JOMBANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Jombang, Sabtu (29/8). Ia meresmikan Kampung Hidroponik Seroja Desa Bedahlawak.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengapresiasi inovasi Desa Bedahlawak tersebut. Menurutnya, keseriusan dalam mengembangkan kampung hidroponik dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa setempat.

“Ekonomi desa harus dikembangkan supaya masyarakatnya mendapatkan nilai tambah,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Di sisi lain, Gus Menteri juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa kepada masyarakat desa terdampak ekonomi akibat covid 19. Menurutnya, BLT dana desa yang telah disalurkan sejak Bulan April yang lalu tersebut, akan disalurkan hingga Desember 2020.

“BLT dana desa dipastikan sampai Desember. Untuk yang belum ditangani BLT dana desa akan ditangani oleh Kemensos (Kementerian Sosial),” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Terkait hal tersebut, Kepala Desa Bedahlawak, Masrum mengatakan, Pencanangan kampung hidroponik telah lama dilakukan untuk menciptakan aktivitas petani milenial, di samping aktivitas pertanian di sawah. Menurutnya, hasil pertanian hidroponik yang telah dipasarkan secara online tersebut mendapat respon signifikan dari pembeli.

“Kita komitmen untuk menyediakan sayur yang berkualitas tinggi. Dan tentu menjadi nilai tambah untuk masyarakat di samping usaha lain,” ujar Masrum.

Di samping itu, Desa Bedahlawak juga membuat olahan sayuran hidroponik tersebut menjadi berbagai produk seperti jus sayur, steak, dan puding. Ia berharap, pengembangan kampung hidroponik dan berbagai produksi olahan sayuran tersebut dapat memberikan keberkahan tersendiri untuk Desa Bedahlawak.

“Harapannya kalau sudah tersebar di beberapa tempat hidroponik, manajemennya akan kita bagi menjadi manajemen penanaman dan penjualan. Agar mitra satu dan yang lain tidak bertumpuk,” ujar Masrum.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Menteri juga memberikan santunan kepada yatim piatu dan dhuafa di desa setempat. (**)

Teks: Novri/Kemendes PDTT

JAKARTA  – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar jadi pembicara kunci dalam Webinar yang bertajuk Feminisasi Kemiskinan dan Efektifitas Bantuan Sosial Merespon Pandemi Covid-19.

Webinar ini dilaksanakan Yayasan Pemberdayaan PEKKA, Kedutaan Australia, KOMPAK dan MAMPU.

Menteri Halim mengatakan, hampir semua agama termasuk Islam yang dianutnya menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, yaitu perempuan adalah tiang agama, tiang bangsa dan penentu masa depan bangsa.

Di sisi lain, faktanya kita kerap kali abai terkait penempatan perempuan dalam proses pembangunan, termasuk perhatian kita terhadap kondisi objektif yang dihadapi oleh perempuan.

Olehnya, langkah pertama ditelaahnya saat jadi Menteri Desa, Abdul Halim melihat penempatan perempuan dalam berbagai kebijakan pembangunan di desa.

Termasuk dalam program di Kemendes PDTT adalah Padat Karya Tunai Desa yang difokuskan untuk perbanyak keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja. Ada syarat kunci, pertama dari kelompok miskin, kedua kelompok pengangguran dan ketiga kelompok marjinal, dimana dari ketiganya pasti ada perempuan didalamnya.

“Jadi selama ini Kementerian Desa memang telah menempatkan perempuan di posisi penting dalam keterlibatan di proses pembangunan,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Senin (24/8/2020).

Contohnya pada Musyawarah Desa, harus ada keterlibatan perempuan. Termasuk dalam Badan Perwakilan Desa (BPD). Keterlibatan ini jadi fokus utama Gus Menteri.

Jadi saat ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) maka Kemendes pun lakukan sejumlah langkah yaitu pendataan dilakukan dengan libatkan Relawan Desa yang didalamnya ada unsur PKK atau perempuan.

Kedua, pendataan harus dimulai dengan melihat kondisi objektif yang ada di desa, termasuk kondisi perempuan termasuk yang belum terdata di bantuan sosial lainnya. Ketiga, pihak yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Yang menarik saat pendataan, yang terbanyak justru dari Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) terkait dengan belum terdata. Di lihat dari sisi usia, tertinggi ada 827.000 atau 34 persen yang usianya 65 tahun keatas. Usia 30 – 44 tahun hanya 20 persen kemudian 45-64 tahun sebanyak 16 persen.

