Beranda blog Halaman 68

Caleg DPR RI PKB Dapil Jambi Elpisina Berharap Program Replanting Pemerintah Tepat Guna dan Tepat Sasaran

PADA 2017 lalu pemerintah secara resmi akan melakukan program Replanting (Peremajaan) Sawit Rakyat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Adapun beberapa daerah yang masuk dalam prioritas program replanting sawit ini antara lain yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Jambi, Elpisina mendukung program pemerintah itu dengan mendorong para petani untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tua dengan tanaman baru untuk dapat meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa membuka lahan baru.

Putra Jambi kelahiran terusan Kabupaten Batanghari itu juga berharap agar Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini cepat tersalurkan, tepat guna, serta tepat sasaran kepada petani sawit yang paling membutuhkan.

“Saya pribadi mendukung program pemerintah untuk meremajakan tanaman sawit rakyat ini dan juga mendorong agar masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit untuk segera melakukan replanting sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut,” ujar Elpisina, Jum’at (12/1/2024).

“Apalagi Jambi memiliki potensi produksi kelapa sawit yang begitu besar dan juga menjadi daerah prioritas dari program replanting ini,” tambahnya.

Caleg DPR RI PKB Dapil Jambi nomor urut dua itu juga berharap, nantinya program replanting sawit rakyat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini dapat merata bagi seluruh Petani di Jambi sehingga diharapkan nantinya produksi kelapa sawit di Jambi dapat meningkat.

Namun demikian, Elpisina pun juga mendorong nantinya pemerintah dapat membantu dari aspek pemasaran kelapa sawit yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat ini agar memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Jambi.

“Ya tentunya setelah produksi dari perkebunan kelapa sawit rakyat ini meningkat, pemerintah kita harap dapat membantu memasarkan atau mencari market yang lebih luas dari salah satu komoditas unggulan petani di Jambi ini,” tuturnya.

Untuk mendukung hal itu, kandidat doktor di salah satu Universitas di Jambi tersebut menyatakan, dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas petani kelapa sawit tersebut, pemerintah juga memberikan program kemudahan pembiayaannya.

“Kita harapkan kedepan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat ini betul-betul produktif, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi lebih baik,” pungkasnya. (***)

Serius Benahi Permasalahan Kesehatan di Jambi, Caleg DPR RI PKB Elpisina Ungkap Misi Khusus Untuk Dibawa ke Senayan

SALAH satu indikator yang membuat pemerintahan di suatu negara ataupun daerah itu dikategorikan berhasil adalah tingkat pendidikan serta pelayanan kesehatan yang baik.

Sama halnya dengan pendidikan, kesehatan pun menjadi program utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Namun sayangnya, terkadang justru persoalan kesehatan malah menjadi permasalahan krusial bagi pemerintah yang cukup sukar untuk diatasi secara cepat.

Di Provinsi Jambi sendiri, masalah kesehatan masih menjadi PR serius yang harus segera dibenahi agar Jambi dapat menjadi daerah maju sama seperti Provinsi lainnya seperti, DKI Jakarta atau Sumatera Utara.

Caleg DPR RI PKB Dapil Jambi, Elpisina mengatakan bahwa dirinya ingin kedepan anggota DPR RI yang merupakan perwakilan masyarakat Jambi di Senayan, dapat berjuang untuk menambah sarana prasarana kesehatan yang saat ini dirasa belum cukup memadai.

“Saya pikir di Jambi ketersediaan sarana prasarana kesehatan masih kurang, karena kalo kita bicara rasio antara fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, disitu nampak bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Jambi ini masih perlu ditambah,” ujarnya.

Dia mengamati, untuk di Provinsi Jambi sendiri masih banyak rumah sakit yang belum dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang cukup dan sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada.

Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut juga berpendapat persoalan kesehatan yang masih banyak terjadi di Jambi ini yaitu kerumitan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

“Kemudian kita juga melihat terkait pengobatan gratis ini ada birokrasi yang cukup panjang, nah ini yang perlu kita pangkas,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat yang ingin berobat sudah pasti dalam kondisi yang mendesak, sehingga apabila ada birokrasi yang cukup panjang dan rumit tentu akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan haknya yakni pengobatan secara cepat.

“Saya juga ingin BPJS punya ruang tersendiri disetiap rumah sakit, untuk memperpendek birokrasi bagi masyarakat yang ingin berobat agar masyarakat tidak bolak-balik,” jelasnya.

