari ini kita melaksanakan upacara dalam rangka HUT ke 66 Provinsi Jambi yang juga dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota untuk merayakan HUT Provinsi Jambi. Upacara hari ini untuk mengingatkan kita semua memiliki beban moral yang sama, yaitu memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, masyarakat Provinsi Jambi tentunya senantiasa selalu bersyukur karena pembangunan Provinsi Jambi sampai saat ini masih terus berlangsung. Momen HUT ke 66 Provinsi Jambi ini merupakan suatu ajang untuk melakukan evaluasi atas semua yang telah berjalan agar kedepannya semakin baik dalam membangun Provinsi Jambi.

Al Haris menjelaskan, pada momen HUT ke 66 Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi membuat komitmen bersama dengan mendeklarasikan perang melawan narkoba. Komitmen ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi benar benar serius dalam melakukan pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi.

“Komitmen bersama ini bukti keseriusan dalam melakukan pemberantasan narkoba, termasuk bagaimana kita harus bersama-sama menolak ataupun perang terhadap narkoba, intinya adalah kita bergerak bersama, berkolaborasi, bekerjasama sehingga Provinsi Jambi bebas narkoba sehingga Provinsi Jambi kedepannya akan semakin maju dan bersih dari narkoba,” jelas Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jambi, ASN Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di Jambi, serta forkopimda yang turut membangun Jambi, dimana semua pihak tentunya memiliki tanggung jawab dalam membangun Provinsi Jambi tercinta.

“Saya mengharapkan pada momen ini, kita terus bekerja secara maksimal untuk negeri Jambi, karena para pendahulu tidaklah mudah dalam membangun sebuah provinsi. Kita tinggal meneruskan perjuangan dari para pendahulu, semoga kita semakin dewasa dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk Provinsi Jambi tercinta, sehingga Provinsi Jambi menjadi menjadi provinsi terdepan di Pulau Sumatera dan terus bersaing dengan provinsi provinsi di Pulau Jawa,” harap Al Haris. (*)

JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi, Al Haris, menjelaskan capaian pembangunan meningkat, ditandai dengan kondisi perekonomian daerah yang terus membaik, dimana tumbuh dan berkembangnya aktivitas di segala lini. Hal ini disampaikan Al Haris saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Peringatan HUT Provinsi Jambi ke 66 tahun 2023, bertempat di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Jambi, Jum’at (06/01/2023).

Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 mengangkat tema ”Jambi Mantap Membangun Negeri”, secara filosofi, tema ini menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun seluruh aspek pembangunan melalui pendekatan tiga misi pembangunan yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, serta memantapkan sumber daya manusia.

“Gambaran dari capaian pembangunan tahun 2022, dimana kondisi perekonomian daerah terus membaik dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas di segala lini. Tentunya ini berkat upaya semua masyarakat, Organisasi Perangkat daerah dan semua pihak, baik di tingkat Provinsi Jambi maupun tingkat Kabupaten/Kota yang terus menciptakan terobosan dan strategi dalam menyikapi dinamika kehidupan dengan segala permasalahannya,” ujar Al Haris.

Al Haris memaparkan, capaian indikator makro yang tercermin dari pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 sebesar 3,66%, dan laju pertumbuhan ekonominya dilihat dari Year on Year pada Triwulan III Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,20%, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya aktivitas produksi dan ekonomi daerah juga ditunjukkan dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi pada bulan Desember 2022 sebesar 140,63 atau naik sebesar 1,95% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 137,94.

“Kondisi penduduk miskin di Provinsi Jambi juga mengalami penurunan, dimana pada bulan Maret tahun 2022 persentase penduduk miskin mencapai sebesar 7,62% atau sebanyak 279,37 ribu orang, turun sebesar 0,47% dibandingkan pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 8,09% atau sebanyak 293,86 ribu orang. Dalam mengatasi kondisi kemiskinan ekstrem Provinsi Jambi, juga menunjukkan trend menurun yaitu pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 1,16% atau 42.411 orang, turun sebesar 0,14% dari tahun 2021 sebesar 1,30% dengan jumlah 47.229 orang, selanjutnya angka pengangguran terbuka Provinsi Jambi juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,5%, dari capaian tahun 2021 sebesar 5,09% turun menjadi 4,59% pada tahun 2022,” papar Al Haris.

