Beranda blog Halaman 156

Kembalikan Formulir, Alharis Komitmen Besarkan PKB

0

JAMBI – Di Kantor DPW PKB Jambi kemarin, kandidat calon gubernur Jambi periode 2020 – 2024,  Alharis kembalikan formulir secara langsung. Ikut mendampingi pria yang masih menjabat Bupati Merangin ini yakni Ketua Team Media Centre, Hasan Mabruri SSos.

Kedatangan Alharis ini disambut langsung Ketua Team Desk Pilkada DPW PKB Jambi, Tajuddin Hasan, di dampingi Yahya A Kadir ketua Dewan Syuro DPW PKB Jambi, dan Ahmad Rifin wakil Ketua DPW PKB Jambi.

Dalam sambutannya, Alharis berharap PKB berkenan untuk bergabung bersama untuk Jambi kedepan. Tidak cukup sampai disitu Alharis juga menegaskan seandainya dapat perahu PKB, pihak komitmen membesarkan PKB.

“Kami komitmen untuk membesarkan PKB,” tegasnya.

Sementara itu, Tajuddin yang juga sekeretaris DPW PKB Jambi, menyambut baik penegasan Alharis  tersebut.
“Semua bakal Calon akan kita bawa ke DPP PKB, dan siapa yang mendapatkan Restu DPP PKB kita akan siap menjadi team pemenangan,” tegasnya. (Arsyad)

Penjaringan Cabup Batanghari Lewat PPP Segera Berakhir

0

MUARA BULIAN – Masa pendaftaran Calon Bupati Batanghari yang mau diusung lewat PPP segera berakhir. Pasalnya, proses ini telah berlangsung sejak awal Oktober lalu,  hingga akhir bulan ini.  Ada beberapa calon yang ikut penjaringan Bakal Calon Bupati Batanghari peiode 2020-2024. Mereka semua adalah Putra-Putri terbaik Batanghari.

“Sekarang detik detik terakhir penyerahan berkas untuk di teruskan ke DPW dan DPP PPP,” ungkap Plt Ketua DPC PPP Batanghari, Sukran.

Disebutkannya, PPP membuka penjaringan ini untuk seluruh masyarakat, baik kader Internal Maupun non kader. Dan semua memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk di dukung pada pemilihan bupati mendatang.

“Sampai sekarang DPC PPP Batanghari belum menentukan mendukung siapa. Semua calon punya kesempatan dan peluang untuk di dukung,” tegas Gus Sukran ini.

Dikatakannya, kriteria Bakal Calon Bupati pilihan PPP Batanghari  yakni yang survei tinggi, komitmen besar terhadap kesejahteraan dan kemakmuran serta siap mengabdikan diri untuk masyarakat batanghari. Seperti diketahwi PPP Batanghari memiliki basis yang kuat dan 4 kursi Di DPRD Batanghari.

“Kita akan menutup penjaringan hari Rabu, 30 Oktober 2019 pada Pukul 00.00 nanti,” tegasnya. (#)

Mendes: Keberhasilan DD, Dapat Diukur Ketika Warga Desa Sudah Merasakan Manfaatnya

JAKARTA – Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, secara resmi membuka Pelatihan Master Trainer Peningkatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam rangka penguatan kapasitas PLD untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) tahun 2019, Senin (28/10), bertempat di Hotel Aston Jakarta.

Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Anwar Sanusi, Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Desa PDTT, Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perwakilan Tim Program Inovasi Desa – Bank Dunia, 27 orang fasilitator, dan 243 orang Tenaga Ahli dari 33 Provinsi se-Indonesia.

Sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pemerintah desa, maka desa kini telah menjadi ujung tombak pemerintahan. Melalui program Dana Desa yang benar-benar cash for work diharap menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, efektivitas program Dana Desa dan eksistensi Kementerian Desa, diukur ketika semua warga desa sudah merasakan adanya Dana Desa dan manfaatnya. Ini adalah salah satu indikator kesuksesan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

“Cara berpikir kita hari ini adalah membangun paradigma, dimana kita menuju kepada rasa kepemilikan dan pengakuan oleh warga desa, bahwa Dana Desa memang memberi manfaat. Bukan sekadar suara-suara saja. Semua instrumen yang ada kita gerakan untuk mewujudkan suatu situasi bahwa masyarakat merasakan manfaat Dana Desa,” ucap Mendes di hadapan seluruh undangan.

“Kepala daerah dihasilkan dari sebuah proses pemikiran yang substantif dalam pembangunan. Dan pembangunan yang substantif adalah desa. Akumulasi keberhasilan desa adalah keberhasilan kecamatan, sedangjan akumulasi keberhasilan kecamatan adalah keberhasilan kabupaten. Lalu, akumulasi keberhasilan kabupaten adalah keberhasilan provinsi. Dan akumulasi keberhasilan provinsi itulah Indonesia. Ini adalah model pembangunan yang benar bagi saya,” tambah Mendes.

Substansi otonomi daerah, bukan berada di kabupaten, tetapi justru berada di desa. Karena di desa permasalahan rakyat yang sebenarnya, dimulai dari kemiskinan hingga problem stunting. Dan di desa pula tempat penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat.

“Kalau cara berpikir kita senantiasa pada fakta yang ada didesa, maka tidak akan salah dan tepat sasaran,” yakin Mendes.

Halim juga menyampaikan bahwa situasi, kendala dan pendukung dalam mencapai tujuan yang diinginkan, membutuhkan ketelatenan maupun waktu. Sehingga diharapkan para Koordinator Lapangan (Koorprov) Tenaga Pendamping Desa melakukan analisis lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan solusi.

Senada dengan Mendes, Dirjen PPMD Taufik Madjid menjelaskan, pelaksanaan konsolidasi pelatih master ini merupakan bagian dari proses untuk mengawal keberlanjutan praktek-praktek baik hasil Program Inovasi Desa (PID). Dalam bidang ekonomi, PID telah memfasilitasi pengembangan kemitraan kelembagaan ekonomi desa dan antar desa dengan pihak ketiga.

Model kemitraan ini diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi desa dan antar desa, sekaligus menjadi media pembelajaran bagi masyarakat desa tentang tata kelola kelembagaan ekonomi desa.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memenuhi harapan Pak Menteri sesuai dengan visi misi Presiden, untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan program-program pendampingan,” kata Dirjen PPMD Taufik Madjid. (rilis/suci).

Ambil Formulir di PKB, Ini Kata Tim Sy Fasya

JAMBI – Suhu politik jelang Pilgub Jambi semakin hangat. Pagi tadi (Sabtu/25) walikota Jambi SY Fasya yang diwakili tim suksesnya mengambil formulir di Partai Kebangkitan Bangsa. Dia melalui teamnya mendatangi kantor DPW PKB Jambi.

Kedatangan Team Fasya yang di komandoi A.Rahman mengatakan baginya PKB ini sudah seperti rumah sendiri. Rahman dengan mimik wajah yang ceria menambahkan PKB Sudah seperti keluarga.

“Karena memang ada beberapa pengurus PKB ini bagian dari Srikandi dari pak Fasha. Jadi Insya Allah, semoga PKB bisa bersama dengan Fasha untuk Pilkada Jambi 2020,” tukasnya.

Sementara itu, proses pengambilan formulir itu sendiri langsung di serahkan ketua team desk pilkada DPW PKB Jambi, Tajuddin Hasan yang di dampingi ketua Dewan Syuro DPW PKB A Yahya Kadir. Dan pengurus DPW PKB Lainnya. (Arsyad)

Cegah Kebakaran Hutan, Peran Perempuan Dibutuhkan

 

 

LOKAKARYA : Kadis P3AP2 Provinsi Jambi, Lutphiah, didampingi Kasubdit KMD Andrey Ikhsan Lubis, saat sambutan pada pembukaan lokakarya.

