JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pentingnya model problem solving khas desa.

Menurutnya, jika masalah yang terjadi di desa tidak terlalu berat atau besar cukup diselesaikan di desa, sehingga hukum tidak selalu menjadi rujukan.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mencontohkan problem solving yang ada di desa yang kemudian bisa diselesaikan di desa tanpa harus ke jalur hukum.

“Saya ingat betul ketika saya masih kecil. Misalnya ada maling ayam atau pencuri ayam, tidak serta merta kemudian diurus ke polsek atau ke polres dimasukkan sel, selnya polos enggak. Cukup diselesaikan di desa dengan sanksi-sanksi sosial,” tuturnya

“Dan biasanya diputuskan oleh Kepala Desa karena memang kharisma yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, kewibawaan yang dimiliki sehingga keputusannya diterima oleh seluruh masyarakat. Inilah yang saya sebut dengan model problem solving khas desa” sambungnya

Gus Menteri meyakini, dibalik keriweuhan negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan, desa memiliki solusi permasalahan tersendiri yang khas. Sebisa mungkin, desa menyelesaikan permasalahan-permasalahan warga desanya melalui adat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Oleh karena itu, Gus Menteri berharap agar konges kebudayaan desa 2020 ini mampu berkontribusi dari sisi pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik dan inovatif yang hari ini dijalankan oleh masyarakat desa.

“Mudah-mudahan kongres ini menjadi momentum yang sangat berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa-masa yang datang.” Pungkas Gus Menteri yang sekaligus membuka Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang diselenggarakan oleh Sanggar Inovasi Desa pada Rabu (01/07/2020).

Tekes: Rifqi/Kemendes PDTT

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggaungkan program One Village One Innovation. Program ini kemudian bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional.

Program ini nantinya akan melibatkan empat sektor, yaitu Pemerintah melalui Kemendes PDTT dan Kemen Ristek/BRIN, Offtaker atau Kalangan Dunia Usaha, Kampus dan Komunitas sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Program ini nantinya bakal digelar di 126 desa yang miliki Teknologi Tepat Guna (TTG).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, program serupa sebenarnya telah diresmikan olehnya di Kawasan Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta yaitu Bejiharjo Edupark yang merupakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Menteri Halim mengatakan, Inovasi Desa itu terfokus pada Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa (PELPID). Dua hal ini juga perlu dilakukan pengembangan dengan menggandeng pihak lain yang miliki korelasi dengan program ini.

Langkah yang telah dilakukan yaitu kerja sama dengan Kemenristek/BRIN yang telah nyatakan kesiapan untuk lakukan pendampingan terhadap 126 Desa dengan catatan terfokus pada Teknologi Tepat Guna.

“Untuk itu, Kemendes PDTT harus persiapkan data yang solid dari sejumlah program TTG yang telah dilakukan dan memastikan model yang bakal dikembangkan,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Selasa (30/6/2020).

Dari sekian model pengembangan yang dimiliki Kemendes PDTT, Gus Menteri berharap TTG yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlebih dahulu dikembangkan.

Hal ini perlu digenjot, kata Gus Menteri, karena nantinya Kemendes PDTT tidak hanya berbicara TTG yang dikembangkan oleh BUMDes, tapi yang di desa itu untuk dikembangkan lebih lanjut.

Nantinya, kata Gus Menteri, Kemendes PDTT miliki data yang solid untuk penentuan skala prioritas untuk dikembangkan dengan catatan miliki daya ungkit ekonomi.

“Hal ini perlu segera dilakukan karena pasca BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Kemendes PDTT harus bicara soal produktiftas ekonomi desa dan pedesaan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kemendes, kata Pria Kelahiran Jombang ini, harus fokus pada pembangunan geliat ekonomi di desa dari berbagai sektor dan perspektif sebagai bagian dari recovery desa pasca pandemi Covid-19.

Kemendes PDTT fokus pada recovery ekonomi desa dari seluruh elemen yang dimiliki, seperti BUMDes, di wilayah transmigrasi ada program ketahanan dan diversifikasi pangan serta penguatan manajemen produksi. Seluruh potensi yang dimiliki ditata ulang dan direvitalisasi dengan maksimal.

“Perlu pemetaan ulang berbagai hasil produk inovasi desa dan pengembangan ekonomi lokal yang miliki daya ungkit ekonomi,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri mencontohkan Desa Wisata. Desa itu harus miliki standarisasi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan memang miliki daya tarik tinggi. Setelah itu, Kemendes pun bisa menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum untuk memiliki pembangunan fasilitas jalan agar lebih mudah terjangkau oleh pengunjung.