Al Haris menjelaskan, kondisi inflasi Provinsi Jambi pada awalnya merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan terhadap tingginya angka inflasi secara nasional, secara perlahan dengan langkah dan strategi kebijakan serta rencana aksi, mampu menunjukkan hasil positif dan mampu keluar dari zona yang menjadi perhatian khusus hingga Desember 2022. Peran Pemerintah Provinsi Jambi bersama TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota serta semua pemangku kepentingan sehingga Provinsi Jambi telah mampu untuk menekan inflasi dari 8,55% pada bulan Juli 2022 menjadi 6,35% pada bulan Desember 2022.

“Kondisi makro daerah yang terus membaik, juga mampu mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada 2022 sebesar 72,14%, atau meningkat sebesar 0,51% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 71,63%, ini memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk terus tumbuh dan berkembang dan memacu percepatan pembangunan kedepannya,” jelas Al Haris

Al Haris menuturkan, menyikapi isu aktual permasalahan transportasi akibat intensitas tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, salah satunya adalah batubara, dimana pada satu sisi, batubara merupakan salah satu dari potensi yang mampu mendongkrak nilai kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Jambi, namun pada sisi lain juga mempengaruhi kondusifitas aktivitas arus barang dan jasa antar daerah di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama semua pihak yang memiliki potensi dengan para pelaku usaha terus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk meminimalisir permasalahan tersebut.

“Menyikapi hal tersebut, kita telah melaksanakan strategi dan rencana aksi dalam pengaturan sistem transportasi daerah yang salah satunya mendorong pembangunan jalur darat melalui jalan khusus, kemudian dengan alternatif multimoda melalui jalur Sungai Batanghari menuju ke outlet distribusi produksi yaitu pelabuhan. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan jalan yang bersifat major terutama pada ruas-ruas jalan yang dianggap krusial untuk diprioritaskan penanganannya,” tutur Al Haris.

“Sistem logistik dan tatanan transportasi Provinsi Jambi merupakan sebagian dari konektifitas antar wilayah di Pulau Sumatera, kita sangat mengapresiasi penetapan baru Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi pada tahun 2022. Pemerintah Pusat telah menetapkan pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Muaro Jambi sebagai salah satu dari 10 tambahan Proyek Strategis Nasional, ini adalah bentuk intervensi Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan terciptanya daya saing antar wilayah dan meningkatnya peluang investasi daerah dengan mengoptimalkan potensi unggulan,” lanjut Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi mendapat support dari Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dalam memberikan stimulan alokasi program yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya dalam peningkatan fasilitas kesehatan terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini menjadi perhatian dalam meningkatkan pelayanan.

“Bentuk nyata yang telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak rumah sakit yang bersifat penanganan kekhususan, yaitu Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Dharmais, Rumah Sakit Pusat dan Otak Nasional Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta. Harapan lainnya adalah perhatian Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dalam menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang mampu dan berkualitas,” ungkap Al Haris.

“Saya menyadari, dalam rentang periode pembangunan JAMBI MANTAP yang sedang berjalan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan semua lapisan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Hal yang cukup menggembirakan adalah dengan terselenggaranya Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jambi, salah satunya pembangunan jalan Tol Betung-Jambi dan Jambi-Rengat yang telah menyelesaikan fase pembebasan lahan. Harapan dukungan percepatan pembangunan fisiknya dapat direalisasikan sehingga dapat bermanfaat dalam menumbuh kembangkan perekonomian daerah dan memacu daya saing investasi daerah sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional, khususnya di Pulau Sumatera,” pungkas Al Haris.

Pada kesempatan tersebut hadir Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pangdam II/ Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi, anggota DPR RI Dapil Jambi dan tamu undangan lainnya. (*)

JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi Al Haris mengemukakan, Kepala Desa (Kades) harus terus meningkatkan inovasi dalam membangun desa. Hal ini dikemukakan Al Haris pada Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Rakerda DPD APDESI) Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (05/01/2023).

