JAKARTA, berjambi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (06/12/2022).

Pengesahan RKUHP itu dinilai oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terkesan dipaksakan untuk ditetapkan. SMSI yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber akan menggungat pengesahan KUHP melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk apa terburu-buru disyahkan, sementara sosialiasi kepada masayarakat belum maksimal, dan banyaknya masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama Dewan Pers bersama konstituennya, yang belum terakomodir.

“Ini terkesan dipaksakan, pengesahan RKUHP. SMSI khawatir pasal-pasal yang ada, masih banyak yang mengancam pelanggaran HAM, Kemerdekaan Pers dan Demokrasi. Beberapa pasal juga, kami nilai berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers,” ujar Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Makali Kumar SH dalam keterangan persnya, Kamis, 8 Desember 2022.

Meski tidak secara detil menyebut pasal per pasal, SMSI merasa khawatir dengan masih banyaknya pasal-pasal dalam KUHP yang baru direvisi, bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, kemerdekaan pers dan demokrasi.

Di antaranya hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Pada prinsipnya, SMSI mendukung pembaruan hukum pidana. Namun semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam UU KUHP ini, jangan sampai mengandung kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan pers,” jelas Firdaus.

SMSI menyayangkan keputusan DPR bersama pemerintah, yang terkesan memaksakan untuk segera ditetapkan. Para wakil rakyat dinilai mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers.

UU KUHP yang baru saja disahkan, dianggap tidak melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR kurang mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. Termasuk dari komunitas Pers.

“Banyak pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. SMSI melalui bidang hukum, sejak awal mengkritisi RUU KUHP tersebut. Bahkan kami aktif bersama konstituen lain di Dewan Pers, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi RUU KUHP. Supaya, pasal-pasal yang krusial itu, direvisi, supaya tidak bertentangan dengan HAM maupun UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” tambahnya.

SMSI sepakat untuk terus berjuang bersama-sama dengan Dewan Pers dan konstituen lainnya, termasuk elemen masyarakat diluar komunitas pers, dalam menyikapi pengesahan UU KUHP tersebut, kedepannya. Termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Banyak pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam HAM dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sendiri, sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.

Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

Ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang sudah disahkan. Didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. SMSI dari awal, minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” tegas Firdaus.

SMSI mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

*1. Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme*

– Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

*2. Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden*

– Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

*3. Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara*

– Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun.

*4. Penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong*

– Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

– Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

*5. Gangguan dan penyesatan proses peradilan*

– Pasal 280 yang mengatur tentang Gangguan dan penyesatan proses peradilan.

*6. Tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan*

– Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

*7. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*

– Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.

– Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

– Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

*8. Penerbitan dan pencetakan*

– Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan. (**)

