PEMILIHAN Umum yang akan di gelar 14 Februari 2024 akan memberikan ruang pada peserta pemilu untuk berkampanye mulai tanggal 28 Nopember 2023 sampai 10 Februari 2024. Salah satu fasilitas yang diperbolehkan adalah menggunakan tempat Pendidikan yaitu kampus pada hari sabtu dan ahad dengan metode kampanye; pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, sementara bentuk kampanye lainnya tidak dibolehkan. Pelaksanaan kampanye di kampus harus mendapatkan izin dari rektor atau jabatan sederajat, kemudian kegiatan kampanye hanya boleh diikuti oleh sivitas akademika. Pemanfaatan kampus sebagai wadah bagi peserta pemilu baik bagi calon legislative dari partai politik, calon perseorang Dewan Perwakilan Daerah dan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan ruang yang positif untuk menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.
Keteribatan kampus atau Perguruan Tinggi dalam pemilu terlihat pada pemilu di awal era reformasi 1999, seperti University Network for Free Election (UNFREL) dan Forum Rektor. Keterilibatan dalam proses pemantauan pemilu, seperti UNFREL, adalah jaringan pemantau pemilu yang diiniiasi oleh jaringan dosen dan mahasiswa seluruh Indonesia. UNFREL, Lewat jaringan ini, 100 ribu relawan di 22 dari 27 provinsi memantau tahapan-tahapan Pemilu 1999. Berikutnya Forum Rektor yang merupakan jaringan pemantau pemilu yang dibentuk oleh rektor Universitas Trisakti dan Institut Teknologi Bandung pada 7 November 1998. Ide Forum Rektor tercetus setelah diadakannya konferensi rektor yang diikuti oleh 174 rektor di seluruh Indonesia. Forum ini tak hanya memantau di pemungutan suara, namun juga mengampu program pendidikan pemilih dan tabulasi hasil pemilu dengan cara paralel (Amalia Salabi, 2020).
Pemilu 1999 adalah pemilu pertama Era Reformasi, dimana harapan dan partisipasi rakyat sangat tinggi. Sebanyak 48 Partai politik menjadi peserta pemilu, sebanyak (118,2 juta) pemilih dan yang memilih (116,3 juta) dengan partisipasi pemilih 98,4% pada pemilu 1999 (Miriam Budiardjo, 2008). Pada kondisi dan hasil yang demikian, maka kampus telah memberikan yang terbaik terkait peran pemantauan dan Pendidikan politik. Bigitu juga pemilu 2004, adalah dikampus ITB kampanye yang dilakukan beberapa partai politik.
Keterlibatan kampus tidak hanya sebatas pemantauan pemilu, pada pemungutan suara, penghitungan suara dan tabulasi hasil pemilu, akan tetapi juga wadah pendidikan politik pemilih. Pendidikan politik bagi masyarakat atau pemilih akan membawa pendewasaan politik dan cerdas dalam menentukan pilihan. Inilah fungsi penting kampus sebagai pembentuk pengetahuan, perilaku dan sikap politik warga yang rasional dan terukur.
Pasca pemilu Era Reformasi 1999, peran kampus sebagai kaum terpelajar semakin menurun, baik peran kampus dalam kancah politik nasional maupun local meredup seiring redupnya nilai-nilai demokrasi. seperti apa yang disebut Pemilihan umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat seolah-olah lepas tanpa kendali dan tanpa partisipasi kampus. Kampus sekalipun melibatkan diri dalam pemilu dan politik hanya bersifat masing-masing, tanpa menjadikan pemilu sebagai upaya bersama untuk menyelamatkan demokrasi, bangsa dan rakyat Indonesia.
Dua dasawarsa terakhir terkait perjalan politik kebangsaan menunjukkan bahwa kampus sebagai Candradimuka perubahan social politik telah terjebak pada kerja-kerja rutinitas, disibukkan dengan persoalan-persoalan internal, terbuai dengan kemegahan gedung dan hasil riset serta menjadi “Menara gading” yang terpisah jauh dengan problem-problem kebangsaan dan kemasyarakatan serata pengabaian terhadap hak-hak politik masyarakat dalam proses pemilihan umum.