Pria yang saat ini juga tengah menempuh pendidikan jenjang doktoral itu pun mengungkapkan, kondisi lain di Jambi yang saat ini menurutnya cukup memprihatinkan adalah masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Tidak semua masyarakat diberikan atau memiliki asuransi kesehatan berupa BPJS kesehatan gratis,” katanya.

Elpisina pun berharap, pemerintah pusat maupun daerah kedepan dapat lebih serius memperhatikan dan menyelesaikan persoalan kesehatan yang merupakan hak asasi bagi masyarakat tersebut.

“Kedepan pihak BPJS dan pemerintah harus bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya. (arm)

Simak Tips Perjalanan yang Seru dan Aman saat Turing Akhir Tahun

0

JAMBI, berjambi.com – Berkendara bersama dengan saudara maupun teman ataupun kerabat ke tempat wisata yang berada di Provinsi Jambi seperti Candi Muaro Jambi, Danau Kaco Kerinci, Air Terjun Sigerincing Merangin, Danau Pauh Jangkat dan masih banyak lainnya, menjadi pilihan menarik menjelang akhir tahun.

Selain meningkatkan rasa kebersamaan, aktifitas ini menambah keseruan saat menikmati keindahan berbagai kontur alam. Untuk menjaga keselamatan dan keseruan berkendara berkelompok, tentu saja diperlukan persiapan yang baik dan tetap menjaga etika berkendara.

Instruktur Safety Riding Honda PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) Agung Sanjaya mengatakan setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan serta etika ketika berkendara dalam kelompok. Kegiatan berkendara dapat lebih aman, selamat sampai tujuan, dan tetap menjaga ketertiban di sepanjang perjalanan.

Berikut tips berkendara kelompok yang aman dan nyaman bagi pecinta sepeda motor yang terbagi menjadi 3 tahap pengecekan.

*Sebelum Perjalanan*
Sebelum berkendara kelompok ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dibahas bersama sesama peserta agar perjalanan dapat tetap selamat dan menyenangkan, diantaranya adalah:
1. Susun rencana perjalanan dengan baik. Rencana perjalanan dapat meliputi detail seperti jam keberangkatan, titik istirahat, lokasi pengisian bahan bakar, tempat makan, dan destinasi pemberhentian yang ingin dituju.
2. Tentukan pembagian tugas antar anggota kelompok, seperti siapa yang akan menjadi memimpin rombongan, sweeper, penyedia konsumsi, serta akomodasi. Pembagian tugas pada rombongan akan membuat proses koordinasi berkendara menjadi efektif dan jelas.
3. Pastikan kondisi sepeda motor dalam keadaan prima dengan melakukan servis kendaraan setiap anggota setidaknya satu hari sebelum perjalanan dilaksanakan.
4. Lakukan briefing bersama rombongan terkait apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan seperti menjaga daya tahan tubuh dengan beristirahat cukup, surat dan dokumen yang perlu dibawa selama perjalanan, peraturan selama berkendara, serta kebutuhan pribadi lain seperti gadget dan perlengkapannya serta obat-obatan pribadi.

*Saat Perjalanan*
Ketika sedang dalam perjalanan, setiap anggota harus mematuhi kesepakatan tim yang telah ditentukan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah
1. Selalu mengikuti arahan pimpinan rombongan serta sweeper saat berkendara.
2. Tidak melakukan aktivitas berbahaya atau berkendara dengan arogan. Setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama, baik saat berkendara dalam kelompok maupun individu.
3. Tidak melakukan aktivitas yang melanggar peraturan lalu lintas atau mengganggu hak pengguna jalan lain, seperti menutup jalan untuk kelompok kendaraan dapat melintas dengan lancar.
4. Tidak menggunakan alat komunikasi elektronik untuk mengobrol yang dapat menurunkan konsentrasi ketika berkendara. Gunakan komunikasi sesuai kebutuhan atau pada situasi darurat.
5. Lakukan istirahat setiap 2 jam, jaga cairan tubuh untuk menjaga konsentrasi serta dan selalu utamakan #Cari_aman.

*Setelah Perjalanan*
Setelah selesai berkendara secara berkelompok dan mencapai lokasi yang dituju, setiap anggota tim dapat melakukan pemeriksaan fisik baik dirinya sendiri maupun kondisi peserta lainnya. Selain itu lakukan juga pemeriksaan kendaraan untuk memastikan kondisi masih tetap prima untuk digunakan kembali.