SEXUAL harrasment atau pelecehan seksual kerap terjadi dimasyarakat, baik dalam ranah personal maupun ranah publik. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun ada kesempatan yang dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini menjadi fenomena yang harus diwaspadai oleh masyarakat terutama perempuan. Pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 – 2021 terdapat 49.762 kasus pelecehan seksual di Indonesia yang dilaporkan. Dalam periode Januari – November 2022 terdapat 860 kasus pelecehan seksual dalam ranah publik dan 899 kasus dalam ranah personal (Komnas Perempuan, 2022).
Pelecehan seksual merupakan perilaku verbal dan nonverbal (fisik) yang berkaitan dengan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh individu dan dapat menempatkan korban dalam posisi rentan atau tidak nyaman. Pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk sentuhan fisik namun pelecehan verbal (cat calling dan menyampaikan ujaran rayuan), pelecehan isyarat (mengedipkan mata atau menatap dengan tatapan seksual) serta pelecehan melalui teknologi (ancaman penyebaran video seksual) termasuk kedalam bentuk pelecehan seksual (Picchetti et al., 2022).
Perilaku pelecehan seksual dalam teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H Suterland pada Tahun 1934 menyatakan bahwa perbuatan kriminal itu dipelajari dalam hubungannya dengan interaksi pada suatu proses komunikasi disuatu asosiasi. Dalam kaitannya dengan perilaku pelecehan seksual, individu melakukan tindakannya karena sering melihat hal-hal yang berbau seksual seperti ungkapan dan perbuatan yang berbau seksual di sekitarnya. Seiring dengan hal tersebut, pelaku pelecehan seksual dapat mempelajari perilaku sehingga munculnya dorongan untuk melakukan perilaku pelecehan seksual tersebut (Ikhwantoro & Sambas, 2018).
Kasus pelecehan seksual sering kali tidak dilaporkan, hal ini berkaitan dengan teori perilaku yang dikemukakan oleh Martin Fishbein Tahun 1967 dan dikembangkan oleh Icek Ajzen tahun 1980 yaitu Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan individu yang ditentukan oleh sikap dan norma subjektif serta presepsi terhadap pengendalian perilaku (Mahyarni, 2013). Hal ini berkaitan dengan rendahnya pelaporan kejadian pelecehan seksual karena ketidak yakinan korban dalam melaporkan kejadian karena malu, merasa kasus akan diremehkan oleh pihak yang berwenang dan belum terciptanya rasa aman dalam pelaporan kejadian pelecehan seksual. Selain itu norma subjektif juga mempengaruhi pelaporan kejadian karena korban pelecehan seksual sering mendapatkan perlakuan victim blaming dari orang sekitar, seperti menyalahkan korban atas kasus yang menimpanya, menganggap rendah, membenarkan rasisme dan ketidakadilan sosial dengan mencari celah kesalahan pada korban pelecehan seksual. Hal-hal negatif tersebut membentuk presepsi korban sehingga perilaku pelaporan kejadian pelecehan seksual tidak dilaksanakan (Shopiani, 2021).
Pelecehan seksual berdampak pada psikologis individu sebagai korban sehingga menyebabkan trauma, gangguan tidur, gangguan stres pasca trauma, insecure (merasa diri tidak berharga). Hal ini memiliki dampak yang serius dan perlu dilakukan pencegahan maupun pengendalian terhadap korban pelecehan seksual. Pengendalian pelecehan seksual dapat dilakukan pada ranah personal dan setiap ranah publik dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, di perguruan tinggi, sekolah dan tempat kerja tentang bentuk pelecehan seksual, pelaporan kasus pelecehan seksual dan tindakan yang harus dilakukan oleh korban, orang terdekat korban, maupun saksi yang melihat kejadian (ditegur, dialihkan, ditenangkan, dilaporkan dan direkam). Selain itu membentuk pos pengaduan pelecehan seksual, menempelkan nomor aduan yang dapat dihubungi oleh korban, membentuk first aid responder yang telah mengikuti pelatihan untuk penanganan pelecehan seksual di perguruan tinggi maupun di tempat kerja serta memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang telah melaporkan kejadian dan sanksi yang setimpal kepada pelaku pelecehan seksual sehingga menimbulkan efek jera. (***)

BERJAMBI.COM, – JAMBI, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi masa bhakti 2022 2027, Muhtadi Putra Nusa resmi dilantik, Sabtu (19/11/2022), di hotel Aston Jambi. Pelantikannya yang bersamaan pengurus ini dihadiri Wakil Ketua Umum SMSI pusat, Yono Hartono.

Kegiatan ini dihadiri oleh lintas kalangan baik di tingkat Provinsi Jambi dan Nasional, diantaranya Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPD partai Gerindra Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra, yang juga Anggota DPR RI, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina SMSI Provinsi Jambi, Ketua Bapilu DPD partai Nasdem Provinsi Jambi, H. A. Rahman, yang juga turut sebagai pembina SMSI tersebut, antar pimpinan organisasi pers, lalu jajaran pengurus SMSI pusat dan pimpinan antar media di Provinsi Jambi.