 

JAMBI- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengajak kepada seluruh perempuan di Indonesia, untuk ikut ambil bagian dalam mencegah kerusakan dan kebakaran hutan. Lebih khusus lagi perempuan-perempuan yang berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang wilayahnya beberapa bulan ini menjadi perhatian serius akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Ajakan untuk perempuan mengambil peran diserukan Dra. Lutphiah selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Rabu (23/10/2019). Lutpiah menyerukan ajakan itu di hadapan peserta Lokakarya Peningkatan Akses dan Kontrol Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan. Kegiatan ini diprakarsai Subdit Ketahanan Masyarakat Desa Direktorat PMD Kemendesa PDTT yang melibatkan Pemda Jambi dan unsur perempuan.

Lutphiah mengaku sangat resah dengan peristiwa Karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan beberapa waktu terakhir. Kebakaran hutan sangat menganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat, tidak terkecuali di Jambi sendiri.

“Jika kebakaran dan kerusakan hutan masih dibiarkan, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup selanjutnya,” khawatir Lutphiah.

Namun sang kadis mengapresiasi penanganan yang dilakukan pemerintah kepada pelaku dan perusahaan perkebunan yang diduga membakar hutan. Upaya ini jangan berhenti di pemerintah saja, masyarakat juga harus berperan terutama para ibu-ibu rumah tangga.

“Khususnya di Jambi, terdapat sekitar 153 ribu Ha hutan sosial. Secara historis, keberadaan hutan sosial ini memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat. Meski sebagian besar wilayah Jambi telah alihfungsi menjadi perkebunan sawit, namun bukan menjadi kendala bagi perempuan untuk memanfaatkan hutan,”kata Kadis Luthpiah.

Hutan di Jambi, termasuk juga di wilayah Indonesia lainnya, sangat luar biasa fungsinya. Isinya juga luar biasa kaya. Untuk itulah, perempuan mesti mengambil peran dalam memanfaatkan hutan untuk kehidupannya, terutama dalam menambah penghasilan ekonomi keluarga. Dan lebih penting lagi, keberadaan hutan dapat mempererat hubungan sosial berbermasyarakat.

“Stigma kepala rumah tangga hanya laki-laki, harus disadari oleh kaum perempuan. Ketika laki-laki atau suami kita tidak ada lagi, kehidupan selanjutnya bagaimana? Sehingga perempuan harus berdaya,” Lutphiah mengingatkan.

Peran perempuan di Jambi diakuinya masih rendah dalam memanfaatkan, menjaga dan melestarikan hutan. Perempuan sama sekali belum menyadari peran mereka. Peran ini harus dari hal-hal kecil dulu. Seperti berperan dimulai dari dalam rumah tangga dulu, untuk melarang suami, anak dan anggota keluarga lain untuk tidak membakar hutan jika membuka perkebunan. Setelah dari dalam rumah tangga, baru ke lingkungan sekitar tempat tinggal.
“Begitu besar sebenarnya posisi dan peran perempuan jika ambil bagian melestarikan hutan,”ujarnya.

Pemda Jambi, katanya menambahkan, telah melakukan pembinaan kepada beberapa kelompok perempuan dalam berpartisipasi melestarikan hutan. Selain pendanaan dari Dana Desa dan ADD, support APBD provinsi untuk memberdayakan kelompok perempuan sudah dilakukan.

Jangan hanya secara personal, kelompok-kelompok perempuan perlu mengambil peran dalam melestarikan maupun memanfaatkan hutan. Seperti kelompok wanita tani, PKK, Dasawiswa, kelompok perempuan adat dan komunitas perempuan lainnya. Keberadaan mereka perlu digugah utuk terlibat. Bahkan kelompok perempuan ini bisa menjadi pelopor terhadap keberadaan hutan sebagai perekat hububgan sosial di masyarakat.