“Itulah beberapa tips perjalanan turing yang seru dan aman saat akhir tahun, juga selalu kami ingatkan untuk #Cari_aman saat berkendara ya” tutup Agung. (arm)

Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Jambi, Caleg DPR RI dari PKB Elpisina Minta Pemerintah Prioritaskan Pupuk Bersubsidi

JAMBI, berjambi.com – PULAU Sumatera menjadi wilayah yang paling potensial penghasil komoditas sektor perkebunan di Indonesia. Data BPS Tahun 2021 menunjukkan produksi komoditas perkebunan, diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan pinang, terbesar berada di Pulau Sumatera.

Sekitar 53 persen produksi sawit nasional dihasilkan di Pulau Sumatera, yakni sebesar 24,4 juta ton pada tahun 2021. Produksi karet di Pulau Sumatera sebesar 2,2 juta ton atau 70 persen secara Nasional, kelapa 722 ribu ton atau 25 persen, dan kopi 374 ribu ton atau 48 persen.

Khusus untuk Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Pulau Sumatera memberikan andil besar bagi komoditas perkebunan, yang mana produksi sawit di Jambi menempati urutan terbesar keempat di Pulau Sumatera, yaitu 2.6 juta ton pada 2021, karet 310 ribu ton, kelapa 116 ribu ton, dan kopi 20 ribu ton.

Melihat potensi sektor pertanian dan perkebunan yang begitu besar di Jambi tersebut, Caleg DPR RI PKB Dapil Jambi, Elpisina berharap agar ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi prioritas utama dan perhatian pemerintah pusat maupun daerah guna mendongkrak produktivitas pertanian.

Ia pun mengatakan, dalam upaya mengaplikasikan program pupuk bersubsidi bagi petani, maka hal tersebut dapat dimulai dengan perbaikan data para penerima bantuan agar pupuk bersubsidi nantinya dapat terdistribusi tepat sasaran.

“Kita berharap dengan program pupuk bersubsidi yang menjadi prioritas pemerintah, dapat mengatasi masalah yang dialami oleh hampir mayoritas petani atas kelangkaan dan tingginya harga pupuk,” ungkapnya, Jum’at (29/12/2023).

“Hal ini bisa dimulai dari perbaikan data calon penerima bantuan pupuk bersubsidi bagi petani,” sambungnya.

Elpisina berharap, agar program pupuk bersubsidi yang sempat dicabut pada Tahun 2021 lalu, dapat tetap tersalurkan kepada para petani untuk meningkatkan hasil dari sektor perkebunan dan pertanian serta dapat memenuhi kebutuhan petani.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi itu pun menyampaikan, hal yang juga penting dalam sistem regulasi pertanian dan perkebunan di Jambi, yakni sistem pendistribusian pupuk bersubsidi itu sendiri, dimana selama ini menurutnya saat pupuk tersebut disalurkan rentang waktu yang diberikan oleh penyalur hanya bersifat jangka pendek.

“Ada kelompok Tani sewaktu pupuk itu didistribusikan tidak punya kemampuan untuk melunasi karena rentang waktu yang diberikan oleh penyalur itu tidak lama,” ungkapnya.

“Jadi sewaktu pupuk itu disalurkan mereka tidak punya anggaran keuangan, nah ini juga harus dipikirkan pemerintah,” timpal Elpisina.

Putra Jambi kelahiran Terusan, Kabupaten Batanghari itu juga berharap agar pendistribusian pupuk bersubsidi itu nantinya dapat terealisasi secara tepat sasaran, serta tidak ada mafia dalam pendistribusian hak bagi para petani tersebut.

“Tujuannya supaya pupuk bersubsidi ini nantinya betul-betul diterima oleh masyarakat yang tidak mampu, karena selama ini terindikasi pupuk bersubsidi itu diterima oleh orang yang notabene bukan petani perkebunan ataupun petani yang punya kemampuan secara finansial,” tegasnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD Provinsi Jambi itu juga menyampaikan, bahwa tidak hanya soal kelangkaan pupuk, hal lain yang juga menjadi sorotannya adalah kemampuan negara dalam upaya penyediaan pupuk untuk aktivitas pertanian dan perkebunan.

“Kita di Sumatera ini khususnya Jambi memiliki potensi yang cukup besar penghasil komoditas perkebunan dan pertanian, maka sudah seharusnya kita tidak lagi bergantung hanya pada pupuk impor, namun juga pupuk yang diolah di negeri sendiri,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga berharap, baik pemerintah pusat maupun daerah kedepan dapat lebih memprioritaskan komoditas yang dihasilkan oleh para petani lokal sebagai bentuk keberpihakan pada petani.

