MUARO JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi Al Haris, berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk terus meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Pesan tersebut disampaikan Al Haris pada Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 23 Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (18/10/2022).

Al Haris mengemukakan, peringatan ulang tahun merupakan momentum untuk evaluasi, mempertahankan hal-hal yang sudah baik bahkan harus meningkatkannya di masa mendatang, serta memperbaiki hal hal yang kurang. Evalusi ini sangat penting, untuk terus meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik, agar program pembangunan semakin efektif dan efisien, dalam upaya meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kian hari, ekspektasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kian tinggi, ini merupakan hal yang positif, sebagai cerminan bahwa masyarakat semakin cerdas, semakin peduli, dan semakin kritis. Ekspektasi tinggi tersebut harus kita respon dengan kinerja tinggi, yakni penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, transparan, akuntabel, serta adanya inovasi dan terobosan,” ujar Al Haris.

“Sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Jambi, saya mengajak Kabupaten Muaro Jambi dan seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan sinergi dalam pembangunan guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi,” tambah Al Haris.

Al Haris memberikan apresiasi berbagai hasil dan capaian pembangunan Kabupaten Muaro Jambi selama ini dengan kerja sama dan sinergi semua pihak terkait, dimana capaian pembangunan itu bukan hanya kerja pemerintah, tetapi juga semua pemangku kepentingan, yakni dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan semua pihak terkait, serta Pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung pembangunan dan mendorong kemajuan seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Al Haris menyampaikan alokasi program pembangunan Provinsi Jambi untuk Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022 ini antara lain: Penyelenggaraan jalan Provinsi, jalan Tempino-Muara Bulian senilai 26 miliar rupiah, Jalan Sungai Duren-Sungai Buluh senilai 7 miliar rupiah dan jalan Sp.Talang Pudak-Suak Kandis senilai 39,6 miliar rupiah dengan multi years contract. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Suak Kandis senilai 1 miliar rupiah, sedangkan pemeliharaan sungai Candi Muaro Jambi senilai 500 juta rupiah, pembangunan gedung Stadion senilai 15 miliar rupiah secara multi years contract dan pembangunan drainase perkotaan sengeti senilai 1 miliar rupiah.

Al Harus mengajak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk terus berusaha dalam meningkatkan pengelolaan Kawasan Percandian Muaro Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN). Sinergi yang sudah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, bersama semua pihak terkait, termasuk dengan kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Presiden Republik Indonesia ke Candi Muaro Jambi bisa membuahkan hasil besar, yaitu alokasi dana ABPN yang semakin besar dalam pengembangan Kawasan Percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata nasional.

“Sinergi untuk penataan dan pengembangan kawasan Percandian Muaro Jambi juga harus terus kita tingkatkan untuk memperjuangan agar Candi Muaro Jambi masuk dalam UNESCO World Heritage,” kata Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris juga mengharapkan agar pembangunan Kawasan Industri Kemingking yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi, yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bisa berlangsung lancar. Keberadaan Kawasan Industri Kemingking tentunya akan memberikan multiplier effect, bukan hanya bagi Kabupaten Muaro Jambi tetapi juga bagi Provinsi Jambi, dimana Pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung pembangunan Kawasan Industri Kemingking, sesuai dengan kewenangan. (*)

JAMBI, berjambi.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jambi, Hesnidar Haris (Hesti), mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk membudayakan olahraga dalam kehidupan sehari hari demi kesehatan tubuh, salah satunya adalah dengan melakukan senam. Hal tersebut disampaikan Hesti saat mengikuti Senam Andrie Wongso Sehat Semangat Senang (AW S3) langsung bersama Andrie Wongso, yang berlangsung di halaman depan KONI Provinsi Jambi, Sabtu (15/10/2022).

Senam merupakan salah satu olahraga baik bagi kesehatan dan sangat mudah dilakukan oleh siapa pun, salah satunya adalah senam yang diciptakan oleh motivator Andrie Wongso ini. Gerakan gerakan senam AW S3 ini sangat sederhana sekaligus bisa menyembuhkan penyakit, ujar Hesti.

Berdasarkan pengalaman Andrie Wongso yang pernah mengalami sakit pada bagian tempurung lutut dan sudah berobat kemana mana tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga beliau bersemangat untuk berolahraga dengan senam AW S3, dimana penyakitnya sembuh total dan semua otot ototnya merasakan bugar dan sehat dengan mengikuti senam AW S3 dan kita mengharapkan masyarakat Jambi menjadi sehat, penuh semangat dan senang dalam menlakukan senam ini, lanjut Hesti.