Namun sejalan dengan itu, ada ruang baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan tempat pendidikan seperti universitas menjadi lokasi kampanye bagi peserta pemilu 2024. Oleh beberapa kalangan keputusan tersebut dinilai tepat lantaran tempat pendidikan utamanya kampus dianggap menjadi lokasi yang cocok untuk menguji gagasan para peserta pemilu. Anggota Komisi II DPR RI A.A Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi putusan MK ini sebagai langkah cerdas dalam mengantisipasi semakin tingginya anak muda yang apatis terhadap politik, dengan demikian kampanye di kampus merupakan langkah mengantisipasi apatisme di kalangan kaum terpelajar. (28-08-2023/Komisi II)
Begitu juga dengan peraturan dibuat oleh Penyelenggra Pemilu melalui peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 yang mengatur kententuan kampanye di kampus. Ruang kontestasi politik dirumah kaum terpelajar (kampus) adalah fasilitas Pemerintah yang digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak. Kampanye yang dibolehkan adalah pertemuan terbatas dan tatap muka, dengan demikian ruang dialogis yang paling tepat dilakukan oleh peserta pemilu dan warga kampus.
Kontestasi politik yang dimainkan oleh peserta pemilu melalui kampanye ditempat kaum terpelajar tidak hanya memberi sebagaimana menawarkan visi, misi, program dan cintra diri, tetapi juga menampung gagasan-gagasan cerdas dari sivitas akademika. Tujuan kampanye adalah untuk perubahan terkait aspek pengetahuan (Knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavioral) (Efriza, 2012). Pada tahap ini tawaran-tawaran terkait perubahan penghidupan dari semua lini, baik ekonomi, budaya, Pendidikan, politik maupun kesejahteraan masyarakat oleh peserta pemilu akan menjadi perhatian dan dapat mempengaruhui audien yang mengikuti kampanye.
Kontestasi ide/gagasan yang dialogis dengan melibatkan kaum terpelajar akan bernuansa obyektif dan rasional, seperti program kerja, target-target pencapaian dan proritas pembangunan akan terlihat dan teranalisa secara obyektif dan rasional, sehingga penerimaan dari apa yang ditawarkan dapat diterima dengan elegan, begitu juga dengan kritik yang terjadi adalah kritik yang konstuktif sebagai suatu masukan yang patut diapresiasi oleh peserta pemilu.
Kampanye di kampus tidak hanya sebatas kontestasi gagasan, tetapi juga pendewasaan politik dengan mengedepankan etika politik bagi masing-masing kontestan dan sivitas akademika, sehingga perdebatan-perdebatan yang santun dan elok akan menjadi contoh bagi masyarakat secara umum.
Kampanye di kampus, apabila dikelola dengan baik sesuai aturan dengan mengedepankan nilai-nilai intelektual dan kesadaran bersama dari masing-masih peserta pemilu dan warga kampus, maka kampanye tersebut dapat memanimalisir persoalan-persoalan yang menghimpit Pemilu seperti; politik uang, politik identitas, hoaks, intimidasi kekuasaan, kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, pelibatan ASN dan pejabat negara dalam kampanye.
Dengan demikian kontestasi politik melalui kampanye dengan keteribatan kampus akan menjadi kontestasi yang positif dalam membangun demokrasi yang berkualitas melalui pemilu yang fair dan sesuai dengan azas pemilu yang luber dan jurdil. Wassalam (***)