“Kita mengharapkan Kades lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja membangun desanya masing-masing, semakin hari semakin dituntut untuk bekerja secara professional, karena dinamika kemajuan desa tersebut akan terukur dari kemajuan pola pikir seorang Kades. Kades yang hadir saat ini harus menyamakan persepsi, terutama dalam membangun desa,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, pembangunan harus terus-menerus diperkuat, dalam seluruh sektor dan dalam semua level, termasuk dalam Pemerintah Desa. Hal ini juga sesuai dengan semangat pembangunan nasional, dan tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperkuat pembangunan di desa, sebagai bagian dari upaya penyebaran dan pemerataan pembangunan, maka pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan desa, artinya semakin memberdayakan desa.

“Program Dumisake hadir untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di desa-desa, namun dana dumisake ini belum bisa sepenuhnya mengakomodir secara bersamaaan untuk desa desa di Provinsi Jambi ini. Dana dumisake ini kita coba atur sedemikian mungkin, sehingga ketika ada slot-slot dana dari Pemerintah Kabupaten tidak ada akan kami intervensi melalui dana ini demi menguatkan kelembagaan desa kedepannya,” tutur Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, meskipun dana operasional desa berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten akan tetapi secara faktual juga merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jambi. Kades merupakan salah satu yang menentukan kemajuan Provinsi Jambi, dimana jika desa desa maju tentunya berimbas pada kemajuan Provinsi Jambi.

“Saya yakin Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten / Kota seProvinsi Jambi, Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Pemerintah Desa telah berusaha untuk menghadirkan kemajuan dalam pembangunan. Namun, tantangan yang kita hadapi terus meningkat, dan tuntutan publik juga terus meningkat supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terus ditingkatkan kualitasnya,” tutup Al Haris. (*)

JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi Al Haris, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bisa lebih fokus pada suatu bidang agar kinerja dalam mengaplikasikan kepada masyarakat lebih meningkat lagi.

Hal tersebut dikemukakan Al Haris pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023 dan Persetujuan Dewan terhadap 5 Ranperda Provinsi Jambi Mantap Expo 2023, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu (04/01/2023) malam.

Lima Ranperda tersebut adalah Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan, Ranperda Kerja sama Daerah, Ranperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau, dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi.

Al Haris mengatakan, pengajuan Ranperda merupakan tahapan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku lembaga penyelenggara negara di daerah untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan Pemerintahan Daerah, dimana Ranperda menjadi salah satu sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

“Kami mengharapkan dengan adanya Ranperda ini dapat dijabarkan dengan baik oleh seluruh elemen, baik itu pemerintah maupun masyarakat selaku objek yang dilayani. Organisasi Perangkat Daerah harus dapat menjabarkan selaku pelayan masyarakat dan abdi masyarakat agar kesejahteraan bisa tercapai dan masyarakat bisa terbantu, dalam upaya menyejahterakan masyarakat,” kata Al Haris.

Al Haris menjelaskan, salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah iklim investasi yang kondusif, tindakan serta upaya untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, melalui regulasi, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim investasi dapat terakomodir, seimbang dan selaras.

“Kehadiran regulasi seperti Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya di Provinsi Jambi,” jelas Al Haris.

Al Haris menuturkan, berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, keberadaan kerja sama, baik antar daerah maupun dengan pihak lain menempati posisi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. “Perda tentang kerja sama daerah, dengan harapan akan tumbuh prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta dalam membangun daerah,” tutur Al Haris.

Lebih lanjut Al Haris mengungkapkan, pembangunan daerah tidak terlepas dari pemajuan dan pelestarian budaya daerah. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi sangat perlu dengan maksud untuk menyempurnakan poin-poin pasal dan memastikan Pelestarian dan Pengembang Budaya Melayu Jambi telah memenuhi objek-objek pemajuan kebudayaan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi atas kerja samanya dalam mencurahkan energi dan pikiran bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga terwujudnya Ranperda ini, untuk itu bersama kita tetap bergandengan tangan, bahu membahu, membangun negeri, Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Mari kita bekerja dengan ikhlas dan cerdas, dengan kebulatan tekad untuk membawa masyarakat Provinsi Jambi menjadi masyarakat yang sejahtera dibawah Ridho Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ungkap Al Haris. (*)