PAMENGKASAN – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bertemu degan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2020).

Menteri Halim menggunakan baju adat khas Madura, Pesak yang didominasi dengan warna hitam dan merah.

Tiba di lokasi pertemuan, Gus Menteri, sapaan akrabnya disambut arak-arakan Khas Madura yang disebut Ul Daul. Gus Menteri bersama Bupati Pamekasan Badrut Tamam diarak hingga masuk lokasi pertemuan.

Setelah itu, giliran Salawatan yang menyambut Doktor Honoris Causa ini di lapangan sembari memberikan santunan kepada anak yatim.

Dalam arahannya, Gus Menteri, sapaan akrabnya mengakui jika Pamekasan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, bahkan terdepan di Pulau Madura.

“Keberhasilan ini bukan hanya karena Bupati, tapi juga tidak lepas dari kinerja Para Kepala Desa dan Lurah di Pamekasan. Terima kasih atas kinerja yang luar biasa,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri menjelaskan, tujuan pembangunan desa yang perlu dijelaskan ke masyarakat agar bisa segera dipahami

Satu, desa tanpa kemiskinan, artinya desa-desa yang dipimpin harus tidak boleh ada kemiskinan. Jika masih ada, maka harus dicari solusi terbaik agar angka kemiskinan berkurang hingga tidak ada.

“Kedua, desa tanpa kelaparan. Ini penting, jangan sampai ada warga desa yang tidak bisa makan atau hanya makan sehari sekali. Harus diupayakan semaksimal agar bisa makan tiga kali sehari,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Ketiga, pendidikan yang berkualitas. Hal ini penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan. Gus Menteri apresiasi program pendidikan yang dicanangkan oleh Pamekasan.

Jika program ini secara intens dilakukan pembangunan di Pamekasan akan lebih meningkat dan maju.

Hal terakhir yaitu warga desa harus sehat dengan program yang jelas.

“Jika program ini berjalan, maka saya akan bersaksi di depan Allah SWT jika kades-kades ini miliki amal arah karena buat warga tidak miskin, tidak lapar, pintar dan sehat,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang.

Empat poin penjelasan Gus Menteri ini termasuk dalam 17 tujuan pembangunan desa berkelanjutan yang terus digodok oleh Kemendes PDTT.

17 tujuan pembangunan desa itu akan terus disempurnakan dan untuk memotret desa dengan kacamata SDGs. Alasannya, selain sudah terukur dan sudah diakui, bicara Desa tidak bisa dalam konteks keindonesiaan saja.

17 tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang terus digodok Kemendes PDTT adalah sebagai berikut:
1. Desa Tanpa kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Desa Berkesetaraan gender
6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi
7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
9. Inovasi dan Infrastruktur Desa
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan
13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa
14. Ekosistem Laut Desa
15. Ekosistem Daratan Desa
16. Desa Damai dan Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Teks: Firman/Kemendes PDTT

PADANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan, tugas pendamping desa harus menjadi mata hati dan kaki tangannya kepala daerah.

Gus Menteri menjelaskan, selain melakukan pendampingan, pendamping desa juga dituntut lihai membaca dan menganalisa persoalan yang dihadapi masyarakat desa, kemudian dilaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.

“Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota berdasarkan fakta yang ada di desa,” ungkap Gus Menteri saat mengukuhkan Pendamping Desa Berdikari di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (24/07/2020).

Gus Menteri mengatakan, banyak kebijakan yang kurang tepat disebabkan keterbatasan untuk melihat langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat.

Oleh karena itu, tugas pendamping desa harus mampu menjembatan antara dua kepentingan tersebut.

Saat ini, lanjut Gus Menteri, pihaknya sedang menyiapkan sebuah sistem yang bisa melihat potensi masing-masing desa di seluruh Indonesia dengan tujuan mempermudah pemodal untuk berinvestasi.

Sistem itu juga dapat memantau kinerja para pendamping desa melakukan pendampingan terhadap aparatur desa.

“Nanti saya akan tahu, bekerja apa enggak pendamping desa yang di Kota Pariaman ini. Meskipun saya bukan malaikat, itu karena sistem saja bisa melakukan seperti itu,” imbuh Gus Menteri yang baru menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Sebelum menutup kegiatan pengukuhan Pendamping Desa Berdikari, Gus Menteri tidak lupa berpesan agar pendamping desa menata niatnya untuk pengabdian semata.

“Pesan saya hanya satu, niatnya ditata kembali, niatkan untuk pengabdian kepada masyarakat desa. Bahasanya sederhana tapi kalo niatnya baik insyaAllah semuanya akan ikut baik,” pungkasnya.

Usai pengukuhan Pendamping Desa Berdikari, Gus Menteri yang didampingi sang istri Umi Lilik Nasriyah langsung meninjau wisata Jembatan Pelangi milik BUMdes di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman.

