Beranda blog Halaman 49

Apakah Sapi Bertubuh Kecil Boleh untuk Kurban 7 Orang?

KURBAN  di hari raya Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam atau dalam bahasa fiqih disebut sunnah mu’akkadah. Dasar disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah dalam Surat Al-Kautsar ayat 2 sebagaimana berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ 

Artinya: “Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah!”

Selain itu, anjuran berkurban di hari raya Idul Adha juga berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Sayyidah ‘Aisyah, sebagaimana berikut:

مَا عَمِلَ آدَميٌّ من عَملٍ يَوْمَ النَّحْرِ أحَبَّ إلى الله من إهْراقِ الدَّمِ، إِنَّها لَتأتي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرونِها وَأشْعارِها وَأظْلافِها، وَإنَّ الدَّمَ لَيقَعُ من الله بمَكانٍ قَبْلَ أن يَقعَ من الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا

Artinya:

“Tidak ada amal manusia di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah (berkurban). Sungguh hewan itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah yang mengalir darinya telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah (diterima sebagai ibadah) sebelum ia menyentuh tanah, maka lakukanlah dengan lapang hati”

Menurut Imam Mubarakfuri, selain menjadi dalil kesunnahan berkurban, hadits ini sekaligus menjadi dalil keutamaannya. Maksud dari hewan kurban datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya adalah hewan tersebut akan datang dengan anggota yang lengkap bahkan hingga kukunya, tanpa ada kekurangan apapun sebagaimana keadaannya di dunia, dan setiap anggota tubuhnya mengandung pahala bagi yang menjadikannya kurban.  (Muhammad Abdurrahman Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi [Beirut: Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, tt], juz V, halaman 62).

Rasulullah sudah menentukan hewan-hewan yang dapat dijadikan kurban, yaitu semua jenis kambing, semua jenis sapi, dan semua jenis unta, dengan ketentuan kambing untuk kurban satu orang, sedangkan sapi dan unta untuk satu hingga tujuh orang. Bolehnya sapi dan unta untuk kurban tujuh orang ini berdasarkan beberapa hadits, salah satunya hadits riwayat Abu Dawud sebagaimana berikut:

البقرَةُ عن سَبْعةٍ، والجَزورُ عن سَبْعةٍ 

Artinya: “Sapi bisa untuk kurban tujuh orang, unta bisa untuk kurban tujuh orang” (Abu Dawud, Sunan Abi Dawud [Beirut: Darur Risalah, 2009], juz 4, halaman 432).

Ketentuan ini, meskipun bersifat tauqifi (dogmatis), namun dapat kita nalar hikmah atau filosofinya secara logis. Secara fisik, sapi dan unta lebih besar dari kambing, maka dapat dijadikan kurban untuk tujuh orang. Rasulullah juga menentukan kriteria hewan yang layak dijadikan kurban, baik dari segi umur dan ketiadaan cacat.

Lalu, bagaimana jika sapi yang disembelih bertubuh kecil, apakah masih dapat mencukupi untuk tujuh orang? Mengenai hal ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan kriteria hewan kurban.

فَعُلِمَ أَنَّ الْأَكْمَلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا الْأَسْمَنُ فَسَمِينَةٌ أَفْضَلُ مِنْ هَزِيلَتَيْنِ

Artinya: “Dapat diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa yang paling utama (afdhal) untuk dijadikan kurban adalah hewan yang gemuk, berkurban dengan satu hewan yang gemuk lebih utama daripada berkurban dengan dua hewan yang kurus” (Ahmad Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj ma’a Hasyiyatain [Mesir: Maktabah Tijariyyah Mushthafa Muhammad, 1983], juz IX, halaman 150).

Dari penjelasan di atas, secara implisit sebenarnya sudah bisa kita pahami bahwa hewan yang kurus, termasuk sapi, tetap sah dijadikan kurban, asalkan telah memenuhi kriteria umur dan tidak ada cacat. Keterangan yang lebih jelas dapat kita temui dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Syamsuddin Ar-Ramli, beliau menjelaskan:

وَمَقْطُوعَةُ بَعْضِ أُذُنٍ أَبْيَنَ وَإِنْ قَلَّ لِذَهَابِ جُزْءٍ مَأْكُولٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ إجْزَاءِ مَقْطُوعَةٍ كُلِّهَا بِالْأَوْلَى وَكَذَ

ا فَاقِدَتُهَا خِلْقَةً

Artinya: “Hewan yang terpotong sebagian telinganya tidak sah dijadikan kurban, karena berkurangnya bagian tubuh yang dapat dimakan. Ucapan An-Nawawi tersebut memberi kesimpulan bahwa hewan yang seluruh bagian telinganya terpotong, atau lahir tanpa telinga, tidak sah dijadikan sebagai kurban”.