MATERIALISME dalam konteks agama, adalah suatu perhatian yang berlebihan terhadap aspek dunia dan harta benda, yang dapat mengaburkan nilai-nilai spiritual dan etika. Sayangnya, kita sering kali mendapati tanda-tanda materialisme muncul di mimbar-mimbar masjid, tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk memperkuat nilai-nilai spiritual.

Pertama-tama, kita harus memahami bahwa materialisme bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah. Agama Islam sendiri mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki dan berbagi kekayaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Namun, ketika materi dan harta benda menjadi pusat dari khutbah di masjid, itu bisa menjadi masalah.

Khutbah di masjid seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan ajaran agama, etika, dan nilai-nilai spiritual. Masalahnya muncul ketika para khatib lebih banyak berbicara tentang kekayaan material, kesuksesan dunia, dan aspek-aspek duniawi lainnya, sementara ajaran agama yang sejati, seperti kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, dan hubungan dengan Allah, menjadi minim perhatiannya.

Efek dari materialisme di mimbar-mimbar masjid ini adalah masyarakat yang semakin terfokus pada pencapaian materi dan status sosial, sementara nilai-nilai spiritual terabaikan. Hal ini dapat mengarah pada perpecahan dalam masyarakat, ketidakadilan sosial, dan hilangnya solidaritas yang seharusnya diinspirasikan oleh agama.

Ketika kita mengabaikan nilai-nilai spiritual, perpecahan Masyarakat pun boleh jadi tidak bisa dihindari. Kesadaran akan persatuan dan kebersamaan yang seharusnya diilhami oleh agama pun hilang, digantikan oleh persaingan buta untuk meraih lebih banyak harta. Ketidakadilan sosial merajalela ketika fokus kita hanya pada pencapaian materi, dan akhirnya, solidaritas sosial menghilang.

Jadi, di mana letak kebenaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari? Di tengah gemerlap dunia materialistik ini, mari kita berusaha keras untuk mengembalikan spiritualitas ke dalam mimbar-mimbar masjid kita. Mari kita tinggalkan obsesi akan materi dan merangkul nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, dan keadilan. Hanya dengan memahami esensi sejati agama kita dapat membangun masyarakat yang bersatu, adil, dan penuh kasih. Saatnya membebaskan jiwa kita dari belenggu materialisme dan mengembalikan cahaya spiritualitas yang hakiki ke dalam hati kita dan masyarakat kita.

Sebagai solusi, para khatib dan pengurus masjid perlu kembali fokus pada ajaran agama yang sejati dan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Islam. Mereka harus merenungkan kembali esensi dari tugas mereka, yang seharusnya lebih dari sekadar menyampaikan pesan-pesan materialistik. Dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual dalam khutbah, masjid dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan akhirat dan menghargai kebaikan hati serta etika dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, penekanan pada materialisme di mimbar-mimbar masjid adalah suatu tantangan yang perlu dihadapi oleh masyarakat Muslim. Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan memastikan bahwa pesan-pesan spiritual tetap menjadi fokus utama dalam khutbah di masjid. (***)

SAMPAI dengan artikel ini ditulis, penjajah Zionis Israel masih terus berlanjutan melancarkan serangan yang sangat brutal terhadap wilayah Gaza Palestina. Israel telah membombardir dan menghancur luluhkan kota Gaza dengan ribuan peluru berpandu dalam serangan udara yang kejam, setiap hari sejak Minggu, 8 Oktober 2023 yang lalu. Israel telah mengorbankan penduduk sipil Gaza Palestina tanpa belas kasihan, termasuk anak-anak, wanita, lansia, dan orang-orang yang disabilitas. Bahkan, Israel telah menggunakan bom fosforus yang diharamkan untuk membantai penduduk Palestina di Gaza.

Dilaporkan bahwa serangan udara dan pembantaian ini telah menyebabkan lebih dari 3.000an orang di antara penduduk Gaza menemui syahid mereka, lebih dari 13.000an orang terluka dan mengalami cacat permanen. Diperkirakan jumlah kematian dan luka-luka akan terus meningkat karena masih banyak yang terperangkap di reruntuhan ribuan bangunan yang belum dievakuasi, disebabkan keterbatasan peralatan dan aset untuk mempermudah operasi penyelamatan dan evakuasi. Selain itu, sampai saat ini, Israel terus melakukan serangan udara dengan rudal-rudal dan peluru ke Gaza.

Kebrutalan Israel juga telah menghancurkan ribuan fasilitas publik dan pemerintah, termasuk rumah-rumah penduduk, kantor, toko, pasar, masjid, gereja, sekolah, dan lainnya. Bahkan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat aman selama perang juga menjadi sasaran peluru, bom, dan roket Israel. Pada Kamis, 19 Oktober 2023, peluru berpandu Israel menghancurkan sebuah rumah sakit, menyebabkan lebih dari 500 orang tewas.