Ketua SMSI Provinsi Jambi Mukhtadi Putra Nusa dalam sambutanya menyatakan, insan organisasi ini siap membangun SMSI Provinsi Jambi menuju media siber yang bijak, kritis, santun dan mantap.

Konsep tersebut sesuai tema yang diusung di acara pelantikan ini.

“Kami siap menuju media siber yang bijak, kritis, santun dan mantap,” ucap Mukhtadi. (**)

JAMBI –  Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi melakukan silaturahmi dengan Danrem 042/Gapu Jambi, Brigjen TNI Supriono di ruang kerjanya, Kamis (10/11/2022).

Pada silaturahmi ini, Danrem Brigjen TNI Supriono didampingi Kasrem 042/Gapu, Kolonel Inf Ali Aminudin dan Kapenrem 042/Gapu, Mayor Inf R M Hatta.

Danrem 042/Gupu, Brigjen TNI Supriono mengakui, TNI AD menyadari peran media sebagai mitra yang menyampaikan informasi hingga ke masyarakat, seperti penanganan stunting dan penekenan angka inflasi.

“Kemarin kita sudah menanam cabai, habis panen kita tanam lagi, kemudian kita juga peduli kebersamaan bersama masyarakat. Di Jambi ini kompak, apabila ada persoalan semua bergerak bersama-sama menyelesaikannya,” kata Brigjen TNI Supriono.

Kata dia, media harus ditempatkan bersama-sama, sebagai fungsi kontrol di bawah.

Ia juga menambahkan, bahwa mereka ada program masuk kampus, karena kampus itu juga bagian dari bangsa.

“Kami melihat mahasiswa itu yang membawa nadi ke depan. Jangan sampai hilang NKRI dan Pancasila itu,” tegasnya.

Sementara itu Ketua SMSI Provinsi Jambi, Mukhtadi Putra Nusa dalam kesempatan itu juga melaporkan hasil Rapat Kerja Pimpinan Nasional (Rapimnas) SMSI di Mabes TNI AD beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman merupakan Ketua Dewan Penasihat SMSI Pusat.

Dalam rapimnas itu kata dia, peserta telah diberikan pelatihan mengenai siber di dunia maya.

“Kami saat Rapat Kerja Pimpinan Nasional SMSI di Mabes TNI AD dilatih mengenai mempertahankan negara di tengah gencarnya perang siber dunia maya,” kata Mukhtadi yang didampingi pengurus SMSI lainnya.

Di akhir tahun 2022 ini, dikatakan Mukhtadi ada tiga agenda SMSI Provinsi Jambi, yakni pelantikan pengurus pada tanggal 19 November, Porwanas pada tanggal 21 November di Malang dan Rakernas di Jakarta tanggal 28 November.

“Ke depan kita (SMSI Provinsi Jambi) tetap akan membangun kerja sama yang baik,” ujar Mukhtadi yang juga General Manager Jambi TV itu. (smsi)

JAMBI – Siapa yang tak kenal dengan Mukhtadi Putra Nusa ? Pria berperawakan tinggi dengan wajah hitam manis itu akan dilantik oleh Ketum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus sekitar 19 November 2022 mendatang. Pengalamannya yang malang melintang didunia pers membuat mantan pemred Jambi Televisi ini terpilih sebagai Ketua SMSI Provinsi Jambi. Tempat pelantikannyapun tak tanggung tanggung. Salah satu hotel berbintang di Jambi yakni Hotel Aston terpilih sebagai pelantikan jurnalis senior nan flamboyan itu. Pelantikan pengasuh acara favorit Jambi TV itu bakal dihadiri orang orang besar yang menduduki kursi VIV nantinya. Diantara yang sudah memastikan hadir yakni Gubernur Jambi Al-Haris dan beberapa tokoh besar Jambi lainnya. Pria yang pernah menduduki kursi wakil pemimpin redaksi Harian Jambi Ekspres itu mendapuk Reza untuk menyiapkan prosesi pelantikan ini. Reza mengatakan beberapa hari lalu panitia sudah menghadap gubernur Jambi melaporkan rencana pelantikan tersebut. “Alhamdullilah gubernur menyambut baik dan menyatakan akan hadir,’kata Reza.