“Dulu, orang tua kita menjadikan hutan sebagai tempat mencari kayu bakar. Membuka kebun dan bercocok tanam. Saat itulah sesama mereka berinteraksi. Sekarang, hal itu nyaris tidak dijumpai lagi. Karena hutan sawit sudah merajalela di Jambi dan sekitarnya,”kata kadis.

Dalam mengelola hutan atau lahan, perempuan jangan ragu mengambil peran. Gunakan sistem bercocok tanam tumpang sari. Termasuk di areal hutan kebun sawit, kelompok wanita ini mengambil sistem plasma.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, secara khusus Kadis Lutphiah meminta kepada rekan-rekan pendamping untuk mendampingi dan memfasilitasi perempuan di Jambi.
“Silakan hutan diekspolrasi oleh perempuan, tapi eksplorasi dengan kasih sayang. Kalau hutan sudah rusak, maka berpengaruh negatif pada cadangan air dan oksigen. Mari bijak terhadap hutan,”tandas kadis Lutphiah.

Kegiatan lokakarya Peningkatan Akses dan Kontrol Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan di Jambi, berlangsung pada 23-25 Oktober 2019. Kegiatn ini dihadiri sekitar 70 orang peserta dari dua kabupaten, yakni Kabuaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unsur yang hadir antara lain, kelompok perempuan, kepala desa dan perangkatnya, serta pendamping desa.

Pemateri yang dihadirkan terdiri dari intern Kemendesa PDTT, Kementerian PPA, dosen IPDN, serta beberapa pegiat pemberdayaan masyarakat dan perempuan. (rilis).

Serius Maju Lewat PKB, Cek Endra Kembalikan Formulir Pendaftaran Cagub

0

JAMBI – Kandidat Cagub yang masih menjabat sebagai Bupati Sarolangun, Cek Endra kemarin mengembalikan formulir pendaftaran Cagub ke DPW PKB Cek Endra datang bersama Ketua PKK Kabupaten Sarolangun Hj. Rosita Endra, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tantowi Jauhari (fraksi Golkar), mantan sekda provinsi Jambi Syarasadin dan tim pemenangan lainnya.
Di sela-sela penyerahan formulir, CE berkomitmen bersama sama PKB membangun Jambi kedepan.

‘Pendaftaran diri saya ke PKB ini bukan hanya sebatas persyaratan administrasi saja, tapi komitmen bersama PKB membangun Jambi kedepannya seara bersam

C – E KEMBALIKAN FORMULIR KE PKB JAMBI

Kandidat CAGUB yang masih menjabat sebagai Bupati Sarolangun aktif ini serius memboyong PKB untuk berjuang bersama di Pilgub 2020 mendatang.

Turut serta
menghantarkan Cek Endra pada saat pengembalian foormulir ke DPW PKB Jambi.
Di antaranya ketua PKK Kab. Sarolangung Hj. Rosita Endra,
Ketua DPRD Kab. Sarolangun Tantowi Jauhari (fraksi GOLKAR), mantan sekda prov. Jambi Sarasadin. Dan tim pemenangan lainnya.
Cek Endra di sela-sela penyerahan formulir menyampaikan, ” mengajak PKB membangun Jambi kedepan, pendaftaran diri saya ke PKB ini bukan hanya sebatas persyaratan administrasi saja, tapi mengajak PKB membangun Jambi kedepannya,” ucapnya.

Di kantor DPW PKB Jambi sendiri, Cek Endra disambut pengurus DPW PKB Jambi. Formulir sendiri langsung Ketua Team Desk Pilkada DPW PKB Jambi Tajuddin Hasan.

Tajuddin di dampingi ketua Dewan syura DPW PKB M Yahya A kadir, dan ketua fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi Elpisina. (Arsyad)

Brigade Kawal Pelantikan Jokowi – Amin

0

JAMBI – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 tinggal menghitung jam. Perbincangan di linimasa media sosial pun sudah ramai membicarakan momentum pelantikan besok. Berbagai ucapan selamat dan ungkapan bahagia disampaikan para pendukung dan simpatisan, bahkan netizen dengan beragam hastag di media sosial twitter, instagram, dan facebook. Kemunculan hastag _#PestaRakyatNKRI_, dan _#BERSAMAkawal20okt_ adalah dua diantara sekian banyak hastag yang ramai pada hari ini.