Selain itu, pasokan listrik dan air bersih telah diputus oleh Israel. Bantuan makanan, minuman, selimut, pakaian, dan obat-obatan dari beberapa negara telah dicegah masuk ke Gaza dan terjebak di perbatasan Rafah, Mesir dengan Gaza Palestina. Sehingga Gaza menghadapi penderitaan ekonomi, kekurangan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan tempat tinggal karena penghadangan ini.

Oleh karena itu, umat Islam secara individu, masyarakat, komunitas, dan organisasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mempertahankan, dan membantu saudara-saudara yang tertindas di Palestina sesuai dengan kemampuan dan cara masing-masing, tanpa memandang status sosial.

Pemimpin negara-negara beragama Islam juga harus segera merespons kondisi Palestina saat ini dengan mengutuk tindakan kejam Israel sekeras mungkin dan menekan Israel agar menghentikan serangannya. Jika Israel tidak mematuhi, tindakan lain perlu diambil untuk menghentikan pembantaian ini, termasuk mengirim pasukan untuk melindungi, membela, dan menyelamatkan Palestina. Tindakan nyata, lobi, dan perundingan perlu segera diupayakan.

Adalah sangat tidak etis dan sangat disayangkan jika ada pemimpin dunia yang berdiam diri tanpa bertindak untuk menghentikan pelanggaran hak Palestina oleh kekerasan Zionis Israel. Terutama jika mereka secara terang-terangan mendukung tindakan Israel dengan dalih memerangi pejuang Hamas, seperti Amerika dan sekutunya dengan sikap dan kebijakan yang tidak konsisten (double standard) dalam isu dan konflik Palestina yang berlarutan.

Justeru, umat Islam yang bukan pemimpin negara juga memiliki tanggung jawab dalam isu ini dan harus bertindak sesuai dengan kemampuan mereka. Umat Islam dan masyarakat dunia memiliki tanggung jawab untuk membangun solidaritas yang kuat demi memastikan hak dan keselamatan Palestina diwujudkan. Penderitaan saudara-saudara kita di Palestina harus segera diakhiri, dan kita wajib membantu, melindungi, dan menyelamatkan Palestina sebaik mungkin, bahkan dengan usaha sekecil apapun. Ini bisa dimulai dengan berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina dan dengan menahan diri dari membeli dan menggunakan produk yang mendukung tindakan kejam Zionis. Selain itu, menyumbangkan dana dan mendukung agensi kemanusiaan Islam yang terlibat juga bisa menjadi langkah positif. Ingat pesan Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara” (QS al-Hujurat:10).

Keimanan adalah dasar esensial dalam Islam dan mengikat semua ajaran Islam lainnya. Manifestasi dari iman ini termasuk ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam) dan solidaritas sesama umat. Nilai Iman dari iman harus mendorong terwujudnya ukhuwah Islamiah dan solidaritas sesama umat Islam, bukan hanya sebagai kata-kata pemanis bibir semata-mata, tetapi juga dalam tindakan nyata.

Isu Palestina adalah tragedi kemanusiaan yang melibatkan berbagai agama, bangsa, dan negara, di mana Israel dengan sengaja melakukan genosida dan pembantaian yang kejam. Ini merupakan kejahatan besar dalam era modern yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan anti-penjajahan yang dipromosikan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya di Eropa.

Oleh karena itu, ukhuwah Islamiah yang didasarkan pada iman harus tercermin dalam sikap dan tindakan nyata sebagai bentuk solidaritas terhadap umat Islam lain yang menderita. Ini mencakup mencintai mereka, membantu, memperhatikan penderitaan mereka, melindungi, dan menjaga keselamatan mereka. Ini adalah manifestasi nyata dari iman dan ukhuwah yang sejati.

Terakhir, kita semua memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan yang kokoh kepada saudara-saudara kita di Palestina dan di seluruh dunia, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW: “Sesiapa yang membantu mengatasi kesusahan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, pasti Allah akan memudahkan salah satu kesulitannya pada Hari Kiamat. Dan siapa pun yang membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa pun yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu akan membantu hamba-Nya selama hamba-Nya itu membantu saudaranya.” (HR. HR. Muslim No. 2699, Tirmidzi No. 1425). Walla a’lam. (**)