“Ini prioritas untuk segera dilakukan agar pasca BLT Dana Desa ada langkah untuk daya ungkit ekonomi untuk recovery desa,” tandas Mantan Ketuab DPRD Jombang ini.

Teks: Firman/Kemendes PDTT

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan ekonomi merupakan dua unsur pembangunan desa yang tak boleh dipisahkan. Keduanya harus dilakukan secara simultan tanpa mengesampingkan adat dan budaya yang ada di perdesaan.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada Webinar ‘UNESA Membangun Desa di Masa Covid 19’, sekaligus melepas sejumlah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Jakarta, Senin (29/6).

“Tidak ada gunanya kita melakukan pembangunan SDM tanpa peningkatan ekonomi, tidak ada gunanya melakukan peningkatan ekonomi tanpa berupaya meningkatkan penguatan potensi SDM. Tidak ada gunanya sehat tanpa pengetahuan, tanpa kecukupan ekonomi, tanpa ilmu. Dan agak kurang bermanfaat kalau pintar-pintar semua tapi ekonominya kurang bagus,” ujar Menteri Desa.

Gus Menteri, sapaannya, menegaskan, pembangunan desa juga tidak boleh lepas dari akar budaya dan adat istiadat desa. Menurutnya, budaya dan adat istiadat yang dimiliki desa merupakan aset penting yang harus terus dipertahankan.

“Apapun, dimanapun, dan bagaimanapun caranya, membangun desa tidak boleh keluar dari akar budaya dan adat istiadat desa,” ujar Gus Menteri.

Di samping itu, Gus Menteri mengajak seluruh civitas akademika UNESA (Universitas Negeri Surabaya) dan mahasiswa KKN untuk memegang prinsip gotong royong sebagai visi dalam melakukan pembangunan di desa. Gotong royong atau yang sering ia sebut dengan slogan holopis kuntul baris ini menurutnya, telah menjadi budaya masyarakat desa yang harus dipertahankan.

“Apakah tentang pembangunan ekonomi desa, edukasi agar masyarakat desa terdidik; berpengetahuan; memiliki wawasan luas, maka itupun harus dilakukan dengan semangat gotong royong,” tegas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri berharap, mahasiswa yang melakukan KKN dapat menggali ide pemikiran dan melakukan berbagai tindakan terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa. Ia berpesan, agar mahasiswa KKN dapat menjadi agent of change (agen perubahan) dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

“Kepada mahasiswa, harapan besar masyarakat ada di pundak kalian. Singsingkan lengan baju untuk berkontribusi pada pembangunan nasional,” ujar Pria Kelahiran Jombag ini.

Di sisi lain, Rektor UNESA, Nurhasan mengatakan, KKN di UNESA di masa pandemi covid 19 ini telah dimodifikasi dengan selalu patuh pada protokol kesehatan. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, KKN UNESA telah dilaksanakan lebih di 500 desa di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

“Sebagaimana terkait program Kampus Merdeka untuk Desa, maka KKN ini akan melaksanakan empat program meliputi kewirausahaan, proyek desa, proyek kemanusiaan, dan program mengajar agar SDM di desa dapat memperoleh edukasi-edukasi yang baik dari program ini,” ujar Nurhasan. (Novri/Kemendes PDTT)

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar minta dosen dan kampus agar turut terlibat membantu kepala-kepala desa dalam menyusun perencanaan program pembangunan desa.

Abdul Halim mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala pembangunan desa adalah perencanaan, selama ini masih banyak kepala desa yang melakukan pembangunan tidak berbasis kebutuhan, melainkan atas dasar keinginan atau ingin sama dengan desa tetangga.

“Perencanaan pembangunan desa cenderung berdasarkan pada keinginan bukan pada kebutuhan, hampir semua warga masyarakat desa seakan-akan terjadi perebutan untuk lokasi pembangunan,” ungkap Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Webinar Nasional yang digelar Universitas Negari Malang, Senin (29/06/2020).

Gus Menteri -sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- mengatakan, melalui sentuhan dosen dan kampus maka pembangunan desa lebih terarah kepada hal-hal yang prioritas sehingga peningkatan ekonomi masyarakat desa tumbuh.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, selama ini Dana Desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya atau dari kampung satu ke kampung sebelah.

Pembangunan infrastruktur tersebut harus bertumpu pada kepentingan peningkatan ekonomi.