Namun ada kemunculan hastag lain yang trending menduduki posisi kesatu di linimasa twitter sejak siang tadi. Tagar itu adalah _#Brigade01SyaifulHuda_. Kemunculan hastag ini sama sekali tidak diasosiasikan secara langsung terhadap momentum pelantikan Presiden pada besok hari. Sebaliknya hastag ini mencuitkan nama seseorang. Diketahui, Syaiful Huda merupakan anggota DPR-RI Periode 2019-2024 yang baru dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu.

Pada momentum Pilpres lalu, _Brigade-01_ dibawah komando Syaiful Huda bersama belasan ribu anggota _Brigade-01_ yang tersebar di 34 Provinsi, berhasil melipatgandakan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf Amin melalui para pegiat desa dan masyarakat. Perjuangan Brigade-01 dilakukan Syaiful Huda melalui konsolidasi dan komunikasi langsung terhadap kelompok-kelompok masyarakat desa yang merasakan dampak pembangunan desa yang dilakukan Presiden Jokowi selama lima tahun.

Kemunculan hastag _#Brigade01SyaifulHuda_ menjadi trending topic hari ini tentu bukan digerakkan oleh buzzer bayaran. Terbukti dari ribuan cuitan dan penggunaan hashtag tersebut dideteksi oleh Script-engine berasal dari akun media sosial yang aktif dan bukan booth. Tentu ini merupakan gerakan sosial yang positif dan massif karna dikendalikan oleh sebuah kesamaan pandangan tentang perlunya keberlanjutan visi membangun desa yang lebih baik.

Serius Maju Pilgub, Siang Tadi H Bakri Ambil Formulir di PKB

0

JAMBI – Anggota DPR RI H Bakri cukup serius maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 mendatang. Siang tadi, tim H Bakri ambil formulir pendaftaran ke PKB. Seperti diketahui partai yang ketua DPW nya Sofyan Ali SH ini memiliki lima kursi di DPRD Provinsi Jambi.

Tajudin Hasan selaku ketua tim desk Pilkada DPW PKB Jambi mengatakan, saat di konfirmasi di kantor DPW PKB membenarkan pengambilan formulir tersebut.  “Memang benar,” ucapnya singkat.

Pantauan media ini Yos Adrino beserta pengurus DPW PAN dan rombongan tiba di kantor DPW PKB Jambi pada hari jumat 18 Oktober 2019 siang 14:36 wib.

Yos Adrino menyatakan Besar harapan PAN Agar PKB bisa bergabung kembali dalam pertarungan PILGUB mendatang. Catatan sejarah sebelumnya, antara PAN dan PKB sudah menghantarkan ketua DPW PAN Zumi Zola menjadi Gubernur Jambi pada periode sebelumnya.

“Atas dasar harapan ini la, kami berharap PKB bergabung kembali untuk memenangkan pertarungan PILGUB mendatang,” ujarnya.

Tajuddin sendiri mengatakan menambahkan pihaknya memperlakukan sama pada siapapun yang datang untuk pengambil formulir di DPW PKB Jambi. Dikatakannya, PKB Dan PAN memang sebelumnya sudah membuat catatan sejarah sendiri terkait PILKADA Jambi.

“Untuk PILKADA kali ini kita mengalir dulu dan akan berkordinasi pada DPP PKB dalam hal pelaporan kandidat yg mengembalikan formulir ke DPW PKB Jambi nantinya,” tegasnya. (Arsyad)

Direktur PMD : Jangan Ngaku Kades Milenial, Kalau Masih Bangun Rabat Beton

Rakor PID II Provinsi Jambi Dibuka Gubernur Jambi

 

 

Direktur PMD Kemendes PDT RI,  Muhammad Fachri S.STP

JAMBI – Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa PDT RI, H.M Fachri S,STP mengingatkan bahwa tujuan pembangunan desa harus lebih diarahkan pada empat hal. Pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kedua meningkatkan pelayanan publik, ketiga meningkatkan penanggulangan kemiskinan, dan keempat menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dan pada tahun 2020 mendatang tingkat kemiskinan harus turun, dan tingkat perkembangan desa harus lebih naik lagi.