“Hingga hari ini Dana Desa yang telah tersalur Rp13 Triliun untuk 74.672 Desa,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Dari 33 persen PEKKA, jika ditilik dari jenis pekerjaannya, yang terbanyak adalah Buruh Tani sebanyak 42 persen atau setara 1.043.354. Kedua, Petani Pemilik Lahan sebanyak 31 persen, Petani Penggarap hanya 13 Persen. Lain-lainya hanya sekitar satu persen seperti nelayan, pedagang makanan atau peyedia jasa

Untuk peran perempuan dalam proses pembangunan di desa, merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa. Jika dibagi dalam dua bagian besar yaitu, aspek kewargaan ada enam goals. Salah satunya keterlibatan perempuan di desa. Ini jadi perhatian Kemendes PDTT.

Gus Menteri mencontohkan keterlibatan Perempuan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan memberikan tekanan harus ada unsur perempuan yang mewakili di setiap penyelenggaraan Musdes, minimial 30 persen dari total peserta.

“Ini selalu kita pantau setiap harinya agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Termasuk soal BPD, minimal ada perwakilan perempuan dengan minimal 30 persen dari jumlah anggota Badan itu.

Gus Menteri meyakini jika gerakan-gerakan dalam perwujudan SDGs Desa bakal lebih efektif jika melibatkan perempuan, misalnya Goals 1 desa tanpa kemiskinan. Jika berbicara isu ini maka akan lebih cepat, tepat dan efisien ketika banyak melibatkan perempuan.

Desa Tanpa Kelaparan, yang bisa mendeteksi warga yang masi kelaparan diyakini hanya perempuan karena lebih pek terhadap kondisi lingkungan.

“Desa Sehat dan Sejahtera, ini tidak akan terwujud kalau tidak melibatkan perempuan. Berbicara Posyandu dan Stunting menjadi bagian perempuan yang jadi harapan dalam pencapain SDGs,” kata Mantan Ketiua DPRD Jombang ini.

Gus Menteri berharap agar nantinya kebijakan yang berpihak kepada perempuan di proses pembangunan akan lebih banyak.

Firman/Kemendes PDTT

KOTA JAMBI – Sofyan Ali sangat konsen dengan program dan kegiatan yang diusulkannya kepada pemerintah pusat untuk Provinsi Jambi. Diantaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah dan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat ini akan terus digalakkan anggota DPR RI yang tergabung di Komisi V dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Tidak hanya diusulkan saja, akan tetapi Sofyan Ali akan terus memantau kedua kegiatan ini agar di lapangan dilaksanakan sesuai aturan. Hal ini terlihat dari peninjauan langsung yang dilakukan Sofyan Ali terhadap kedua kegiatan ini.
Pekan lalu, Sofyan Ali meninjau langsung realisasi BSPS yang lebih dikenal bedah rumah, yang terdapat di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tidak hanya di Kabupaten Merangin, anggota Banggar DPR RI FPKB dapil Jambi itu pun meninjau realisasi pembangunan jalan usaha tani dari kegiatan PISEW untuk Desa Lubuk Suli – Ladeh, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Pekan ini, tepatnya Minggu 23 Agustus 2020, Sofyan Ali kembali meninjau realisasi program dan kegiatan yang sama. Kali ini Sofyan Ali meninjau langsung realisasi bantuan BSPS/bedah rumah di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi. Dalam kunjungan kali ini Sofyan Ali didampingi kepala desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan penerima manfaat di desa setempat.
“Setelah kita usulkan, kita juga harus memantau realisasinya di lapangan, jangan sampai bantuan ini tidak dilaksanakan. Kita harap bantuan ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan keluarga para penerima manfaat bedah rumah,” ujar Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini kepada sejumlah media.
Menurut Sofyan Ali, kegiatan ini merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.

Seperti di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Kabupaten Muarojambi pun tidak luput dari pantauan Sofyan Ali. “Saya ingin melihat langsung realisasinya seperti apa, saya juga nanya langsung dengan penerima manfaat program bedah rumah ini apakah sesuai dengan yang diusulkan apa tidak. Ini adalah bentuk kontrol, pengawasan kita. Nah jika program ini dilaksanakan dengan baik tentu tahun depan akan kita tingkatkan,” terangnya.
Untuk diketahui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/bedah rumah ini merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya.
Beberapa kriteria penerima BSPS antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) sudah berkeluarga, memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni atau belum memiliki rumah.
Belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis, memiliki penghasilan maksimum sesuai upah minimum provinsi, dan bersedia melaksanakan dengan berswadaya, berkelompok, dan tanggung renteng untuk menyelesaikan pembangunan rumah. (mcsa)