MAKASAR –  Plt Dirjen PPMD Hj.Rosyidah Rachmawaty, MM sukses membuka Workshop Peningkatan Kapasitas  Dalam Rangka Penyusunan rencana  Aksi Penanganan Anak Tidak sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS). Workshop ini digelar sebagai hasil kerjasama Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi bekerjasama dengan UNICEF. Pada kegiatan yang ditutup oleh Direktur PMD, M Fachri ini, hadir Kepala Dinas DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr.H.Ashari Faksirie Radjamilo, M.Si, Kepala kantor Perwakilan UNICEF SulSelBar dan Maluku, Dr.Hengky Wijaya, Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi selatan, Dr.Andy dan Kasubdit Advokasi Peraturan Desa Direktorat PMD Ditjen PPMD Ir. Hj.Eppy Lugiarti, MP.

Peningkatan Kapasitas ini diikuti sebanyak 104 orang perwakilan 18 Kabupaten  se Provinsi Sulawesi Selatan dari unsur Bappeda Kabupaten, Dinas PMD Kabupaten, Dinas Pendikan Kabupaten, Tenaga ahli Kabupaten dan pendamping  Desa. Ir. Eppy Lugiarty,MP selaku Kasubdit Adokasi Peraturan Desa Direktorat PMD, menyampaikan  bahwa tujuan pelaksanaan Worshop ini adalah dalam rangka memberikan pembekalan kepada peserta untuk menyusun rencana aksi dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan anak beresiko putus sekolah (ABPS) dari data hasil monitoring ATS dan APBS melalui pendataan system informasi perencanaan berbasis masyarakat (SIPBM) yang telah dilakukan di 1235 desa pada 411 Kabupaten.

Sementara itu, Kepala perwakilan UNICEF Indonesia SulSelBar dan Maluku, DR Hengky Wijaya dalam sambutannya  menyampaikan apresiasi atas kerjasama sangat baik yang telah terjalin selama ini antara UNICEF dan Kemendesa. Terutama dalam pelaksanaan program informasi berbasis masyarakat (SIPBM), termasuk monitoring ATS dan APBS akibat dampak sistem Covid-19. Lebih lanjut dikatakannya bahwa SIPBM sebagai instrument pendataan tidak sekolah berbasis masyaraat telah terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan ATS di sejumlah daerah.

‘’Ini berkat kerjasama dengan pemerintah Indonesia, UNICEF berkomitmen untuk mendukung Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas,” tuturnya.

Sedangkan Plt.Dirjen PPMD  Hj.Rosyidah Rachmawaty, MM, mengatakan pada hakekatnya tujuan pembangunan desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi  mengembangkan SDGs Desa yang memuat 18 tujuan.  SDGs Desa adalah upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa, khususnya tujuan ke-4 yaitu ‘Pendidikan Desa Berkualitas” dan tujuan ke-17 yaitu “Kemitraan Pembangunan Desa”, peningkatan kapasitas seperti ini penting dalam rangka pengembangan SDM untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud, Selain itu terkait dengan penerima pelayanan dasar, peran desa harus memastikan bagaimana warganya yang berusia sesuai kriteria penerima pelayanan dasar bidang pendidikan dapat menerima atau mengakses layanan tersebut sesuai kategori usianya, Ditjen PPMD terus berupaya meningkatkan kualitas pendataan dengan pendekatan SIPBM   dalam upaya mendorong pencapaian tujuan kemitraan dalam pembangunan desa, di mana desa membutuhkan data yang valid dan akurat terkait dengan kondisi potensi dan masalah yang dimiliki sebagai instrumen advokasi untuk membangun jejaring dengan para pihak, termasuk dalam penanganan masalah pendidikan yang menuntut adanya kolaborasi antar instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga.

Kegiatan ini berlangsung sampai tanggal 4 November 2020, dan ditutup langsung oleh Moch.Fachri Direktur PMD Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT. Dia berharap pasca workshop peningkatan kapasitas ini  langsung melaksanakan rencana aksi yang telah disusun.

‘’Harus langsung di implementasikan, sehingga pemanfaatan data SIPBM dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, khususnya di bidang pendidikan, akan lebih baik dan berdampak langsung Kepada masyarakat Desa khususnya ATS dan APBS serta perlunya singkronisasi sektor-sektor lainnya” imbuhnya.

