Oleh: M. Aqil Zhafran
Politik adalah studi tentang kota, atau negara. Hal ini sesuai dengan maknanya yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis berarti kota. Definisi politik sendiri dalam kamus Bahasa Inggris yakni ilmu yang berkaitan dengan bentuk, organisasi dan administrasi negara . Salah satu tujuan utama politik adalah membentuk kembali atau mempengaruhi struktur atau proses pemerintahan.
Berdasarkan Alqur’an, esensi politik yaitu perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik dan yang dijalani dalam mencari Ridha Allah SWT. Dalam Islam sendiri, politik menjadi bagian yang terpenting tersaji secara gamblang dalam Al-qur’an.
Nah, lantas bagaimana dengan sistem politik Indonesia ? Secara teori sistem politik Indonesia terkini yaitu sistem demokrasi terpimpin yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial, dimana presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Dengan demikian, sistem politik memiliki beberapa agenda diantaranya pemilu yang diikuti oleh beragam partai politik.
Dalam konteks ini, partai politik tentu memainkan peran yang sangat penting. Menurut Joseph La Palombara, partai politik adalah sebuah organisasi formal yang sadar diri. Tujuan utamanya adalah untuk menempatkan dan mempertahankan dalam jabatan public baik sebagai pengontrol pemerintahan, mesin pemerintahan maupun koalisi pemerintahan. Maka dalam hal ini, partai politik bertanggung jawab dalam mendidik dan mengorganisir massa serta membentuk kebijakan yang sesuai dengan ideologi mereka.
Melalui partai politik, aspirasi dan kepentingan masyarakat diartikulasikan dan diperjuangkan. Partai politik bertanggung jawab untuk mendidik dan mengorganisir massa serta membentuk kebijakan yang sesuai dengan ideologi dan platform mereka.
Dalam hal ini, sistem politik dan pemerintahan Indonesia tidak hanya melibatkan struktur pemerintahan formal, tetapi juga peran aktif partai politik dalam memastikan berjalannya demokrasi dan juga kepentingan rakyat.
Korelasi Sistem Politik Indonesia dan Islam
Meskipun Indonesia bukan merupakan Negara Islam, tetapi nilai-nilai Islam banyak diterapkan didalam sistem politik maupun sistem pemerintahannya. Diantaranya, prinsip musyawarah untuk mufakat.
Seperti diketahui, musyawarah merupakan pokok terpenting didalam sistem politik dan kepemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pancasila, sila ke-4 yang berbunyi : “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” Ini merupakan salah satu landasan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Prinsip ini sesuai dengan Alqur’an surah Asy-Syu’ara ayat 38 yang menekankan didalam pemerintahan untuk bermusyawarah yang berbunyi :
“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”.
Selain musyawarah, banyak lagi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai ini tentunya menjadi pedoman dalam menjalankan sistem perpolitikan yang berlaku hari ini. Korelasi ini juga menunjukkan Indonesia bukan Negara agama, tetapi nilai-nilai agama jadi pedoman politik bernegara.
(Penulis adalah Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor)