Teks: Badriy/ Kemendesa PDTT

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk wujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan alias sustainable development goals (SDGs).

Sampai saat ini, setidaknya ada 17 tujuan pembangunan desa berkelanjutan yang terus digodok oleh Kemendes PDTT.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyatakan, 17 tujuan pembangunan desa itu akan terus disempurnakan.

“Kita terus melakukan penyempurnaan terhadap banyak hal yang sudah sempurna dan dirumuskan oleh Kemendes PDTT lima tahun belakangan ini,” kata Gus Menteri di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (23/07/2020).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini menilai, perlu memotret desa dengan kacamata SDGs. Alasannya, selain sudah terukur dan sudah diakui, bicara Desa tidak bisa dalam konteks keindonesiaan saja.

“Kita harus sampaikan kepada dunia bahwa desa-desa kita ini memang sudah baik dan memakai standar ukuran yang sudah baik, yang memang baik dan diakui secara internasional,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kemendes PDTT, lanjut Gus Menteri, akan terus menjabarkan secara lebih detail terhadap 17 SDGs Desa Plus.

“17 plus artinya kita harus sempurnakan terhadap 17 gol di dalam SDGs yang menurut kita memang perlu disempurnakan,” ucapnya

17 tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang terus digodok Kemendes PDTT adalah sebagai berikut:
1. Desa Tanpa kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Desa Berkesetaraan gender
6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi
7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
9. Inovasi dan Infrastruktur Desa
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan
13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa
14. Ekosistem Laut Desa
15. Ekosistem Daratan Desa
16. Desa Damai dan Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

JAMBI – Kehadiran pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) provinsi Jambi dalam rangka menjalin sinergitas dan silaurahm antar elemen masyarakat disambut baik oleh pejabat korem 042 gapu (Rabu, 22/07/2020)

Pada pertemuan SMSI provinsi Jambi dinahkodai Mukhtadi Putranusa beserta unsur pengurus yang berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan tersebut disambut langsung oleh Kasrem 042 Gapu, Kolonel Kav Rayen Obersyl, Kasilog 042/Gapu, Pejabat baru Letnan Kolonel Arm Budi Santoso, S.H, Kasiter 042/Gapu, Kolonel Arh Mokhamad Ibnu Sukelan, S.I.P, Kapenrem 042/Gapu, Mayor Inf M Hatta dan jajaran.

Mukhtadi Putranusa, selaku ketua menyampaikan bahwa SMSI Provinsi Jambi saat ini terus menunjukan perkembangan secara keanggotaan dan terus melakukan peningkatan ke seluruh wilayah kabupaten dan kota dalam provinsi Jambi.

“Kami SMSI merupakan salah satu organisasi yang mewadahi perusahaan media siber dan sebagai konstituen dewan pers. Di SMSI pengurus dan anggotanya itu juga rata-rata sebagai pengurus bahkan ketua di organisasi kewartawanan misalkan di PWI, dengan adanya SMSI kami jaga kesolidan antar media khususnya siber,” Ungkap Mukhtadi.

Kasrem 042 Gapu, Kolonel Kav Rayen Obersyl, pada kesempatan ini berharap media dapat memberikan informasi-informasi positif di masyarakat dan menciptakan suasana kondusif

“Saya mewakili Danrem karena komandan belum selesai agendanya, padahal dia sangat ingin hadir langsung pada momen hari ini bersama SMSI Provinsi Jambi. Media itu memiliki peran sangat penting, maka hubungan baik kita diharapkan terus terjaga dan semakin meningkat kedepannya. Demi bersinergi demi kemajuan Jambi kedepannya,” Ungkap Kasrem.

Lalu, Kasrem 042 Gapu berpesan agar media dapat menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan menyajikan informasi berimbang dan memberikan edukasi yang baik “Sajikanlah informasi yang berimbang sesuai dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Kalau ada anggota kami diluar sana melanggar atau bersikap tidak semestinya, konfirmasi kepada kami dan kami membuka pintu untuk itu,” Harapnya.

“Ini kita juga sedang waspada kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kami berpesan kepada rekan media, tolong edukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Tetap juga mematuhi protokol covid-19, serta agenda besar pada Desember 2020 menghadapi Pilkada Serentak. Media memiliki peran sangat besar untuk menyampaikan informasi keapda masyarakat luas,” Tambahnya.

JAKARTA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp10,83 Triliun.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat covid 19.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/7).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya.

BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan.

Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.

Gus Menteri, mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 Triliun.

Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.

Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 Miliar.

“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus menteri mengakui masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.

Uniknya, lanjutnya, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.

Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.

“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” ungkapnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

JAKARTA – Di tengah melemahnya berbagai sektor bisnis akibat covid-19, sebanyak 10.026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih bertahan dan tetap melakukan transaksi ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan pada pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Tulung Agung secara virtual, di Jakarta, Senin (20/7).