“Misalnya dalam poros desa harus yang menghubungkan ke lembaga-lembaga pendidikan, ke tempat-tempat kesehatan atau tempat-tempat produksi, entah itu produksi pangan atau produksi lainnya,” imbuhnya.

Gus Menteri meminta agar pembangunan yang dianggap tidak berdasarkan kebutuhan dapat menjadi pelajaran dan dievaluasi.

Pada tahun anggaran 2021 mendatang dana desa harus digunakan lebih bijak berdasarkan kebutuhan yang mendesak atau skala prioritas.

Salah satu contoh di wilayah Papua, Papua Barat dan NTT masih ada kurang lebih 5 ribu desa yang belum ada listrik. Oleh karena itu dasa desa harus digunakan untuk program elektrifikasi desa.

“Lalu yang ke-2 sampai hari ini masih ada sekitar 1500 desa yang tidak memiliki jaringan internet maka penggunaan dana desa 2021 kita upayakan untuk desa-desa seperti itu digunakan untuk kepentingan pengadaan internet, tentu ini juga akan dikerjasamakan dengan Kominfo, Telkom dan berbagai pihak yang memiliki kewenangan,” pungkas Pria Kelahiran Jombang ini.

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

BEJIHARJO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Ibu Umi Lilik Nashriyah menyambangi Desa Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta.

Setiba di lokasi, Menteri Desa beserta rombongan kemudian berganti baju untuk menikmati eksotisme wisata Goa Pindul.

Destinasi wisata air ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Maju Mandiri yang dipimpin oleh Sarana.

Menteri Desa mengaku bahagia berkesempatan sambangi Goa Pindul ini karena Ia telah mendengar keseruan destinasi ini dari Umi Lilik.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengingatkan seluruh pengelola desa wisata untuk ikuti perkembangan era digital saat ini.

“Saya harap Goa Pindul dan seluruh aset wisata di Yogyakarta ini dikelola secara digital agar bisa segera diakses lebih luas dan tidak hanya andalkan informasi dari mulut ke mulut,” kata Gus Menteri, Sabtu (27/6/2020).

Gus Menteri pun berharap agar destinasi wisata ini segera dibuka mengingat saat ini masyarakat memang sangat membutuhkan liburan setelah era Covid-19 ini.

“Semoga segera dibuka pada awal Juli ini karena saat ini sudah memasuki era New Normal dan Polri pun telah mencabut maklumat soal protokol era Covid-19,” harap Alumni UNY ini disambut tepukan tangan warga yang hadir di Goa Pindul.

Namun, kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, harus tetap mengedepankan Protokol Kesehatan agar mata rantai penyebaran Covid-19 terputus.

Pembukaan Desa Wisata ini juga bertujuan agar perputaran ekonomi kembali berjalan dan kembali bangkit usai terpuruk akibat pandai global ini.

Setelah itu, Gus Menteri menandatangani prasasti pembangunan Bejiharjo Edupark yang merupakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Setelah itu, Gus Menteri, Umi Lilik dan rombongan kemudian turun ke air dan menikmati wisata air Goa Pindul.

Gus Menteri dan Umi Lilik terlihat sangat menikmati destinasi wisata itu.

Setelah itu, Gus Menteri bersama rombongan bergerak ke Pantai Indrayanti.

Sebelumnya, Gus Menteri meninjau Gedung Pendidikan Lokasi UNY yang dibangun di tengah desa di Kabupaten Gunungkidul dan berdialog dengan Para Lurah di Tlogo Jonge.

Teks: Firman/Kemendes PDTT

YOGYAKARTA  – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020).

Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama antara Kemendes PDTT dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

Selain itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya juga jadi narasumber Webinar Nasional bertema Kampus Merdeka untuk Desa sekaligus melepas Praktik Kependidikan dan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa UNY.

Gus Menteri akui, kementerian yang dipimpinnya lebih mengintensifkan sinergitas dengan kalangan akademika atau kampus. Apalagi, saat ini ada project Kampus Merdeka untuk Desa yang dinilainya sangat strategis.

Gus Menteri ingin program yang diluncurkan di masa Pandemi Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa itu lebih dekat dengan warga desa dan lebih memahami kondisi desa.

“Saya ingin nantinya regulasi di Kemendes PDTT memperhatikan kearifan lokal karena hal itu berkaitan dengan Desa Harus miliki kemandirian dengan Dana Desa, sementara satu sisi harus diakui Sumberdaya Manusia di desa masih bervariasi,” kata Gus Menteri di Auditorium UNY.

