SAAT ini PKB sudah memasuki usia ke 26 tahun. Dalam usia yang cukup matang ini, PKB terus menunjukkan geliatnya menjadi partai yang terus maju, kuat dan modern.
Setidaknya kekuatan itu bertumpu pada tiga hal yang menjadi modal (sumber energi) PKB dalam menatap masa depan yang lebih gemilang. Mulai dari penguatan idiologi, infrastruktur, sampai aturan-aturan partai.
Berbagai inovasi dilakukan menyesuaikan dengan kondisi kekinian (perkembangan yang ada). Langkah tersebut dipastikan tidak mendistorsi nilai-nilai ajaran, jati diri, karakteristik PKB sebagai partai yang didirikan oleh para ulama NU.
Justru sebaliknya, merupakan langkah konkrit PKB untuk terus maju di tengah persaingan antar partai. Maju diukur dari seberapa pesat perkembangan partai sampai sa’at ini dalam berbagai hal.
Kuat karena sistem pengelolaan partai dilakukan secara serius dan profesional. Dimulai dari penguatan idiologi secara sistemik, pemberdayaan kader, sampai memiliki perbendaharaan kader. Tentunya, tidak hanya diukur secara kuantitas tetapi juga kualitas serta militansi.
Modern mengikuti perkembangan zaman, dimana semua berbasis digital. Basis digital lebih memudahkan kerja-kerja kepartaian. Memudahkan pengurus pusat untuk melakukan kontrol rutinitas jalannya tugas kepartaian. Bagi pengurus di tingkat DPW, DPC bahkan ranting sampai anak ranting masing-masing.
Maka, untuk menuju ke arah partai maju, kuat dan modern, sistem pengelolaan mutlak dilakukan. Semua individu dalam partai harus mengikuti sistem yang ada.
Penguatan Idiologi Partai
Idiologi adalah spirit, sumber energi, inspirasi, ruh yang menjadi kekuatan besar PKB. Partai yang memiliki idiologi yang kuat seperti PKB tidak akan kehilangan atau ditinggalkan pemilih. Apalagi sampai terdagradasi begitu jauh.
Sepanjang individu yang ada di dalamnya berpegang teguh pada idiologi tersebut. Oleh sebab itu, penguatan idiologi (misi idiologisasi) ini merupakan keniscayaan. Karena idiologi ini akan menjadi pemandu, haluan berfikir, bersikap, bertindak seorang pengurus atau kader.
Bagaimana idiologi ini tertancap dalam relung jiwa setiap pengurus atau kader PKB. “Dengan idiologi yang kuat akan menimbulkan militansi, semangat yang kuat pula”.
Kalau tidak dilakukan, konsekuensinya, cita-cita luhur PKB dalam mengemban visi keumatan dan kebangsaan tidak akan pernah terwujud. Praktis tidak ada beban moral-psikologis seorang kader dalam mewujudkan cita-cita partai serta menjaga marwah partai.
Selama ini, PKB memiliki panduan untuk menanamkan idiologi partai. Sayang hal tersebut tidak dilakukan secara massif. Mestinya, DPP melakukan kontrol terhadap DPW, DPC, untuk melakukan kaderisasi ini secara serius.
Doktrinasi idiologi baru tertancap pada sebagian kalangan di PKB. Baru tersentuh pada pengurus yang merupakan kader-kader NU murni. Itu karena mereka sebelumnya telah lebih dahulu digambleng di organisasi yang berafiliasi ke NU seperti IPNU, PMII, Ansor, Fatayat dan lain sebagainya.
Pengurus di luar kader NU cendrung abai, apatis dengan penguatan idiologi ini. Untuk diri mereka sendiri sebagai pengurus inti, lebih-lebih untuk pengurus lain di bawah naungannya. Hal mendasar seperti tujuan didirikan PKB, relasi hubungan NU-PKB tak mereka ketahui. Apalagi nilai-nilai ajaran yang bersifat fundamental lainnya di PKB.