“Itu semua tentu tidak terlepas dari kualitas perencanaan desa yang baik. Jangan mengaku sebagai Camat milennial, jangan mengaku Kades milennial kalau Dana Desanya masih berkutat pada masalah rabat beton, tetapi lebih dari itu Dana Desa diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia yang lebih baik,” katanya disambut tepuk tangan hadirin pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Program Inovasi Desa (PID) Tahap II Provinsi Jambi tahun 2019 di Hotel Aston yang dibuka Gubernur Jambi, H Facrori Umar semalam.

Pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambii dari tanggal 15-18 Oktober 2019 ini, hadir juga Direktur Sarpras Kemendesa PDTT, .H.Muklis MSi. Selain itu, diikuti oleh para peserta yang terdiri dari Satker P3MD-PID Provinsi Jambi, KPW Provinsi Jambi, TAPM, PD dan PLD, seluruh Dinas PMD, Bappeda, Tim Inovasi Kabupaten (TIK), perwakilan Camat, Kades, serta TPID se-Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT, M. Fachri,S.STP,M.Si  mengatakan, visi dan misi Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024 yang meliputi peningkatan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia, Investasi, Reformasi Birokrasi dan APBN yang tepat sasaran.

“Dalam hal Peningkatan Sumber Daya Manusia, isu stunting menjadi prioritas yang harus menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah ingin menjamin bahwa tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami stunting, ibu hamil, ibu menyusui dan balita harus mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya.

Salah satu tujuan pengembangan sumber daya manusia kata dia berkaitan dengan penyiapan sumber daya generasi yang diharapkan memiliki daya saing dalam menyongsong bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia.

Ia juga mengingatkan, agar dalam hal pencairan Dana Desa tidak boleh lagi mengalami keterlambatan hanya karena masalah administrasi, karena menurutnya ada hak orang miskin dan masyarakat didalamnya.

Terkait Program Inovasi Desa, menurut Fachri, Program Inovasi Desa hadir sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas desa sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa secara berkualitas. Sehingga dalam pengelolaan Dana Desa dapat berdampak positif bagi masyarakat, produktif, mandiri secara ekonomi dan masyarakat memiliki sumber daya yang baik.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jambi, H. Fachrori Umar saat membuka acara menyampaikan apresiasi positif atas pelaksanaan kegiatan Rakor PID tersebut. Dia mengharapkan peran serta semua pihak, karena salah satu prioritas Pemprov Jambi kata dia adalah terus berupaya meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Jambi baik melalui kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Salah satu wujudnya, Pemerintah Provinsi Jambi turut memberikan bantuan dana Rp 60 juta per Desa/Kelurahan. “Ini sudah berjalan, kita berharap ini bisa membantu desa,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga Gubernur Provinsi Jambi Fachrori Umar juga melantik pengurus wilayah Asosiasi Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Perdesaan yang diketuai oleh Suroto.

Rangkaian pembukaan Rakor PID II kali ini semakin meriah dengan dengan adanya door prize menjawab pertanyaan dari Gubernur Provinsi Jambi dan Direktur PMD Kemendesa PDTT dengan hadiah berupa 2 unit sepeda. Masing-masing pemenang door prize yakni Emi Marlesi (Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kabupaten Sarolangun), Darma Etika (Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Kabupaten Muarojambi) dan Lukman Hakim (Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi Dra.Hj. Luthfiah menyampaikan beberapa agenda penting dalam kegiatan Rakor PID II ini antara lain membahas evaluasi pelaksanaan program-program P3MD dan PID tahun anggaran 2019, strategi mendorong perencanaan dan penganggaran desa yang lebih berkualitas, termasuk replikasi inovasi desa dalam perencanaan dan penganggaran desa dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). “Diharapkan dengan peran serta semua pihak kita mampu secara bersama-sama mewujudkan pembangunan desa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.   (*****)

