Kuala Tungkal – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat M.Ag., secara resmi membuka kegiatan *Peningkatan Kompetensi Auditor dan Penguatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*, yang digelar di Ruang Pola Utama Kantor Bupati pada Senin (29/9). Acara ini, yang dihadiri Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Jambi sekaligus narasumber Sumardi Ak., M.E., Inspektur Kabupaten Drs. Encep Jarkasih, para kepala OPD, hingga camat se-kabupaten, menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk tingkatkan pengawasan internal dan adaptasi terhadap *Perpres 46 Tahun 2025*. Kebijakan ini menekankan prioritas *Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)* dan *Produk Dalam Negeri (PDN)* dalam pengadaan barang/jasa, sejalan dengan arahan Presiden untuk perkuat ekonomi lokal di tengah tantangan global seperti inflasi impor dan kemandirian industri. Pagi itu, Ruang Pola Kantor Bupati terasa begitu profesional, dengan deretan meja panjang yang dipenuhi laptop dan dokumen regulasi tebal. Aroma kopi Jambi menyapa para peserta yang datang pagi-pagi, siap ikuti bimtek dua hari ini. Bupati Anwar Sadat, mengenakan kemeja lengan pendek yang santai tapi rapi, naik ke podium dengan senyum lebar, langsung sapa hadirin yang memadati ruangan. "Hadirin sekalian, kegiatan hari ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk tingkatkan kompetensi dan pengawasan internal di pemerintahan. Di era digital dan transparansi ini, auditor dan pejabat pengadaan harus jadi garda terdepan agar setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi rakyat Tanjab Barat," katanya, membuka sambutan dengan nada penuh keyakinan. Ia ingatkan, pengadaan barang/jasa bukan sekadar rutinitas birokrasi, tapi pintu gerbang untuk dorong UMKM lokal naik kelas—dari petani sawit di Muara Bulian yang suplai minyak goreng, hingga pengrajin batik di Kuala Tungkal yang bisa jadi pemasok seragam dinas. Lebih dalam, Bupati Anwar Sadat soroti substansi *Perpres 46 Tahun 2025*, yang merupakan amandemen kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Regulasi ini tegas perintahkan pemerintah, BUMN, dan BUMD utamakan produk *TKDN* dan *PDN*. Yang paling krusial, prioritas barang bersertifikat TKDN—artinya, kita harus beli yang buatan anak bangsa dulu, bukan impor murah yang banjiri pasar. Ini wujud komitmen pusat untuk tata kelola pengadaan yang adaptif, ikuti perkembangan teknologi seperti e-katalog versi-6, dan praktik modern yang transparan," jelasnya. Ia hubungkan langsung dengan arahan Presiden saat sarasehan ekonomi di Gedung Mandiri April lalu: "Presiden tekankan, kemandirian ekonomi dimulai dari pengadaan sehari-hari. Di Tanjab Barat, ini berarti kesempatan emas bagi pelaku usaha lokal. Bayangkan, proyek jalan desa kita bisa pakai semen dari pabrik Jambi, atau alat kesehatan Puskesmas dari produsen nasional—bukan lagi bergantung China atau Vietnam." Peserta bimtek, yang jumlahnya sekitar 150 orang dari berbagai OPD dan kecamatan, tampak antusias. Sumardi dari BPKP, sebagai narasumber utama, siap paparkan modul-modul praktis: mulai dari audit berbasis risiko hingga simulasi tender elektronik yang wajib pakai Katalog E-Proc versi-6. Inspektur Encep Jarkasih, yang dampingi Bupati, tambahkan catatan: "Tahun ini, kami sudah deteksi 20% efisiensi anggaran lewat pengawasan ketat. Bimtek ini bakal tingkatkan itu jadi 30%, dengan fokus cegah penyimpangan seperti mark-up atau kolusi." Diskusi interaktif pun direncanakan, di mana camat dari daerah terpencil seperti Seberang Ilir bisa tanya soal tantangan pengadaan di pelosok—misalnya, bagaimana verifikasi TKDN untuk alat berat yang sulit didapat di Jambi. Bupati Anwar Sadat tak lupa tekankan harapannya. "Semoga bimtek ini bukan cuma tambah ilmu di kertas, tapi ubah perilaku kita di lapangan. Pelaku pengadaan harus bebas dari penyimpangan, paham substansi *Perpres 46/2025*, dan optimalkan katalog versi-6 untuk kualitas pengadaan lebih baik. Ini juga dukung visi Tanjab Barat *Berkah Madani*: pemerintahan bersih, ekonomi bergerak, dan rakyat sejahtera," tutupnya, disambut aplaus panjang. Acara berlanjut dengan sesi pertama: workshop soal integrasi TKDN di platform LKPP, yang langsung praktikkan peserta via laptop. Di sela-sela, obrolan ringan muncul—seorang kepala OPD cerita pengalaman tender gagal gara-gara sertifikat TKDN palsu, sementara camat lain bagiin tips kolaborasi dengan koperasi desa untuk suplai PDN. Secara keseluruhan, kegiatan ini jadi momentum krusial bagi Tanjung Jabung Barat, yang anggaran pengadaannya capai Rp 500 miliar per tahun. Dengan regulasi baru, daerah ini berpotensi hemat hingga 15% biaya impor sambil ciptakan lapangan kerja baru—seperti pabrik komponen migas di Tungkal Ilir yang kini bisa tender proyek BUMD. Di tengah isu korupsi pengadaan yang sering ramai di media nasional, inisiatif Bupati Anwar Sadat ini patut diapresiasi: bukan cuma teori, tapi aksi nyata untuk pemerintahan yang akuntabel. Narasumber Sumardi janji follow-up: "BPKP siap audit lanjutan enam bulan ke depan, pastikan implementasi Perpres ini tak mandek." Saat peserta bubar siang itu, semangat baru terasa—siap terapkan ilmu untuk tender akhir tahun yang lebih adil dan pro-lokal. Ini langkah kecil yang bisa bawa Tanjab Barat ke level tata kelola terbaik di Jambi, mengingatkan bahwa pengadaan yang benar bukan beban, tapi peluang emas untuk bangun daerah dari bawah.