Selanjutnya kata pria berbadan gempal ini, beberapa kali sudah dilaksanakan rapat dengan panitia, membahas segala sesuatu tentang pelantikan termasuk penyebaran undangan.” Saat ini undangan sudah mulai kita sebarkan, kita juga mengundangan para kepala daerah”kata Reza yang juga pemimpin redaksi Jambiindependen.com ini.
Sementara itu soal tempat menurut Safii yang juga pimpinan Jernih.com ini tidak berubah dan tetap dilaksanakan di Hotel Aston.”tempatnya seperti semua yakni di Hotel Aston”katanya singkat.
Sementara itu Sekretaris SMSI Provinsi Jambi Pipin mengatakan, koordinasi dengan SMSI pusat terus dilakukan dan dipastikan pelantikan akan dihadiri ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus dan beberapa pengurus pusat lainnya.
Ia meminta agar semua pengurus dapat ikut bersama-sama membantu untuk mensukseskan pelantikan .
“kita sudah dapat kepastian bahwa pelantikan dihadiri ketua umum pusat” kata Pipin yang juga pemimpin jambi update ini. (smsi)

JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menegaskan, perusahaan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi wajib mematuhi peraturan yang sudah ada, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengangkutan batubara. Hal tersebut ditegaskan Al Haris pada Sosialisasi dan Diskusi Penataan Angkutan Batubara di Provinsi Jambi, yang berlangsung di Hotel BW Luxury Jambi, Jum’at (21/10/2022).

“Perusahaan batubara wajib patuhi aturan yang telah kita sepakati bersama agar tidak terjadi kemacetan di ruas jalan umum yang menyebabkan keresahan masyarakat Jambi. Saya mengabsen perusahaan satu persatu, ternyata masih ada beberapa perusahaan yang tak mengindahkan undangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, yang tidak datang nanti akan kita surati dan beri peringatan karena ini adalah komitmen kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan angkutan batu bara di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, penyelenggaraan sosialisasi dan diskusi ini merupakan salah satu upaya bersama untuk mengatasi permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jambi akhir-akhir ini, yaitu kemacetan tinggi karena transportasi angkutan batubara di ruas jalan umum.

“Pemerintah Provinsi Jambi sudah sangat sering menerima keluhan dari masyarakat tentang kemacetan, baik dari masyarakat pengguna jalan jalan umum maupun dari masyarakat yang berdomisili di sekitar jalan umum yang sering terjadi kemacetan transportasi angkutan batubara,” tutur Al Haris.

“Kita memahami bahwa pertambangan batubara dengan segala mata rantai bisnis yang berkaitan dengan tembang batubara, termasuk usaha transportasi angkutan batubara membuka lapangan kerja yang begitu banyak, selain tentunya pendapatan bagi negara yang harus diatur dengan tujuan kemakmuran bagi masyarakat, sehingga kita akan mengaturnya dengan sedemikian rupa,” sambung Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris mendorong agar para pengusaha mulai untuk menggunakan jalur sungai sebagai sarana transportasi angkutan batubara kedepannya, mungkin tidak langsung semuanya tetapi bisa memulai dari separuhnya pengangkutan batubara melalui jalur sungai. “Insya Allah dalam minggu ini akan ada 3 (tiga) perusahaan besar yang akan datang untuk memaparkan kegiatan pengerukan sungai Batanghari, selanjutnya dari hasil ekspose dari mereka bisa kita ketahui perusahaan mana yang benar benar serius melakukan kegiatan pengerukan ini,” tutup Al Haris. (Sapra Wintani/ADV Diskominfoprov )