Kuala Tungkal – Komitmen pemerintah daerah dalam mencegah korupsi semakin diperkuat melalui peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/3) secara virtual, dan diikuti langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME.
Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati dengan kehadiran Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta jajaran instansi yang berperan penting dalam pencegahan korupsi di daerah. Langkah ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung program anti-korupsi.
Program IPKD MCP merupakan inisiatif strategis yang digagas Deputi Pencegahan KPK RI untuk mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Program ini melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia untuk memastikan keberhasilan langkah-langkah pencegahan melalui evaluasi berkala.
Mendorong Pencegahan Korupsi yang Komprehensif
Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam upaya pencegahan korupsi. Menurut beliau, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada tindakan hukum, tetapi juga memerlukan pengawasan di berbagai sektor, termasuk oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Namun, jika aspek pencegahan diabaikan, maka pemberantasan korupsi tidak akan mencapai hasil maksimal. Upaya pencegahan harus menyentuh semua aspek, termasuk pemerintahan daerah,” jelas Setyo Budiyanto.
Langkah yang diambil KPK dengan memperkenalkan indeks MCP menjadi bukti nyata komitmen lembaga tersebut dalam menghadirkan sistem pencegahan korupsi yang kuat dan terukur.
Apresiasi Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
Di sisi lain, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada KPK atas pendampingan yang telah diberikan melalui program MCP ini. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen penuh untuk mendukung segala upaya pencegahan korupsi yang dilakukan.
“Kami sangat berterima kasih kepada KPK atas dukungannya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi,” ungkapnya.
Dengan peluncuran program IPKD MCP 2025, harapannya adalah agar seluruh daerah, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat terus meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi. Ini bukan hanya langkah strategis tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