KUALATUNGKAL- Anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sofyan Ali kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam lawatan kali ini, anggota Komisi V yang tergabung ke dalam Badan anggaran (Banggar) DPR RI Dapil Provinsi Jambi itu, secara langsung meninjau realisasi program bedah rumah atau kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Lubuk Kambing, Desa Muara Danau dan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh, Minggu (1/11).

Dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut, Sofyan Ali didampingi Tenaga Ahli, Ferry Kurniawan dan rombongan juga menyempatkan diri untuk secara langsung berdialog bersama para Perangkat desa/Kelurahan, Ketua RT serta masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Hal itu dilakukannya sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Suasana akrab penuh nuansa kekeluargaan begitu terasa dalam rangkaian acara dialog tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi itu mengatakan, kegiatan BSPS dan PISEW merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan. Ia berharap bantuan stimulasi pemerintah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bang Fian, begitu dia akrab disapa menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan mitra kerja Komisi V DPR-RI turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai. Salah satunya, adalah Program BSPS dan program PISEW yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Untuk di Kecamatan Renah Mendaluh ini, Program BSPS atau Bedah rumah ini dilaksanakan di 3 Desa Kelurahan, sedangkan untuk kegiatan PISEW ada di Desa Tanah Tumbuh. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi,” jelasnya.
Kegiatan ini, kata dia, dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa. “Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jalan produksi, jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” terang tokoh muda Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi itu.
Disela-sela peninjauan realisasi kegiatan PISEW dan BSPS, Sofyan Ali menyatakan, kegiatan ini akan terus menjadi perioritas baginya, sehingga pembangunan bedah rumah dan infrastruktur di Jambi kian membaik. “Alhamdulillah, usulan kita untuk Tanjung Jabung Barat dan di Kabupaten lainnya direalisasikan, saya harap dikerjakaan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para petani. Insya Allah saya akan konsen kedepan program seperti ini akan terus digulirkan, karena saya lihat ini sangat menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya optimis.
Sementara itu, para penerima bantuan Bedah rumah yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan terima kasih kepada Sofyan Ali dan semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya kegiatan BSPS dan PISEW di Kecamatan Renah Mendaluh. “Mewakili para penerima bantuan Bedah rumah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah karena sangat membantu masyarakat kami. Tentu saja ini juga hasil dari perjuangan pak Sofyan Ali di Senayan dan semua pihak sehingga bantuan ini bisa masuk ke daerah kami. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda,” ujar Junaidi salah satu Ketua RT yang hadir dalam dialog tersebut. Junai berharap kedepan bantuan bedah rumah tersebut masih dilanjutkan mengingat masih banyaknya permintaan masyarakat.

Dalam dialog serap aspirasi tersebut, masyarakat juga mengharapkan perbaikan ruas jalan Simpang Niam-Merlung, mengingat status jalan tersebut menjadi kewenangan pusat dan sebagai akses satu-satunya yang dilintasi masyarakat dan angkutan untuk bisa menuju Tebo dan Kota Jambi. “Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat disini pak, karena masyarakat kami membawa hasil pertanian melintasi jalan ini, mudah-mudahan jalan ini juga menjadi salah satu prioritas perjuangan bapak di pusat,” kata Juanda, salah seorang tokoh masyarakat Lubuk Kambing. Terkait usulan tersebut, Sofyan Ali berjanji untuk tutur membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.(***)

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melantik Taufik Madjid sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Senin (2/11).

Sebelumnya, Taufik Madjid menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) sekaligus Plt Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT menggantikan Sekretaris Jenderal sebelumnya yakni Anwar Sanusi.

Sementara Anwar Sanusi sendiri, saat ini telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, Kemendes PDTT secara konsekuen dan sistemik melaksanakan penataan birokrasi yang menjadi salah satu amanat Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, penataan birokrasi dilakukan dalam rangka percepatan efektifitas dan efisiensi pelayanan dari pemerintah.

“Penataan birokrasi ini bukan hal yang mudah tapi harus dilakukan. Karena Beliau (Presiden) sangat konsisten dalam upaya percepatan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dan tentu itu juga merupakan harapan kita semua,” ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, perwujudan reformasi birokrasi bukan semata-mata terkait rotasi personalia, namun lebih kepada persoalan kinerja. Ia menegaskan, bahwa yang menjadi tolak ukur pertama dalam reformasi birokrasi adalah kinerja.

