Kuala Tungkal – Pada Senin (1/12), Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., mengikuti rapat koordinasi (rakor) kepala daerah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian secara daring dari Ruang Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat. Rapat ini digelar untuk membahas bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat mengantisipasi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Rakor tersebut menjadi forum penting yang mempertemukan siapa saja yang berwenang, membicarakan apa saja langkah konkret yang harus dilakukan, kapan momentum pengamanan perlu dimulai, di mana koordinasi harus diperkuat, mengapa kesiapsiagaan menjadi krusial, dan bagaimana strategi antisipasi dirancang secara terpadu. Keikutsertaan Wakil Bupati Katamso menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan di daerah. Fokus utama adalah kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat, peningkatan kebutuhan pangan, serta aspek keamanan yang kerap menjadi perhatian besar setiap kali memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Momentum ini selalu identik dengan arus mudik, perayaan di ruang publik, hingga meningkatnya aktivitas belanja masyarakat. Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati didampingi sejumlah pejabat penting daerah, mulai dari Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan Polres, perwakilan Kodim 0419/Tanjab, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, hingga jajaran kepala dinas seperti DTPH, Pertanian, Perhubungan, Kesehatan, PU, serta Basarnas dan BPBD. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi potensi kerawanan di akhir tahun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin rakor secara langsung, menekankan pentingnya memastikan kelancaran sistem transportasi darat, laut, maupun udara. Mobilitas masyarakat diprediksi meningkat tajam, baik untuk merayakan Natal, melakukan perjalanan mudik, maupun berwisata. Tito juga mengingatkan bahwa kebutuhan pangan akan melonjak seiring aktivitas belanja masyarakat. Oleh karena itu, kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang menangani sektor pangan diminta memperkuat koordinasi agar stok tetap tersedia dan harga tetap terjangkau. Selain transportasi dan pangan, aspek keamanan menjadi sorotan utama. Mendagri menegaskan perlunya antisipasi terhadap potensi bencana alam di kawasan wisata, kemacetan lalu lintas, hingga kerawanan akibat konsentrasi massa pada malam pergantian tahun. Ia mengingatkan agar tragedi di ruang publik, seperti insiden Halloween di Seoul beberapa tahun lalu, tidak terulang di Indonesia. Karena itu, pengamanan harus direncanakan matang dengan melibatkan seluruh unsur daerah. Di tingkat daerah, kepala daerah bersama Forkopimda diminta segera menindaklanjuti hasil rakor dengan melaksanakan rapat koordinasi lanjutan, memetakan potensi kerawanan, serta menyusun langkah antisipatif sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh potensi kerawanan, baik dari sisi bencana, kemacetan, kerumunan massa, maupun distribusi kebutuhan pokok, tercakup dalam rencana operasi pengamanan Nataru. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan turut memberikan paparan dengan menekankan lima langkah prioritas. Pertama, menjaga solidaritas dan kekompakan Forkopimda. Kedua, meningkatkan koordinasi lintas instansi. Ketiga, memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Keempat, menjamin keamanan tempat ibadah dan pusat keramaian. Kelima, menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Ia menekankan bahwa pendekatan keamanan harus strategis, preventif, humanis, kolaboratif, berbasis intelijen dan data, serta didukung komunikasi publik yang efektif. Hal-hal teknis juga menjadi perhatian, seperti pengaktifan posko siaga bencana, penguatan logistik darurat, jalur evakuasi, hingga dukungan TNI–Polri dalam operasi kemanusiaan. Koordinasi intensif antara BMKG, BPBD, BNPB, dan Basarnas terkait informasi cuaca juga dianggap vital. Keberhasilan pengamanan Nataru, ditegaskan, sangat bergantung pada soliditas Forkopimda, minimnya ego sektoral, langkah cepat berbasis data, serta koordinasi berjenjang di semua level pemerintahan. Rakor ini juga menghadirkan paparan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepala BMKG, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata, Basarnas, Wakil Kepala BIN, Deputi 1 BNPB, Direktur Utama Perum Bulog, perwakilan PLN, Sekjen Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pertamina, Kementerian Pertanian, serta Bakamla RI. Kehadiran mereka memperkuat gambaran bahwa pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kerja kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan koordinasi yang matang, pemerintah berharap momentum Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh sukacita. Rakor ini menjadi bukti nyata bahwa antisipasi dini adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan publik, serta kelancaran aktivitas masyarakat di penghujung tahun.