“Yang harus dilakukan hari ini adalah revitalisasi BUMDes secara lebih masif agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi secara perekonomian di desa,” ujar Menteri Halim.

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, dari 74.953 desa telah terbentuk sekitar 51.000 BUMDes di Indonesia. Sebelum pandemi covid-19 terjadi, sekitar 37.000 diantaranya telah menjalankan usaha atau telah melakukan transaksi ekonomi. Belakangan, aktifitas ekonomi sejumlah BUMDes mengalami penurunan.

“Nah saat (pandemi) covid-19, tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Memang terjadi penurunan yang luar biasa. Tapi masih ada BUMDes yang melakukan kegiatan perekonomian meski dalam keadaan yang sangat sulit karena pandemi,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Menurutnya, 10.026 BUMDes tahan pandemi covid-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis.

Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, menurutnya, cenderung tidak mampu bertahan.

“10.026 yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah atas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem buttom up bukan top down,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Terkait hal tersebut, Gus Menteri meminta Mahasiswa dan Dosen Pendamping KKN IAIN Tulung Agung membantu mendampingi BUMDes dari sisi perencanaan bisnis. Menurutnya, perencanaan bisnis yang tepat dan matang sangat berpengaruh terhadap daya tahan BUMDes terhadap gejolak ekonomi.

“Tapi ingat, jangan sampai mengganggu perekonomian warga setempat,” tegasnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengajak untuk menggali kembali konsep kosmopolitanisme.

Hal tersebut disampaikan Anwar Sanusi saat bedah buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia yang diselenggarakan Center for Indonesian Policy Analysis , pada Jumat(17/07/2020)

Menurut Anwar, konsep kosmopolitanisme berupaya memperkuat landasan, pengembangan strategi dan tata kelola pemerintahan di masa yang akan datang.

Konsep kosmopolitanisme mengajak seluruh manusia berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

“Nilai dasar tersebut harus dapat ditemukan pada tataran etika, moral, politik dan filsafat yang menjadi dasar praktik-praktik kehidupan manusia,” ujarnya

Anwar juga menjelaskan, bahwa buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia, ditulis dari keprihatinannya dalam melihat refrensi sejarah yang cukup terbatas.

Anwar Sanusi menjelaskan, perjalanan sejarah tata kelola bangsa Indonesia menjadi tiga masa, yang pertama pada Masa Kerajaan Majapahit, lalu Masa Kolonialisme, kemudian Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bahwa kita memiliki sejarah. Indonesia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tapi ada rangkaian sejarah yang cukup panjang. Sebagai sebuah Negara iya, bahwa Indonesia ini ada sejak 17 Agustus 1945, tapi sebagai sebuah bangsa, kita ini ada dalam waktu yang sudah sangat panjang,” ungkapnya

Anwar Sanusi mengatakan, dalam buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia, penulis menawarkan konsep tata kelola pemerintahan dengan nilai lokal.

“Dalam buku ini, kami menawarkan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada nilai-nilai lokal yang sebetulnya sudah terbukti dan teruji mampu menyelesaikan masalah dilingkungannya,”ucapnya

“Mudah-mudahan perspektif yang kita tawarkan dalam buku ini bisa memberikan kontribusi pemikiran, bagaimana kita melihat masalah kemudian menawarkan solusi lalu kemudian mengawal solusi itu menjadi implementasi,” sambungnya

Anwar Sanusi juga sangat mendukung dan mengapresiasi forum-forum kebudayan desa, menurutnya forum-forum kebudayaan memungkinkan untuk menemukan kosnsep-konsep yang sesuai dengan kondisi lingkungan sosial yang ada.

“Forum-forum kebudayaan desa sangat bagus sekali sebagai bagian kita untuk melakukan proses penemuan kembali, reinventing dari yang namanya nilai-nilai lokal, yang sebetulnya kita sudah memiliki, tapi kita tertutup karena kita terlalu silau, terlalu kagum dengan konsep-konsep ‘mungkin’ yang dari barat yang kelihatan bagus, tapi ternyata belum tentu sesuai dengan kondisi lingkungan sosial tempat kita berada,” ujarnya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Analysis, Iden Robert Ulum mengatakan, buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia sangat penting sebagai pencerahan di tengah rasa inferior bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa.

“Buku ini memberikan kita pencerahan ditengah rasa inferior kita selama ini terhadap barat (Eropa), bahwa ternyata tata kelola pemerintahan asli Nusantara di zaman kerajaan -kerajaan Besar yang pernah berdiri di Bumi Nusantara ini, seperti Majapahit, Sriwijaya, Kutai dll, memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan tata kelola pemerintahan Barat yang selama ini diajarkan di bangku perkuliahan kita,” ujarnya

Teks; Rifqi/Kemendes PDTT