Melengkapi penjelasan Ar-Ramli di atas, Syekh ‘Ali Syabromallisi dalam anotasinya (hasyiyah) menyampaikan:

أَمَّا صَغِيرَةُ الْأُذُنِ فَتُجْزِئُ لِعَدَمِ نَقْصِهَا فِي نَفْسِهَا كَصَغِيرَةِ الْجُثَّةِ  

Artinya: “Adapun hewan yang telinganya kecil, tetap sah dijadikan kurban, karena anggota tubuhnya lengkap dan tidak ada yang berkurang dari anggota tersebut. Begitu juga (sah) hewan yang kecil postur tubuhnya” (Muhammad Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj ma’a Hasyiyatain [Beirut: Darul Fikr, 1984], juz VIII, halaman 135).

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, dapat kita simpulkan bahwa sapi yang sudah memenuhi kriteria sebagai hewan kurban dari segi umur dan tidak ada cacat, tetap dapat dijadikan kurban untuk tujuh orang. Adapun hikmah yang disebutkan di atas (sebagaimana kaidah dalam ilmu ushul fikih) tidak memiliki pengaruh pada hukum, berbeda dengan ‘illat (alasan hukum). (sumber : NU Online)

Soal Tapera, Pengusaha Nahdiyin Nilai Potongan Gaji 3 Persen Hambat Pemulihan Ekonomi

0

JAKARTA, berjambi.com – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), Tyovan Ari Widagdo menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 terkait pengesahan beberapa ketentuan penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) perlu ditinjau ulang. Tyovan menilai pemotongan gaji sebesar 2,5 persen yang dibebankan kepada pekerja dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menghambat pemulihan ekonomi. Menurutnya, meskipun tujuan kebijakan ini mulia, yakni membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, implementasinya justru berpotensi menimbulkan masalah baru dan memberatkan masyarakat.

“Banyak pekerja yang belum memahami manfaat dan risiko dari program ini, sehingga merasa khawatir dan resah. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi yang intensif dan transparan sebelum menerapkan kebijakan ini,” katanya. Yang lebih parah, Tyovan melihat dalam Tapera ini akan sama dengan program pengumpulan dana lainnya, yaitu potensi penyelewengan dana. Baginya, pengelolaan dana Tapera yang besar rawan terhadap penyelewengan dan korupsi. “Pemerintah harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya,” terangnya.

Selain itu, ia beralasan Tapera ini belum terbukti efektif. Tyovan menegaskan program sejenis Tapera, seperti Bapertarum-PNS, belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

“Banyak masalah yang muncul, seperti lambatnya pencairan dana, tingginya bunga pinjaman, dan kurangnya ketersediaan rumah yang layak. Pemerintah seharusnya mengevaluasi program-program sebelumnya sebelum meluncurkan Tapera,” katanya. “BPJS Ketenagakerjaan sendiri juga memiliki program pembiayaan perumahan. Kebijakan Tapera terkesan tumpang tindih dengan program-program yang sudah ada,” terangnya. Perlu diketahui bahwa pemberlakuan kebijakan Tapera berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2020 mengharuskan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BP Tapera paling lambat tujuh tahun setelah PP berlaku. Dengan demikian, kebijakan Tapera akan berlaku paling lambat tahun 2027. (sumber : NU Online)

HUT 2 PJS , Stafsus Menkominfo: Momentum Penting Bagi PJS Ciptakan Wartawan Profesional

0

Jakarta – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 2 Pro Jurnalismedia Siber (PJS) berlangsung meriah dan dihadiri banyak tokoh, baik nasional maupun daerah di  berbagai provinsi.

Beberapa tokoh nasional dan daerah pun ikut meramaikan acara HUT 2 PJS. Ada calon Bupati Meranti Nazaruddin Nasir, Gubernur Babel Dr Syafrizal Zakaria Ali M.Si, Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Yan Fitri Halimansyah M.H, Bupati Kep. Meranti AKBP (Purn) H Amsar, Sekjen DPP AMPHURI HM Farid Aljawi SE, Dirut PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal, Dirut Besahaja Media Grup Arbi Leo, Dirut PAM Grup Andre Situmeang, dan tokoh lainnya.

Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba dalam sambutannya mengatakan, maraknya pertumbuhan media Siber saat ini tak berbanding lurus dengan kualitas jurnalis. Kemasan informasi yang kurang menarik, ditambah dengan banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan.

“Saat ini semua orang bisa saja mendirikan media, namun tak dibarengi dengan kemampuan dalam mengolah dan menyajikan berita. Berangkat dari sinilah PJS hadir untuk menjadikan wartawan yang kompeten, berintegritas dan profesional,” ucap Mahmud.

Mahmud berharap, di hari jadi yang kedua ini PJS bisa mewujudkan misinya tersebut. Sehingga tidak ada lagi istilah wartawan bodrek, wartawan Abal-abal, wartawan gadungan, dan seabrek sebutan negatif lainnya yang disematkan kepada wartawan selama ini.

Dia juga menyampaikan, sempena HUT ini, PJS juga memberikan penghargaan kepada mereka yang peduli dengan kegiatan pers, dan mereka yang mau menopang kegiatan UKW. Penghargaan itu diserahkan kepada 11 orang yang dinilai layak. Baik dari kalangan birokrat, profesional, maupun perusahaan.

Selanjutnya, Staf Khusus Menkominfo, Prof. Widodo Muktiyo yang didaulat membuka secara resmi Dialog Nasional dan HUT 2 PJS dalam sambutannya menyatakan, ini menjadi momentum yang sangat penting bagi PJS untuk bisa berbenah menjadi lebih baik lagi.

“Mohon maaf kalau pak menteri tak bisa hadir pada kesempatan ini, namun beliau sangat mengapresiasi kegiatan HUT 2 PJS yang menghadirkan seluruh pengurus seluruh Indonesia. Beliau juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada PJS, semoga ke depan bisa mewarnai dunia pers di Indonesia,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, Media Siber menjadi bagian penting dalam perkembangan dunia pers. Pertama, mampu menghadirkan informasi terbaru, cepat dengan cakupan yang luas. Kedua, mampu memperluas para pembaca yang bisa diakses dimanapun. Ketiga, membuka keberagaman perspektif seperti netizen jurnalism.

“Saya percaya, wartawan media Siber di bawah panii PJS akan mampu menjadi standing possition di tengah wartawan media cetak, elektronik, dan lainnya,” ujar Widodo.

Widodo berpesan, jangan menjadi wartawan konvensional, tapi jadilah wartawan yang mengalami perubahan transformasi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dapat memanfaatkan peluang dan menjawab berbagai tantangan dan mampu menghasilkan produk yang kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi.

“Diusia PJS yang relatif muda, mudah-mudahan ada lompatan yang berarti dari pengurus untuk mencerahkan dunia pers di negeri ini,” pungkasnya.

Usai sambutan dari Stafsus Menkominfo, acara dilanjutkan dengan penyerahan award, potong tumpeng, dan seminar nasional yang menghadirkan pembicara Ir Ridar Hendri M.Si. P.hd selaku pakar Komunikasi Pembangunan dan Media, Universitas Riau.(*)

Mereka yang dinobatkan sebagai penerima PJS Award:

1. Gubernur Babel Dr Syafrizal Zakaria Ali M.Si

2. Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Yan Fitri Halimansyah M.H

3. Bupati Kep Meranti AKBP (Purn) H Amsar

4. Walikota Dumai H Paisal S.KM MARS

5. Sekjen DPP AMPHURI HM Farid Aljawi SE

6. Calon Bupati Meranti H Nazaruddin Nasir

7. Dirut PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal

8. Dirut Bersahaja Media Grup Arbi Leo

9. Dirut PAM Grup Andre Situmeang

10. PT Musim Mas

11. PT Telkomsel.**

Setelah Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbudristek Minta PTN Rangkul Calon Mahasiswa Baru Terdampak

0

JAKARTA, berjambi.com —  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, siang tadi di Istana Merdeka menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).Malam ini, Mendikbudristek menyampaikan beberapa hal penting sebagai tindak lanjut. Selain tidak adanya kenaikan UKT tahun ini, Mendikbudristek meminta perguruan tinggi  ‘jemput bola’ ke calon mahasiswa baru.