Bila penguatan idiologi dilakukan secara sistemik, baru akan tercipta sebuah sistem “tegak lurus satu komando” tanpa ada keraguan untuk melaksanakan titah partai secara massif. Bahkan semua berjalan alamiah karena ada faktor indoktrinasi yang sudah mengilhami, kepada siapapun yang menakhodai atau menjadi pengurus partai.
Penguatan Infrastruktur Partai
DPP sebagai pusat kendali partai selain membuat rumusan kebijakan, juga dapat mengkroscek DPW atau DPC mana saja belum atau tidak melakukan kebijakan yang telah dirumuskan. Diataranya DPW atau DPC mana saja tidak menyempurnakan susunan pengurusnya secara lengkap termasuk sayap-sayap partai. Semua akan dimulai dari tatanan pengurus yang dibentuk dengan selektif.
Setidaknya ada beberapa sayap partai yang dinilai krusial dapat menopang kinerja partai. Seperti Garda Bangsa di mana di dalamnya merupakan laboratorium kaum muda. Kaum muda adalah bagian penting dalam menentukan perubahan politik sa’at ini dan masa mendatang. Dengan persentase pemilih yang sangat dominan dengan sebutan generasi Z atau kaum milenial. Mereka, selain mempengaruhi juga memberikan warna tersendiri dengan segala produktifitas, kreatifitasnya.
Lalu Perempuan Bangsa. Keberadaan Perempuan Bangsa juga dapat membantu kinerja partai secara signifikan. Perempuan Bangsa harus mampu menghimpun perempuan dalam wadahnya.
Boleh dibilang sentuhan kepada ibu-ibu sedikit lebih mudah. Sehingga dalam perekrutan atau loyalitasnya tidak perlu diragukan. Hanya perlu menemukan cara tepat dalam metode pendekatan kepada pemilih perempuan agar terpikat dan terikat dalam kepengurusan atau kerja-kerja partai.
Seterusnya; DPW dan DPC dapat melakukan pengkaderan. Pengkaderan ini hendaknya dilakukan secara simultan. Kemudian melakukan kontrol sejauh mana sentuhan pengkaderan yang dilakukan oleh DPW dan DPC. Dari pengurus inti, sayap-sayap partai, sampai kepada pengurus dan kader lapisan bawah.
Kemudian sejauh mana semua kader juga mendapat sentuhan dari pengurus atau kader PKB yang duduk di eksekutif maupun legislatif. Buah mereka menjadi kader atau pengurus hendaknya ada timbal balik yang mereka terima.
Adanya pemberdayaan akan membuat mereka merasa lebih dihargai keberadaannya. Semua sumber daya yang ada dalam kepengurusan merupakan aset berharga dan harus terpelihara dengan baik. Ibarat tanaman, harus dipupuk, disirami dengan air agar tumbuh subur.
Pengurus yang dipilih dengan selektif, terususun rapi sampai tingkat DPAC bahkan Ranting sampai Anak Ranting pastinya akan memudahkan kinerja-kinerja partai. Mereka adalah ujung tombak partai, bersentuhan langsung dengan pemilih di lapisan bawah.
Mereka akan menjadi influencer partai. Martir yang bertugas menyampaikan profil partai. Melakukan pendekatan persuasif ke segala penjuru sebagai bentuk kesungguhannya dalam menjalankan tugas kepartaian.
Lebih-lebih menghadapi pemilu, keberadaan mereka dalam perekrutan saksi sangat dibutuhkan. Mengawal, mengumpulkan hasil pemilihan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian memastikan laporan hasil pemilu kepada pengurus di atasnya secara berjenjang dengan penuh rasa tanggung jawab.