“Nah, ini yang menurut saya juga menjadi masalah, disaat tiba musim panen, komoditas yang dihasilkan oleh para petani tidak menjadi prioritas utama oleh pemerintah pusat atau daerah,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi penting yaitu, pemasaran komoditas hasil pertanian dan perkebunan tersebut serta kebijakan dari pemerintah yang memang berpihak kepada para petani dengan mengutamakan untuk membeli komoditas yang dihasilkan oleh para petani lokal agar masa depan petani dapat terjamin sehingga orang tidak enggan untuk bertani. (arm)

HILIRISASI DAN PEMERATAAN EKONOMI

0

HILIRISASI menjadi salah satu kosakata ekonomi yang bergemuruh dalam debat Cawapres semalam. Dulu istilah ini lebih dikenal dengan transformasi ekonomi. Dari yang berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis high technology yang padat modal. Intinya, memang pergeseran ekonomi sudah semestinya dilakukan. Agar supaya nilai tambah atau value addid sebuah negara menjadi meningkat. Negara akan berhenti denyut ekonominya (setidaknya berjalan pelan) bila pekerjaannya hanya memproduksi dan jualan bahan baku.

Hanya saja membuat konsep hilirisasi memang mudah. Tapi mengimplementasinya sangatlah sulit. Konsep hilirisasi ini butuh SDM yang berkualitas ditambah modal yang cukup besar. Tenaga kerja yang dimiliki harus punya kualifikasi pengolah, bukan hanya penanam atau pengeksplorasi. Mesin dan teknologi tidak hanya dikuasai, namun juga dimiliki. Hanya saja kondisi hari ini modal besar cuma sanggup diakses oleh segelintir orang. Akibatnya, jika tidak hati-hati, hilirisasi menjadi sumber kesenjangan pemerataan ekonomi.

Selain itu, konsep hilirisasi ini juga harus bisa mendayagunakan sumber ekonomi lokal. Ekonomi lokal menjadi alas hilirisasi: bukan hanya lokasinya, tapi juga pemainnya. Ekonomi lokal menjadi “teritori” yang sifatnya menyemai,bukan mengisolasi.

Berbeda dengan hilirisasi, konsep pemerataan melalui distribusi anggaran ke desa desa justru lebih membumi. Mengingat desa merupakan wilayah otonomi terendah dalam sistem ketatanegaraan. Memakmurkan desa pada akhirnya akan memakmurkan Indonesia.

(Penulis adalah Ketua Departemen Pendampingan DPP Forum BUMDes Indonesia )

Tawarkan Solusi Tekan Angka Pengangguran, Caleg DPR RI PKB Elpisina Ingin Pendidikan di Jambi Mampu Memotret Kebutuhan Dunia Kerja dan Industri

PADA tahun 2020 hingga tahun 2030 mendatang, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yakni fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

Namun demikian, jika hal tersebut tidak terkelola dengan baik, justru akan menjadi masalah demografi dimana pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas dari jumlah penduduk tersebut. Salah satu yang menjadi ancaman adalah angka pengangguran yang cukup tinggi.

Di Indonesia sendiri pengangguran menjadi salah satu masalah yang cukup krusial, karena berdasarkan data tahun 2023 ada sekitar 147,71 juta angkatan kerja, yang mana 7,86 juta masuk dalam kategori pengangguran. Sementara di Jambi sendiri dari sebanyak 1,89 juta angkatan kerja pada tahun 2023, sekitar 85 ribu masuk dalam kategori pengangguran.

Menyikapi hal ini, anggota DPRD Provinsi Jambi, Elpisina menilai bahwa ada hal yang cukup mengherankan terjadi di Jambi, dimana banyak angkatan kerja di Provinsi Jambi terkategori dalam pengangguran padahal lapangan pekerjaan cukup memadai.

Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi itu juga berpendapat, latarbelakang
pendidikan atau bidang keilmuan yang dimiliki angkatan kerja di Jambi masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

“Kalo kita perhatikan selama ini pendidikan yang dilalui dengan dunia kerja tidak sejalan. Banyak anak-anak yang sudah lulus kuliah tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya,” ujar Elpisina.

Putra asli Jambi kelahiran terusan Kabupaten Batanghari itupun juga mendorong pemerintah mampu untuk menghasilkan terobosan baru dalam hal mengantisipasi dunia industri yang semakin kuat dan beragam.