“PTN perlu merangkul calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat UKT yang tinggi. Saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT. Jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali,” kata Menteri Nadiem.

Selain itu Mendikbudristek juga menyampaikan, “Bagi mahasiswa yang sudah membayar dengan UKT yang dinaikkan, maka perlu ditindaklanjuti oleh PTN agar kelebihan pembayaran dikembalikan atau diperhitungkan pada semester selanjutnya.

“Sebelumnya di Istana Negara, Mendikbudristek menyampaikan bahwa dirinya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa, di mana Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) akan menyampaikan detail teknisnya.

“Pembatalan kenaikan UKT, kenaikan IPI, dan detail teknisnya akan disampaikan Dirjen Diktiristek dalam Surat Dirjen. Prof. Haris (Dirjen Diktiristek) dan tim sudah menerima aspirasi berbagai pihak. Surat Dirjen ini akan diterbitkan segera agar pemimpin PTN dapat mengimplementasikan kebijakan dengan lancar,” jelas Menteri Nadiem. (***)

Bangun Komunikasi dan Sampaikan Aspirasi, PJS se-Indonesia sambangi Dewan Pers

0

Jakarta – Tunjukkan komitmen untuk bisa menjadi konstituen serta sampaikan pesan ke pemerintah, pengurus Pro Jurnalismedia Siber (PJS) se-Indonesia sambangi Gedung Dewan Pers yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin pagi (27/5/2024).

Puluhan pengurus DPC/DPD/DPP yang dipimpin Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba itu bergerak menuju dewan pers sekira pukul 10.30 WIB.

Mahmud Marhaba dalam keterangan persnya mengatakan, ada tiga agenda utama yang hendak disampaikan ke dewan pers. Semua terangkai dalam giat HUT 2 PJS yang acara puncaknya akan dilaksanakan Senin malam di Acacia Hotel, Jakarta.

“Pertama, kita menyampaikan kepada dewan pers tentang keberadaan PJS. Kedua, sebagai insan pers kita ingin menyampaikan pesan yang ditujukan kepada pemerintah terkait penolakan RUU penyiaran yang melarang wartawan melakukan investigasi report. Dan ketiga, kita berkonsultasi terkait keinginan PJS menjadi konstituen dewan pers,” terang Mahmud di depan Hall Dewan Pers, Senin (27/5/2024).

Tolak RUU Penyiaran

Soal penolakan RUU penyiaran dilarangnya melakukan liputan investigasi, Mahmud menegaskan bahwa PJS seluruh Indonesia menolak RUU tersebut. Karena pelarangan melakukan investigasi bertolak belakang dengan UU p Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Tugas insan pers menjadi terpasung dengan RUU tersebut. Sementara pers di negeri ini merupakan pilar keempat pembangunan yang kemerdekaannya dijamin oleh negara. Jadi, pelarangan wartawan melakukan investigasi itu sangat kita tolak,” tegas Mahmud.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan PJS yang juga Ketua DPD PJS Riau, Ir Yanto Budiman S mengatakan, pelarangan melakukan investigasi report menciderai kemerdekaan pers yang sudah memiliki undang-undang sendiri.

“Kita tidak sependapat dengan rencana pemerintah yang akan mensahkan RUU penyiaran, dimana didalamnya ada point’ dilarang melakukan investigasi. Mengutip ucapan mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, bahwa pers yang kritis, independen dan investigatif adalah sumber kehidupan demokrasi. Dan ini menjadi pemantik bagi kita untuk berani mengkritisi langkah-langkah yang mengancam kebebasan pers di negeri ini,” ucap Yanto.

Tidak Ditempat

Perjuangan PJS untuk menyampaikan aspirasi dan juga konsultasi kepada dewan pers berbuah kekecewaan. Seluruh pengurus dewan pers tidak ada di tempat. Sementara PJS sendiri sudah melayangkan 3 buah surat ke Dewan Pers terkait rencana konsultasi.

“Ya, karena sudah 3 kali kami menyurati Dewan Pers dan dalam surat terakhir menegaskan kunjungan PJS ke Dewan Pers. Makanya kami datang dengan sejumlah pengurus DPD dan DPC PJS di Indonesia,” ungkap Mahmud keheranan.

Rombongan hanya diterima oleh sekretariat Dewan Pers, Wisnu yang notabene bukan sebagai orang yang berwenang mengambil keputusan.