Akhirnya, pengurus yang terbentuk dalam surat keputusan dipastikan tidak hanya sekedar mengisi lembaran kertas yang dibubuhi tanda tangan. Produktifitas, roda kepengurusan mesti berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seorang pemegang kendali partai di semua tingkatan harus mampu menjadi leadher, instrumen yang handal dalam mengatur tata kelola partai.
Penguatan Aturan Partai
Untuk kemajuan sebuah partai, perlu dibangun kesadaran bersama (kolektifitas) akan pentingnya memahami serta mematuhi aturan-aturan partai. Baik produk-produk hukum yang lahir dari hasil Muktamar maupun dari Munas. Yang tertuang dalam AD/ART maupun bersumber dari Peraturan Organisasi (PO).
Tujuan dari semuanya adalah sebagai pedoman, haluan, landasan berpijak, landasan etis. Tanpa adanya peraturan tersebut, maka tidak akan ada kemajuan, ketertiban, disiplin dalam organisasi. Dengan berpegang teguh kepada aturan-aturan yang tertuang, masalah-masalah akan mudah teratasi. Terselesaikan dengan proporsional, adil dan bijaksana.
Lemahnya sistem kadang bukan karena tidak adanya peraturan, melainkan karena kurangnya kesungguhan atau komitmen dalam penegakannya. Seringkali segala peraturan terabai disebabkan tidak mau keluar dari tradisi yang dapat melemahkan. Terlampau tinggi toleransi, tidak ada teguran keras dan lain sebagainya.
Bisa juga disebabkan oleh masalah yang terbilang akut. Banyak sekali pengurus tidak membaca, memahami peraturan-peraturan partai. Dalam kenyataannya seringkali peraturan-peraturan bahkan “dikangkangi”. Kadang ada individu berbuat sekehendaknya berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa berpedoman pada aturan. Akibatnya kewibawaan partai jadi jeblok.
Mestinya kembali kepada aturan partai jika terjadi masalah yang menemui jalan buntu (deadlock). Independensi terjaga, masalah terurai, internal tidak bergejolak (kondusif), sehingga tujuan akhir kepartaian akan mudah tercapai. Seringkali keputusan yang dibuat tanpa berpedoman pada aturan partau membawa dampak besar atau kerugian bagi partai.
Penegakan Disiplin Partai
Disiplin partai perlu ditegakkan dalam segala kondisi. Aturan yang dibuat akan menentukan maju mundurnya sebuah partai. Semua pengurus atau kader partai harus menerima konsekuensi logis atas peebuatannya.
Hukuman yang diterima sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga marwah partai. Serta memberikan kesadaran betapa tingginya positioning hukum yang berlaku di internal partai.
Baik terkait dengan masalah moral-hukum, maupun soal ketidak sanggupan semua level pengurus dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Sanksi tegas berupa pemecatan, penggantian, maupun surat peringatan hendaklah berjalan dengan mestinya.
Legislator atau pengurus partai terlibat kasus hukum-moral sudah sepantasnya diberikan ganjaran berupa pemecatan sebagai pengurus dan pergantin antar waktu (PAW). Sementara ketua yang tidak sanggup memenuhi espektasi selayaknya diberikan sanksi berupa pergantian posisi.
DPP dapat memantau langsung dalam setiap periode atau kurun waktu tertentu sebelum memutuskan tindakan. Bisa dilihat dari data yang dimiliki, kelemahan DPW atau DPC dari berbagai sisi. Mulai dari status kepemilikan kantor sampai perolehan kursi atau progres suara dari pemilu ke pemilu.
Demikianlah gambaran umum pra-syarat untuk menuju partai yang kuat, maju dan modern. Semua cita-cita mulia partai akan tercapai dengan tiga hal mendasar tersebut. Ini semua ditulis berdasarkan hasil pengamatan penulis selama menjadi pengurus. Untuk kemudian menjadi rujukan khususnya buat penulis sendiri sebagai kader partai.
Penulis: Amer Muamar, SE. Sy (Sekretaris DPC PKB Tebo).