Caleg DPR RI PKB Dapil Jambi itu mengatakan, bahwa pendidikan harus dapat memotret dunia kerja serta kebutuhan dunia industri pada masa yang akan datang.

“Pendidikan dalam hal ini sekolah maupun perguruan tinggi, harus mendesain lulusannya agar tidak menganggur dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja untuk membangun bangsa kedepan,” jelasnya.

Selain itu, hal lain yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Jambi yaitu, pekerja dengan kemampuan di bawah kualifikasi, dimana status pendidikannya tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Kemudian yang juga menjadi masalah adalah underqualified, yakni status pendidikan yang tidak berbanding lurus dengan skill yang dimilikinya,” terangnya.

Lebih lanjut, kader murni Nahdlatul Ulama (NU) tersebut berharap, kedepan angkatan kerja haruslah mempunyai bidang keilmuan serta kemampuan yang memang menjadi kebutuhan lapangan pekerjaan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tiga periode itu bahkan memiliki gagasan, agar di Jambi yang merupakan daerah pertanian dan perkebunan, dimana mayoritas penduduknya bekerja dibidang tersebut agar berupaya menyiapkan angkatan kerja yang memang ahli dibidangnya untuk langsung dapat disalurkan ke dunia kerja.

“Permasalahan konkrit dalam hal konteks pekerjaan di Jambi ini merupakan fakta unik, disatu sisi tingginya angka pengangguran di Jambi tapi disisi lain tersedia lapangan pekerjaan yang cukup memadai,” ungkapnya.

“Setelah dicermati yang menjadi masalah adalah sangat minimnya sarana pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi yang menyediakan lulusan, dimana tamatannya banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan yang ada di Jambi,” lanjutnya.

Elpisina pun mencontohkan seperti fenomena di Jambi saat ini dimana maraknya usaha pertambangan batubara, namun disisi lain sangat minimnya sarana pendidikan yang menyediakan lulusan khusus yang mempelajari ilmu tentang pertambangan batubara.

Begitu juga dengan banyaknya usaha perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit, namun tidak ada sekolah ataupun perguruan tinggi yang menyiapkan lulusan yang dibutuhkan oleh industri perkebunan kelapa sawit.

Ia pun berkomitmen, jika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Jambi untuk menyuarakan aspirasi di Senayan, hal itu menjadi salah satu yang ingin diperjuangkannya untuk mengatasi permasalahan angka pengangguran yang masih cukup tinggi di Provinsi Jambi. (***)