Pun begitu, Wisnu akan menyampaikan kedatangan dan maksud PJS kepada dewan pers.

“Mohon maaf sekali, hari ini semua anggota dan ketua dewan pers tidak berada di tempat. Dan ini akan saya sampaikan nanti kepada Ketua dan Anggota Dewan Pers,” ucap Wisnu.(*)

DEMA IAI AN-NADWAH Demonstrasi Di Depan Kampus

0

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) lakukan aksi demonstrasi di depan kampus IAI An-Nadwah pada Senin (27/5/2024).

Aksi tersebut dinahkodai langsung oleh Raffi selaku Ketua DEMA, Husen sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) dan puluhan mahasiswa lainnya.

Raffi dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutannya untuk membatalkan surat edaran yang dianggap sangat memberatkan mahasiswa untuk membayar UKT(Uang Kuliah Tunggal) sepenuhnya.

“Terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh kampus yang membuat mahasiswa menjerit. Kami mahasiswa merasa keberatan dengan kebijakan kampus ini.”Ungkapnya

Dirinya juga menuntut pihak kampus untuk memberikan kembali sekretariat yang memang seharusnya adalah hak organisasi intra kampus.

“Kenapa sekretariat kampus diambil alih oleh pihak kampus tanpa kejelasan”Ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengenai REKTOR yang cuti 3 bulan lamanya.

Tolak RUU Penyiaran, Jurnalis Jambi Gelar Aksi Demonstrasi Di DPRD

0

Jambi – Sejumlah jurnalis yang tergabung dai AJI, IJTI, PFI Jambi gelar aksi demontrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Senin, 27/05/24

Tuntutan aksi tersebut adalah menolak RUU Penyiaran karena terkesan melemahkan karya jurnalistik dalam melakukan pemberitaan.

Kedatangan masa aksi tersebut sejak pukul 09.00 WIB dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Namun, masa aksi tersebut merasa kecewa karena para unsur pimpinan DPRD tidak ada yang berada di kantor.

Sampai berita ini diterbitkan, pukul ,10.00 WIB masa aksi masih melakukan orasi terkait penolakan RUU Penyiaran.

PMII Tanjab Timur Sukses Gelar PKD Se-Provinsi Jambi, Ketua Komisariat IIMS Berikan Pesan Besarkan Organisasi

0

TANJAB TIMUR – Pengurus Komisariat Institut Islam Al-Mujaddid Sabak (IIMS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) sukses gelar Pelatihan Kader Dasar (PKD) Ke-II Se Provinsi Jambi. Minggu, 26/05/24.

Pelatihan yang bertajuk “Mengukuhkan integritas kader PMII yang kompetitif di berbagai sektor dan spirit kebangsaan dalam bingkai Keislaman” ini berlangsung sejak tanggal 22-25 Mei 2024 dan dihadiri sebanyak 16 peserta dari masing – masing delegasi setiap cabang (Kabupaten/Kota).

Kegembiraan tampak dari raut wajah ketua Komisariat IIMS Andi Ismail Juhanadi setelah terlaksananya kegiatan tersebut. Dirinya mengatakan, turut lega atas kegiatan selama tiga hari berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Selamat dan sukses kegiatan Pelatihan Kader Dasar PMII komisariat Institut Islam Al-mujaddid Sabak Tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik”, tuturnya.

Pimpinan Komisariat IIMS itu juga menegaskan kepada para peserta yang telah berhasil mengikuti pelatihan tersebut untuk menjalankan apa yang telah di pelajari selama tiga hari

“Semoga dapat dilanjutkan dengan kegiatan kaderisasi baik formal, informal dan non formal”, ungkapnya.

“Saya berharap kepada peserta yang hari ini sudah menjadi kader lebih semangat lagi membesarkan PMII di cabang masing masing. Serta kedepannya bisa membentuk SDM kader PMII yang militan dan loyalitas,” tambahnya.

Terakhir, Andi mengatakan turut berterimakasih pula kepada Instruktur PKD yang selalu mengawal kegiatan tersebut.

“Yang sangat saya ucapkan terimakasih juga kepada Abang dan Kakak saya yang menjadi Instruktur kegiatan ini yaitu, Bang Ade Rahman Sayuti, Bang Anton Wijaya dan Kakak Ratih Muliani”, pungkasnya.