Menurutnya, reformasi birokrasi sendiri merupakan satu model yang dikembangkan dalam upaya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di semua institusi, yang saat ini terus bergerak menuju birokrasi yang benar-benar melayani masyarakat.

“Utamanya di Kementegrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tugasnya memang berat, yang harus melayani sebanyak 74.953 desa dengan segala vaiannya,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

BOGOR – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meraih penghargaan Mitra Pengabdian pada Masyarakat dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) pada IPB Awarding Day 2020.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Rektor Universitas IPB, Arif Satria kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10).

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengaku bangga dengan penghargaan yang diberikan Universitas IPB tersebut. Ia berharap, penghargaan tersebut dapat memicu Kemendes PDTT untuk terus melakukan inovasi dan upaya dalam percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

“Saya bersyukur, satu tahun pengabdian saya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi mendapatan penghargaan yang luar biasa. Saya bangga dengan penghargaan ini,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT telah menyiapkan loncatan untuk percepatan pembangunan desa berupa satu bentuk konsep pembangunan desa yang terukur, akseleratif, dan dapat dipantau oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut ia tuangkan dalam Buku Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“SDGs Desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” terangnya.

Di samping itu, lanjutnya, Kemendes PDTT juga telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurutnya, SDGs Desa dan RPP terkait BUM Desa tersebut akan mempercepat proses pembangunan seluruh desa di Indonesia.

“Dua hal inilah (SDGs Desa dan BUM Desa) yang akan mempercepat proses pembangunan desa-desa di Indonesia, sebagai wujud implementasi dari satu harapan Bapak Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga meminta Universitas IPB untuk terus mendukung dan membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa. Di samping itu, ia juga meminta Universitas IPB turut memantau kinerja Kemendes PDTT.

“Mohon juga dipantau melalui buku ini (SDGs Desa). Semua warga masyarakat juga bias memantau kinerja Kementegrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

MAKASSAR – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar optimis, target desa tanpa kemiskinan akan segera terwujud melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat acara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan Gubernur dan seluruh Pendamping Desa di Sulawesi Selatan.

Abdul Halim atau Gus Menteri menjelaskan, selama ini banyak program dari Kementrian dan lembaga mulai dari Kemensos, Kemenag bahkan BKKBN yang langsung ke desa, hanya saja penyalurannya kurang maksimal karena tidak tepat sasaran.

“Pertanyaan saya bagaimana agar seluruh program yang berasal dari berbagai Kementerian dan lembaga termasuk Provinsi dan Kabupaten itu betul-betul bisa masuk pada posisi yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh desa,” kata Gus Menteri di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10/2020).

Melalui SDGs Desa yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021 tersebut semua program pemerintah akan tepat sasaran, tidak akan terjadi penumpukan pada satu orang tertentu. Dengan demikian, target desa sehat dan tanpa kemiskinan akan terwujud.

Hal tersebut sudah terbukti dengan penyaluran BLT Dana Desa yang mengguncang sata baru berbasis RT dimana BLT Dana Desa itu diberikan kepada warga desa terdampak Covid-19 yang belum sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Desa tanpa kemiskinan yang dimaksud Gus Menteri adalah apabila di suatu desa terdapat 200 warga makan 200 warga miskin tersebut wajib mendapat bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah

“Maka itulah yang dimaksud dengan desa tanpa kemiskinan, bukan berarti tidak ada orang miskin, kemiskinan yang ada di desa tertangani sesuai dengan kewajiban pemerintah, itu yang disebut dengan negara hadir, memiliki akses terhadap jaring pengaman sosial,” terangnya.

Sekedar diketahui, SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Di Indonesia diturunkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau kemudian disebut SDGs Nasional.

Kemudian oleh Gus Menteri diturunkan ke level paling bawah menjadi SDGs Desa. Ia menambahkan beberapa point yang belum ada dalam SDGs Global maupun Nasional yakni memasukkan unsur kearifan lokal dan religiusitas dalam setiap pembangunan.

Adapun SDGs Desa yang dimaksud di atas terdapat 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Desa Tanpa kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Desa Berkesetaraan gender
6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi
7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
9. Inovasi dan Infrastruktur Desa
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan
13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa
14. Ekosistem Laut Desa
15. Ekosistem Daratan Desa
16. Desa Damai dan Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Teks: Badriy/Kemendes PDTT