Dunia Fabel dan Kenyataan

0

Ingat masa kecil ketika masih di Sekolah Dasar (SD), penulis rajin baca komik HC. Andersen. Komik-komik ini penulis dapatkan dengan sewa di kios dekat rumah dengan tarif Rp 10/hari. Masa penulis SD sekitar tahun 1966-1972. Setelah SMA penulis baru tahu, manfaat baca komik tersebut, ternyata yang di baca itu termasuk komik katagori Fabel. Sekedar remind, penulis sajikan defenisi Fabel adalah menceritakan kehidupan hewan yang berprilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Kata fiksi mengingatkan istilah yang pernah heboh yaitu “Fiksi tapi bukan fiktif” dari Rocky Gerung. Namun cerita fiksi disini memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel mengandung pesan yang berkaitan dengan moral.
Identifikasi politik kontemporer yang makin dinamis dan tak ada yang mampu menghentikan belakang ini membuat penulis teringat kembali dua cerita komik yaitu Katak Anak hendak menjadi Lembu dan cerita Serigala Melawan Harimau.
Sinopsis Anak Katak Jadi Lembu
Alkisah seekor anak lembu tersenggol katak, lantas katak ini bercerita dengan kawan-kawannya bahwa dia disenggol anak lembu. Katak yang disenggol ini paling besar diantara kawan-kawannya. Oleh kawan-kawannya lakukan adu domba dalam istilah Jambi “diojok-ojok”. Kamu badan besar bisa lebih besar lagi dan mampu lawan lembu. Coba kamu tarik nafas pasti akan lebih besar. Ia coba menarik nafas, ternyata lebih besar. Tarik lagi nafasmu, tarik lagi dan terus…. Akhirnya anak katak tadi merasa sakit perutnya. Untung dia sadar dan tidak sampai meletus badannya seperti balon.
Ini dongeng fable jika dianalogikan seorang anak penguasa yang masih belia, sudah menjadi ketua partai dan diojok lagi menjadi calon Gubernur. Mudah-mudah-mudahan cepat sadar, sehingga tidak kebablasan. Nikmati dulu sebagai ketua partai, kemudian jadi bupati/walikota dulu, baru gubernur. Seloko Melayu mengatakan naik bejenjang, turun betanggo. Sudahlah jadi ketua partai tanpa terlebih dahulu melalui kader dan ujug-ujug tanpa pemilihan. Bukankah pilar pertama demokrasi itu pemilihan. Kini sudah pula diojok-ojok jadi Gubernur. Ini berkat stratregi politik penguasa yang berhasil membangun hegemoni (kerajaan politik).
Sinopsis Serigala Melawan Harimau
Jika sesungguhnya antara Serigala dan Harimau, diprediksi akan menang harimau. Memang sama-sama termasuk binatang buas Carnivora, sama-sama predator atau pemangsa daging. Dalam dunia fabel diceritakan kenapa Serigala punya nyali berani melawan harimau? Ini terjadi gara-gara Serigala melihat bayangannya kelihatan lebih besar, sehingga ia berasumsi akan menang melawan harimau. Akhirnya Serigala mati tercabik-cabik oleh harimau.
Cerita ini dianalogikan kandidat dengan bayang-bayang reputasi pendahulunya yaitu dinasti tegak lurus kebawah. Memang UU 8 tahun 2015 tentang pilkada dalam pasal 7 huruf r disebutkan : Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur. Calon bupati dan calon wakil . serta calon walikota dan wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
Oleh Mahkama Konstitusi (MK), pasal ‘dinasti politik’ itu dihapuskan karena bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945. Logika ini berlanjut dynasti politik yang lebih tinggi.
Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan nasional, terdapat jabatan public yang syarat usia pencalonan 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden. Lagi-lagi ada perdebatan soal calon wakil Presiden usia belum mencapai 40 tahun. Namun MK sudah memutuskan bahwa : usia calon Presiden dan wakil Presiden usia minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala Daerah. Keputusan yang sangat tendensius berkaitan dengan hukum yang berkeadilan (relative justice). Walau aroma legitimacy dipersoalkan, namun tetap legitimate karena keputusan MK.
Berarti cair, tentu efek psikologisnya nyali dan keberanian anak penguasa makin meningkat dengan bayang-bayang reputasi sang Bapak.
Tanggal 22 Desember 2023 sangat dinanti masyarakat debat kedua yaitu Debat calon wakil Presiden. Apakah calon milenial ini mampu menghadapi pengalaman dan kapasitas yang dimiliki dua seterunya nanti, yang jelas tidak sampai tercabik-cabik seperti Serigala melawan Harimau. Think tank tentu sudah melatih mengkondisikan persiapan dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dan dipastikan jantung milenial lebih sehat dibandingkan seterunya. Wait and see possibility what that happen.
———————–
Penulis adalah dosen senior Prodi Ilmu Politik dan Pemerintahan Unja.

PT. Tiga Pilar Gunung Batu Salurkan Bantuan Pendidikan

Penyaluran bantuan dari PT. Tiga Pilar Gunung Batu buat peserta didik yang berstatus anak yatim serta yatim piatu di Kelurahan Rantau Badak Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan di aula pertemuan kantor Lurah Rantau Badak Berjalan Berhasil. Rabu( 17/ 05/ 2023).

Pada peluang tersebut kala diwawancarai diruang kerjanya Lurah Rantau Badak Tarmizi, SE berkata baru saja melakukan aktivitas pemberian santunan kepada anak yatim serta yatim piatu buat peserta didik yang berasal dari Pt. Tiga Pilar Gunung Batu tiap bulan secara teratur membagikan dorongan, aktivitas ini sudah berlangsung sepanjang 2 tahun. Yang mana pimpinan Pt. Tiga Pilar Gunung Batu Bpk Barok lewat perwakilannya langsung tiba ke Kelurahan tiap bulannya buat membagikan santunan. Jumlah anak penerima dorongan tersebut sebanyak 22 orang.

” Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melakukan amanah dari Pt. 3 Pilar Gunung Batu buat membagikan santunan kepada anak yatim serta yatim piatu yang terdapat di Kelurahan Rantau Badak aktivitas ini berlangsung rutin tiap bulan dilaksanakan serta sudah berjalan sepanjang 2 tahun yang mana pimpinan Pt. 3 Pilar Gunung Batu Bpk Barok lewat perwakilannya tiba langsung ke kantor Kelurahan buat membagikan santunan peserta didik buat anak- anak tersebut. Yang mana jumlah penerima dorongan tersebut 22 orang, Alhamdulillah seluruh telah tercaver,” ungkap Lurah Tarmizi.