Hati – hati Curi Star Kampanye

Oleh Septiyana

 

MENJELANG Pemilukada 2020 mendatang, biasanya baik Partai Politik maupun para kandidat Caleg berlomba-lomba untuk mensosialisasikan diri ke masyarakat. Ini dalam rangka untuk mempopulerkan Parpol maupun nama Caleg tersebut agar supaya dikenal, diingat lalu dipilih. Mengingat, secara teori elektabilitas bisa diraih dengan maksimal kalau populeritasnya juga tinggi.

Bahkan yang paling mencorengkan pemilu adalah money politik seperti yang disampaikan oleh Mohd Haramen dalam tulisannya di https://titikjambi.com/berita-selengkapnya/dampak-ekonomi-demokrasi-npwp/.  Dimana Haramen memaparkan bahwa politik masa kini nomor piro wani piro bisa berdampak tidak baik bagi demokrasi kita.

Tapi, para kontestan pemilu 2019, baik itu Parpol maupun Caleg sebaiknya berhati-hati. Jangan demi mengejar popularitas, aturan yang mengatur tentang kampanye dilanggar. Nanti dikhawatirkan bisa seperti senjata makan tuan. Sejumlah uang sudah digelontorkan agar bisa populis, malah terakhir mendapat sanksi.

Aturan kampanye untuk peserta kontestan pemilu 2019 begitu ketat. Meski sudah dilakukan pengundian nomor urut Partai Politik (Parpol) tanggal, 19 Februari 2018 lalu, tapi Parpol peserta pemilu 2019 dilarang untuk melakukan kampanye. Pelarangan berkampanye tersebut sampai tanggal 23 September 2018 mendatang.

Sesuai dengan tahapan pemilu, masa kampanye pemilu baru akan berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Pada masa ini, semua calon, baik calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa berkampanye. Itu dibatasi hanya kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat kampanye dan pemasangan alat kampanye.

Pemasangan alat peraga kampanye inipun harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasangan ini juga dibatasi waktunya, yakni paling lambat harus dibersihkan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Sementara itu, meski sudah memasuki masa kampanye, pemasangan iklan kampanye di media elektronik, online dan cetak, tetap dilarang. Parpol baru bisa beriklan  di media cetak, elektronik, dan internet, hanya 21 hari sebelum masa tenang. Sedangkan masa tenang sendiri baru akan dimulai tanggal 14-16 April 2019. Jika aturan pemasangan iklan di media baru diperbolehkan H-21 masa tenang, itu berarti parpol baru bisa iklan kampanye di media massa pada 24 Maret 2019.

Kampanye di media massa inipun diatur  dengan peraturan yang ketat dan mengikat. Misalnya, dalam UU No 7 tersebut dikatakan, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye pemilu untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali sehari dengan durasi 60 (enam putuh) detik. Tarifnya pun harus lebih rendah dari tarif iklan komersil.

Untuk frekuensi penayangannyapun dibatasi. Misalnya batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di radio 10  sepuluh  spot berdurasi enam puluh detik per hari. Sedangkan batas maksimum pemasangan iklan Kampanye pemilu di televisi sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi tiap

Dalam hal pemasangan iklan kampanye di media ini, untuk media penyiaran diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sedangkan media cetak dan online diawasi oleh Dewan pers. Pengawasan yang dilakukan ini baik berupa  pemberitaan, penyiaran, maupun iklan.

Nah bagi yang melaksanakan kampanye diluar jadwal tersebut ada sanksi pidana yang menunggu. Dimana sesuai Undang-Undang Nomor 7, Pasal 276 disebutkan,  setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Penulis adalah rumah tangga)