Didukung Emak-emak Menuju Tebo Smart, Susilawati Makin Mengakar di Grass Road Tebo

0

JAMBI, berjambi.com – Calon bupati (Cabup) Tebo, Susilawati SE, MM bertemu emak emak. Kedatangan satu satunya Cabup perempuan Tebo ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat ini.

Pertemuan yang digelar di Desa Jati Blarik kecamatan Sumay dan desa semabu kecamatan Tebo Tengah berlangsung akrab. 

“Pertemuan ini dalam rangka menampung aspirasi masyarakat,” ucap Susi yang juga alumni Unja ini.

Dihadapan Susi, emak-emak ini mengaku siap mendukung Susilawati sebagai Bupati kabupaten Tebo. Mereka menganggap Susilawati  merupakan refresentasi perempuan dalam ranah pilkada Tebo tahun ini.

TEBO SMART : Bakal Cabup Tebo, Susilawati, MM, (jam tangan hitam) melakukan pertemuan dengan Emak- emak Tebo.

 

“Kami siap membantu Ayuk Susilawati dalam kemenangan Pilkada sebagai kemenangan bersama menuju tebo smart,” tegas emak- emak.

Emak-emak ini memang menaruh harapan besar pada Susilawati dalam membantu para emak-emak dalam menyelesaikan segala permasalahan di kabupaten Tebo. Seperti kesehatan, gizi pada anak, pendidikan, ekonomi dan permasalahan lainnya. (arm)

PMII Tanjab Timur Resmi Menjadi Cabang Definitif, Ade Rahman Sayuti Beri Pesan Pengurus

0

MUARA SABAK – PMII Tanjab Timur Resmi Menjadi Cabang Definitif, Ade Rahman Sayuti Beri Pesan Kepada Pengurus

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) selenggarakan pelantikan sekaligus Pembukaan Pelatihan Kader Dasar (PKD) Ke-2 Se Provinsi Jambi. Rabu, 22/05/24

Acara berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati turut dihadiri sejumlah tokoh di Tanjab Timur, Pemda, Banom NU, Ormas, OKP, Pengurus Koordinator Cabang PMII provinsi Jambi.

Ketua pelaksana pada acara tersebut, Syahril mengatakan turut berterimakasih atas undangan yang hadir untuk menyaksikan pelantikan definitif Pengurus Cabang PMII Tanjab Timur.

“Terimakasih kepada segenap undangan yang telah hadir menyaksikan sejarah pertama di Tanjung Jabung Timur dengan di Definitif kan nya Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia”

Senada turut disampaikan Surya Hadi Wijaya selaku nahkoda PMII Tanjab Timur dalam sambutannya mengatakan sangat berterimakasih telah mempercayakan dirinya sebagai pimpinan di PMII Tanjab Timur untuk masa khidmat 2024-2025.

“Saya Berterimakasih atas Kepercayaan yang telah di amanahkan kepada saya. Tentu nya saya sangat berharap kader-kader PMII yang ada di Tanjung Jabung Timur kembali menunjukkan eksistensinya. Saya juga berharap Pemerintah Tanjung Jabung Timur banyak melibatkan dan keikutsertaan kami dalam membangun Tanjung Jabung Timur tercinta ini”

Disisi lain, Demisioner Ketua Umum PMII Tanjung Jabung Timur periode 2022-2023 Ade Rahman Sayuti diwakilkan Kepada Wakil Ketua Kaderisasi berpesan kepada pengurus yang baru dilantik untuk lebih serius dalam menjalankan roda-roda organisasi PMII.

“Saya bersama pengurus sebelumnya sudah berjuang semaksimal mungkin Untuk defenitif dimasa saya namun kami hanya mampu Menghantarkan generasi berikutnya menuju definitif yang selama ini kita nantikan bersama”

Selain itu Pengurus Besar (PB) PMII yang di wakilkan kepada Ketua Bidang Penataan Aparatur Organisasi Sahabat Muhammad Rohim Hidayatullah usai melantik, turut berpesan kepada Seluruh Pengurus untuk konsisten mengibarkan bendera PMII Di Tanjung Jabung Timur, serta menjalankan kaderisasi secara continue.

“Ini sudah melalui tahapan-tahapan panjang bagaimana proses perjuangan Kami juga di Pleno Pengurus Besar di Jakarta untuk Memperjuangkan Tanjung Jabung Timur segera di defenitifkan, jadi mohon PMII di Tanjung Jabung Timur jangan sampai terhenti gerakan nya,”Pungkasnya.