Gus Menteri mengatakan, desa itu merupakan kunci pembangunan di Indonesia. Olehnya, Kemendes PDTT sedang menggenjot mengambil hikmah yang baik di era Covid-19 yaitu Kedisiplinan dan Kesehatan.

“Hikmah ini harus diambil untuk mendorong pembangunan di desa,” kata Alumni UNY ini.

Kemendes PDTT saat ini sedang menyusun regulasi berkaitan dengan skala prioritas pengelolaan Dana Desa yang memang sesuai dengan kondisi riil dan kearifan lokal desa itu.

“Disini peran Pertides untuk mengetahui kondisi nyata di desa melalui KKN tematik seperti Kampus Merdeka untuk Desa dan turun langsungnya para pakar ke Desa dengan program spesifik untuk pendampingan ke Desa,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

“Masukan-masukan dari Kampus ini bakal dicantumkan dalam Permendesa tahun 2021,” kata Gus Menteri.

Sebelumnya, Gus Menteri menandatangani nota kesepahaman dengan Forum Pertides di Yogyakarta, yaitu UNY, Universitas Gadjah Mada, Universitas Nadhlatul Ulama, Universitas Sarjana Wiyaya, Institut Teknologi Yogyakarta dan UPN Veteran Yogyakarta.

Gus Menteri hari ini juga melepas 4.390 mahasiswa KKN UNY yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. (***)

Penulis : Firman

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkap konsep smart village di Indonesia.

Pengembangan smart village dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kegiatan ekonomi di perdesaan.

Hal tersebut dikatakan saat menjadi Narasumber pada Webinar yang diselenggarakan oleh ITU Asia Pasific Region di Jakarta, Kamis (25/6) malam.

ITU sendiri merupakan badan khusus PBB untuk Teknologi dan Komunikasi (TIK).

“Smart village mendukung tercapainya SDGs (Sustainable Development Goals) dan membantu desa-desa untuk berkembang, juga mengurangi kemiskinan pada saat bersamaan,” ujar Gus, sapaan akrabnya.

Gus Menteri mengatakan, terdapat enam pilar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan smart village, di antaranya smart people; smart living; smart environment; smart government; smart economics, dan smart mobility.

Keenam pilar tersebut menunjukkan bagaimana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mencoba untuk melokalkan SDGs hingga tingkat akar rumput masyarakat perdesaan.

“Smart village adalah konsep dan alat yang kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri mengatakan, salah satu instrument utama pelaksanaan smart village adalah dana desa. Adapun total dana desa yang disalurkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 berjumlah Rp329,65 Triliun.

Dana desa, lanjutnya, telah membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur yang membantu kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

“Membantu kegiatan ekonomi seperti halnya dana desa telah membangun lebih dari 200.000 kilometer jalan baru, lebih dari 60.000 unit irigasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti terbangunnya lebih dari 58.000 sumur air, dan masih banyak lagi,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

JAKARTA  – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi V DPR RI sepakat untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI.

Hal tersebut sesuai dengan program peningkatan SDM dan program prioritas berbasis masyarakat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Abdul Halim Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Menteri ini memaparkan, bahwa output prioritas tahun anggaran 2021 mencakup pendampingan desa, digitalisasi desa, penguatan investasi desa, pengembangan potensi unggulan untuk pengembangan ekonomi desa, serta pencegahan stunting di desa. Secara khusus akan dikembangkan desa wisata terutama yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kementerian Desa PDTT juga menjaga ketahanan pangan dengan membangun gudang atau lumbung di desa, daerah tertinggal, pulau kecil dan terluar, dan daerah perbatasan. Pembangunan transmigrasi mencakup jalan antar wilayah, sertifikasi lahan, serta pengembangan ekonomi kawasan,” Tambah Gus Menteri

“Dengan disepakati beberapa keputusan berikut maka raker hari ini resmi ditutup,” kata Ketua Komisi V DPR RI, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (25/6).

Dalam rapat tersebut, Gus Menteri juga menyampaikan pengembangan struktur organisasi baru Kemendes PDTT yang mencakup pembaruan unit kerja berikut:
1. Pembangunan Desa dan Perdesaan
2. Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5. Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigras

Di akhir rapat, Gus Menteri menyampaikan terima kasih juga harapan Kemendes PDTT kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan juga Anggota Komisi V DPR RI, semoga kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama bisa terealisasikan,” tegas Gus Menteri

Dalam raker tersebut Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar didampingi Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, dan juga seluruh jajaran eselon I Kemendes PDTT.