Oleh : Navarin Karim
AGAK laen adalah terminologi dari Medan (Sumatera Utara) yang identik dengan ora umum istilah orang Jawa dan agak lain dalam bahasa Indonesia yang berarti tidak seperti biasanya, mungkin istilah keren dalam bahasa akademisnya “out of the box”. Agak laen bisa dimaknai positif, bisa negatif tergantung nilai persepsi individu.
Sebutan agak laen mengingatkan kita seorang pelaku Stand up komedi dan sutradara film Agak Laen yaitu Ernest Prakasa serta pemain utama Boris Bokir. Ernest Prakkasa adalah seorang keturunan Tionghoa dan satu-satunya peserta stand up comedy yang terang-terangan mengatakan saya keturunan China, sebagai bentuk keberanian dan perlawanan terselubung terhadap diskriminasi kelompok minoritas yang dialaminya. Film komedi yang disutradarainya berhasil mencuri perhatian karena kritik sosialnya yang dikemas secara lucu dan berhasil memecahkan record mencapai 9 juta penonton.
Fantastis bukan, tanpa perlu menyajikan adegan sex vulgar seperti film Main api yang dibintangi Luna Maya. Kedua film ini memang agak laen, namun agak laennya Ernest lebih pantas untuk adat ketimuran. Kritik sosialnya dalam film tersebut seolah mengkritisi pelaku yang memalak pencari kerja dan adanya kecenderungan masyarakat yang mengenakan mahar mahal sehingga menyulitkan melamar gadis untuk dinikahi. Dicontohkan meminta mahar dengan imbalan pembiayaan 3000 undangan dan perhelatannya di hotel.
Jika diatas mencerminkan perilaku agak lain dari seniman, bergeser kepada strategi politik dan kebijakan yang agak lain. Strategi memang harus agak dan tidak berpola dalam penerapannya. Kalau sama dan identik dengan yang pernah diterapkan orang lain, bukan strategi namanya. Komeng menampilkan foto selengekan dan bersahaja pada kertas pencoblosan pemilihan legislatif, sehingga mencuri perhatian dalam peroleh suara terbanyak.
Pada perhelatan pemilihan Presiden tahun 2024 jadi perbincngan tentang strategi politik yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto, sehingga berhasil memperoleh kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke delapan dan menggandeng wakil Presiden dengan usia paling muda dalam sejarah terpilihnya wakil Presiden.
Memang agak laen, istlah Ernest, yang penting aku menang, aku senang istilah Iwan Fals dalam lagu Bentonya. Strategi pemberian makan gratis untuk anak Sekolah Dasar semula dianggap
tidak rational dan tidak mungkin terealisir oleh sebagian intelektual, namun efektif untuk memperoleh kekuasaan, disamping strategi koalisi gemuk.
Kabinet gemukpun tak terhindar untuk bagi-bagi kekuasaan ala teori Harold D Laswell-pun dipraktekkan, sehingga total 48 orang Menteri, 5 kepala badan dan 56 orang wakil Menteri. Fantastis dan memang jadi agak laen.
Para Menteri dan wakil Menteri jangan senang dahulu, mereka harus mampu menterjemahkan dan berkontribusi unuk mendukung kebijakan Presiden yang berpihak kepada rakyat. Gebrakan Menteri Pertanian yang mewajibkan pelaku usaha industri melakukan penyerapan susu sapi secara besar-besaran, supaya tidak ada lagi petani yang buang dan mandi susu. Memberi bantuan beberapa anak Yatim piatu yang masih kuliah dengan uang pribadinya dan langsung mempekerjakan seorang anak yatim piatu yang sudah selesai kuliah dan belum dapat pekerjaan.
Ada lagi kebijakan Menteri Keuangan menerapkan 12 % untuk Pajak Pertambahan nilai. Pajak naik, tentu harga-harga akan naik.
Hal ini berpengaruh terhadap daya beli (purchasing power) masyarakat, walau membebaskan pajak bagi UMKM yang mempunyai omzet Rp. 500.000.000/tahun. Tanggal 27 Desember 2024 kebijakan ini telah pula menuai demonstrasi sebagian mahasiswa di Jakarta. Kebijakan dianggap agak lain selanjutnya yaitu recana kebijakan denda damai para pelaku koruptor asal mengaku dan mengembalikan dana korupsi kepada negara secara diam-diam.
Profesor Dr. Machfud MD menyikapinya bahwa hal itu pembenaran yang dilakukan oleh Menteri terkait dalam menterjemahkan pemberian maaf kepada Koruptor. Ini hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi, Undang-Undang korupsi dan UU pidana tidak membenarkan itu. Ini memang ada untuk UU Kejaksaan Berlaku untuk denda damai perpajakan , bea cukai dan kepabean .
Kebijakan yang akan diterapkan baik tersebut bermuara dalam mendukung pendanaan makan gratis, namun menyalahi hukum. Hal yang lain lagi yaitu rencana pemerintah akan memberlakukan kenaikan tunjangan kinerja bagi para dosen dan akan berlaku mulai Januari 2025. Ini tertuang dalam Permendibudristek Nomor 44 Tahun 2024. Baru tiga bulan pengundangannya, muncul pula Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Treknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang penundaan implementasi Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Agak laen ini, seolah peraturan belum dipertimbangkan konsekuensinya terhadap Departemen dan lembaga terkait, dengan kata lain terkesan tidak ada koordinasi yang baik. Para dosen yang sudah girang diberi PHP, berubah jadi Oh My God (OMG). Ha ha ha
———————————
Penulis adalah dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi.