Lurah Rantau Badak Tarmizi, SE berharap supaya santunan tersebut terus bisa tersalur tahun selanjutnya tiap bulannya meski dia tidak menjanjikan tetapi kami senantiasa senantiasa mendoakan dari masyarakat Kelurahan Rantau Badak mudah- mudahan Bpk Barok beserta keluarga serta segenap karyawan serta karyawatinya memperoleh keberkahan.

” Kami berharap supaya dorongan ini terus berlangsung buat tahun selanjutnya masing- masing bulan, meski dia tidak menjanjikan tetapi kami senantiasa senantiasa mendoakan dari masyarakat Kelurahan Rantau Badak mudah- mudahan Bpk Barok beserta keluarga serta segala karyawan karyawatinya memperoleh sesuatu anugerah dari Allah SWT memperoleh kesehatan jasmani ataupun rohani sehingga dia bisa melakukan rutinitas dia diperusahaannya sehingga tetap memperoleh sesuatu keuntungan serta hendak membagikan sedikit santunan buat kanak- kanak kami di Kelurahan Rantau Badak, perihal ini kami sangat berterima kasih kepada dia serta kepada seluruh pihak yang menyukseskan program tersebut serta perihal ini sangat baik serta dapat memotivasi buat pengusaha yang lain,” Pungkas Lurah Tarmizi.

Kegiatan ini dihadiri Babinsa Kelurahan Rantau Badak Abdul Hatif, Babinsa Rantau Badak Lamo Subianto, Babinsa Desa Dusun Mudo Andri Ariyanto, tokoh warga, tokoh agama, warga penerima dorongan.

Debat Capres : Istiqomah Pancasila

0

Ada pengamat yang bersikap netral dengan gaya komunikasi non asertif mengatakan bahwa kemenangan semua calon Presiden ketika debat pertama tanggal 12 November 2023. Apa yang dikemukakan pengamat tersebut tidak salah, karena masing-masing juru bicara Tim sukses ketika talk show pasca debat mengklaim calon Presidennya yang unggul dengan justifikasi yang meyakinkan. Cukup dimaknainya, masih debatable.Sebaiknya siapa yang sebenarnya menang ketika debat pertama tersebut, sebagai konsumsi evaluasi masing-masing saja. Ada kejadian rekan yang melanjutkan debat di group whatsapp (wa), sampai diperingati jangan didiskusikan di group WA karena dapat merusak persahabatan, keakraban dan bermuara kepada terganggunya persatuan. Rocky Gerung yang dikenal dengan selalu mengedepankan akal sehat, memberi tanggapan tentang evaluasinya terhadap debat Presiden putaran pertama ditinjau dari Ilmu Retorika. Beliau mengomentari secara netral : Ada retorika ketiga calon Presiden tersebut. Ketiganya konsisten. Anis Baswedan konsisten dengan metodelogi berfikir, Probowo konsisten dengan mengumbar emosi, dan Ganjar Pranowo konsisten sebagai motivator.
Bicara tentang konsisten, penulis mencoba melihat aspek istiqomah ketiga capres ditinjau dari Idiologi Pancasila.
Anies Baswedan Konsisten dengan Tiga Sila
Beliau banyak mempersoalkan tentang penguatan Demokrasi yang tidak sesuai dengan teori. Bukan kekuasaan yang mengatur hukum, tetapi hukumlah sebagai panglima yang mengatur kekuasaan. Fenomena Orda (Orang Dalam) praktek mengedepankan kekuasaan, dapat penegakan hukum yang berkeadilan. Kasihan dengan rakyat yang tidak punya orang dalam. Demokrasi harus memberi ruang kebebasan kepada masyarakat mengemukakan pendapat dan mengkritik. Dalam demokrasi juga harus punya oposisi, kenyataan pihak oposisi tidak kuat memposisikan dirinya, karena tidak bisa lancar berbisnis. Lantas beliau juga mempersoalkan tentang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pindah dengan meninggalkan persoalan-persoalan Jakarta. Pemerintah beralih perhatian dengan focus membangun IKN, sementara di IKN petani kesulitan mendapatkan pupuk, apakah ini berkeadilan? Persoalan tidak ada perlakuan beda dan kerukunan umat beragama yang melibatkan (Forum Komunikasi (FKUB) juga ditunjukkan oleh Anies ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berbagai perizinan pendirian mesjid, gereja, pure dan klenteng dipermudah.
Prabowo Konsisten Dengan Sila Persatuan Indonesia
Prabowo orang yang dianggap menghayati hakekat Pancasila yang bermuara kepada Persatuan, walaupun dalam penerapan demokrasi masih bias. Ia sempat juga berkilah Anies bias dipilih jadi Gubernur karena Demokrasi, tidak mungkin dia sebagai oposisi mendukung Anies sebagai Gubernur dan Presiden Jokowi yang katanya otorier menyetujui Anies sebagai Gubernur. Almarhum Gusdur pernah kemukakan Orang yang paling ikhlas terhadap bangsa dan Negara ini adalah Prabowo. Artinya beliau orang yang tidak diragukan lagi dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ini tercermin dalam pernyataannya : jiwa dan raganya siap dipertaruhkan, bukan semata untuk memperoleh kekuasaan.
Ganjar Pranowo konsisten dengan Sila Kedua
Indikasinya dapat disimak dari pertanyaan beliau kepada Prabowo berkaitan dengan orang yang hilang masa reformasi hingga sekarang belum ditemukan keluarganya walau hanya kuburan. Persoalan HAM yang merupakan issu masa reformasi yang belum selesai hingga saat ini seolah akan dituntaskan oleh Ganjar Pranowo jika menjadi Presiden. Percaya diri merasa mampu menyelesaikan persoalan ini, mengingat pendampingnya adalah pakar hukum yang notabene Menteri koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Isue yang tak kalah hangat diangkat oleh Ganjar Pranowo adalah penyelesaian persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) akan diselesaikan melalui Dialog. Kemudian persoalan kemanusian yang tidak kalah pentingnya adalah akan memberikan pelayanan lebih baik terhadap kelompok rentan dan disabilitas. Mengingat beliau adalah sarjana ilmu Pemerintahan yang sangat paham dengan prinsip tata kelola pemerintahan.
Penutup
Gambaran dini hasil debat putaran pertama ini, paling tidak sudah dapat memberikan pengetahuan siapa yang akan kita pilih. Demi persatuan dan kesatuan, jangan dibocorkan, karena hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu siapa yang akan dipilih dan dicoblos di bilik suara. Last but not least, pengetahuan awal ini dengan asumsi belum masuk variable kelebihan dan “kekurangan” masing-masing pendamping. Pemilih rational tentu akan lebih mengedepankan metodologi berfikir akal sehat. (***)

