GENDANG perang Pemilihan Umum Daerah (Pemilukada) di Provinsi Jambi mulai ditabu. Ini seiring dengan dimulai tahapan pemilukada dengan pendaftaran beberapa calon di partai pengusung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menetapkan jadwal pemungutan suara atau pencoblosan, yaitu pada Rabu 23 September 2020. Pendaftaran calon Gubernur akan dilaksanakan pada Februari 2020. Sedangkan pendaftaran calon Bupati dan Wali kota akan dimulai Maret 2020. Kampanye para kandidat dimulai pada 1 Juli hingga 19 September 2020 dengan durasi 81 hari yakni tiga hari setelah penetapan sebagai calon.
Pemilukada hari ini memang berbarengan serentak 270 daerah se tanah air. Dengan rincian, 9 provinsi memilih gubernur-wakil gubernur, 224 kabupaten/kota .
Namun yang patut dicatat, kesuksesan pemilukada tersebut tidak ada artinya, jika hanya menelorkan pemimpin yang tak berakhlak mulia. Pemilukada hanya sia-sia, jika pemimpin yang lahir berprilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena jika pemimpin tidak berakhlak mulia, maka rakyatlah yang akan menderita lima tahun kedepan. Padahal, pelaksanaan demokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sentosa.
Nah, untuk melahirkan pemimpin yang baik dan berakhlak mulia ini, sebenarnya sudah dimulai dengan persyaratan sebagai Cakada. Dimana pada pasal 58 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, disebutkan, Cakada dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Maksud bertakwa disini, bisa diterjemahkan menurut bahasa, maupun istilah. Menurut bahasa, yang dimaksud bertakwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah SWT, yaitu dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya (Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi). Sedangkan takwa (taqwa) yang berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah yakni berarti memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Pemimpin yang lahir dari pemilukada diharapkan bisa berprilaku seperti ini. Bukan pemimpin yang tak berakhlak.
Kedua, kriteria pemimpin yang diharapkan terpilih dalam pemilukada yakni setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. Ini adalah dalam rangka mengantisipasi terjadinya instabilitas negara. Agar pemimpin yang terpilih tunduk dan patuh kepada dasar negara dan pemerintah pusat.
Ketiga, kriteria Cakada menurut UU 32 yakni, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat. Lalu, keempat, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Kelima; sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Keenam, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketujuh, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedelapan, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Kesembilan, menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Kesepuluh, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Kesebelas, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keduabelas, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. Ketigabelas, menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri. Keempatbelas; belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kelimabelas, tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Lalu keenambelas, mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.
Keenambelas persyaratan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Cakada. Ini dalam rangka melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Tapi realitasnya, hari ini banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Catatan Kemendagri, sejak pemilukada secara langsung, ada ratusan kepala daerah terlibat korupsi. Padahal, sudah dibuat syarat Cakada sedemikian rupa. Lalu, apa penyebabnya ?
Dalam hal ini penulis berpendapat, banyaknya kepala daerah terlibat korupsi karena ongkos politik yang terlalu tinggi. Ini tentu berawal dari budaya money politik. Sebagian masyarakat ada yang mau memilih pemimpin tertentu jika diiming-iming sejumlah rupiah. Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada telah mengatur larangan calon dan/atau tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pemilih. Bahkan, UU tersebut mengacam, apabila pelanggaran dilakukan dan dibuktikan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, pencalonan bisa dibatalkan. Parpol pun bisa dilarang mengajukan calon dalam pilkada berikutnya. Tetapi prilaku ini sulit dihilangkan, karena tuntutan calon pemilih.
Untuk itu, untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas kedepan, perlu prilaku politik bersih. Dengan prilaku politik bersih, maka ongkos politik bisa ditekan. Lalu pada akhirnya akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Ini sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Jika politik bersih ini berjalan, maka akan terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang dasar1945, yaitu suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Semoga pemiluka hari ini bisa melahirkan pemimpin berkualitas.
(Penulis adalah warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