KESEHATAN KESELAMATAN KERJA PADA PEKERJA IBU HAMIL

0

KESEHATAN dan keselamatan kerja (K3) ibu hamil menjadi permasalahan yang mendesak karena masih banyak ibu hamil yang tetap bekerja di luar rumah selama masa kehamilannya. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan pada tahun 2022, terdapat 52,74 juta pekerja perempuan di Indonesia yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Tentu saja, pekerja perempuan yang hamil memerlukan perlindungan ekstra agar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri maupun kesehatan dan keselamatan janin yang dikandungnya.

Namun, pada kenyataannya masih banyak pekerja perempuan yang hamil menghadapi permasalahan kesehatan dan keselamatan (K3) di tempat kerja, seperti beban kerja yang berlebihan, jam kerja yang panjang, lingkungan kerja yang tidak sehat, perlakuan yang tidak adil, atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak wajar. Hak-hak pekerja hamil jelas terkena dampak dari hal ini, baik secara fisik, psikologis, dan finansial.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ibu hamil, harus ada kerja sama dari berbagai pihak. Upaya tersebut antara lain:
 Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang melindungi pekerja hamil sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah harus memberikan tunjangan dan insentif kepada calon pekerja, seperti subsidi gizi, asuransi kesehatan, dan bantuan biaya persalinan.
 Pengusaha wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak pekerja perempuan yang hamil, antara lain: cuti hamil dan melahirkan; menempatkan pekerja perempuan yang hamil pada posisi yang aman dan bebas dari bahaya; menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja; dan melarang diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan terhadap perempuan yang hamil.
 Pekerja perempuan yang hamil, harus sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pekerja serta perlunya melindungi kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri maupun kesehatan dan keselamatan janin yang dikandungnya. Selain itu, pekerja perempuan hamil kalau merasa haknya dilanggar oleh pemberi kerja atau pihak lain, maka pekerja harus berani mengajukan pengaduan atau pengaduan.
 Masyarakat perlu memberikan apresiasi dan dukungan kepada pekerja perempuan hamil, serta membantu mereka berintegrasi kembali ke lingkungan sosial dan ekonomi setelah melahirkan.