Hesti menjelaskan, senam AW S3 adalah gerakan senam untuk pencegahan dan penyembuhan sakit pada seputar persendian lutut, pencegahan osteoporosis dan pengapuran tulang, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Gerakannya praktis, sederhana, menyehatkan, menggembirakan, dan bermanfaat bagi semua kalangan, baik anak-anak, muda-mudi, dewasa, dan lansia.

“Kita akan menerapkan pelaksanaan senam AW S3 sekurang kurangnya satu bulan sekali di halaman depan KONI ini dan akan menerapkannya ditempat tempat senam lainnya di Provinsi Jambi, serta kedepannya kita juga akan melakukannya di kawasan Candi Muaro Jambi dengan jumlah perserta lebih banyak, jelas Hesti.

Andrie Wongso mengatakan, senam ini dapat menjadi terapi kesehatan nasional, sehingga masyarakat bisa hidup sehat, semangat dan senang. Senam AW S3 tercipat beramula dari sakit pada bagian tempurung lutut yang menurut anjuran dokter untuk operasi, namun dengan semangat dan mengingat latihan kungfu yang telah dipelajari, mulai memikirkan beberapa pola gerakan yang terus disempurnakan pada akhirnya sakit pada bagian tempurung lutut mulai berkurang dan hilang. (*)

JAMBI – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi menyambangi Polda Jambi, Senin (10/10/2022). Kedatangan Pengurus SMSI Jambi disambut langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Albertus Rachmad Wibowo.

Ikut mendampingi Kapolda Jambi dalam kunjungan ini, Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Feri, Dirkrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Cristian Tory dan Kabid Humas Kombes Pol Mulia Priyanto.
Ketua SMSI Provinsi Jambi, Mukhtadi Putra Nusa dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pengurus SMSI Jambi akan segera dilantik pada 19 November 2022 mendatang.
“Alhamdulillah kami baru saja terpilih dalam Musda yang dilaksanakan kurang lebih dua bulan lalu dan akan dilantik pada 19 November nanti. Kami berharap bapak Kapolda bisa hadir dalam pelantikan pengurus mendatang,” ungkapnya kepada Kapolda.
Kapolda Jambi sendiri menyampaikan kesiapannya untuk hadir dalam pelantikan pengurus SMSI tersebut.
“Insya Allah kita akan hadir nanti,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda berharap dukungan media, khususnya yang tergabung dalam SMSI Provinsi Jambi dapat memberikan kontribusi menyikapi persoalan yang kini tengah hangat di masyarakat, khususnya angkutan batubara yang terus berpolemik.
“Kita terus melakukan upaya. Sekarang sedang ada perbaikan box culvert di kawasan Mendalo, maka angkutan batubara dialihkan ke Tempino karena di Mendalo pasti macet. Tapi sayangnya sekarang malah warga Tempino yang protes,” katanya.
Namun dirinya berharap masyarakat dapat memaklumi keadaan saat ini sementara pemerintah dan juga pihak Kepolisian mengambil langkah terbaik.
“Sekarang kita terus melakukan upaya. Gubernur juga sudah membuat jalan di Simpang Koto Boyo kan tembus ke Tempino,” ujarnya. (*/arm)

JAMBI, berjambi.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan puji Gubernur Jambi, Al Haris yang mampu dalam pengendalian inflasi.

Ini dikatakan Menko Marves Luhut B Pandjaitan dalam sambutannya saat membuka Business matching pengadaan produk dalam negeri dan UMKM tahap ke empat di Bali, Kamis (07/10/2022).

Business matching pengadaan produk dalam negeri dan UMKM yang dihadiri para menteri, seluruh kepala daerah Gubenur dan Bupati di Indonesia ini, awalnya Luhut mengajak membangun ke kompakan salah satunya penggunaan produk dalam negeri.

“Presiden berkali-kali menekankan mengenai keadaan global, konflik di Ukraina kita tidak tau ujungnya seperti apa, ini berdampak pada perekonomian global oleh karena itu kita harus antisipasi, kita membangun kekompakan salah satu pengunaan produk dalam negeri,” kata Luhut.

Menko Marves Luhut B Pandjaitan juga mengajak semua harus merapatkan barisan untuk menahan inflasi. Ia juga mengatakan Mendagri sudah mengintruksikan Bupati dan Gubernur mengatasi inflasi.

“Kita semua harus rapatkan barisan kita harus menahan inflasi kita, pangan inflasi cukup tinggi, cabe, telor, bawang merah, ayo kita tanam. Mendagri bilang sudah mengintruksikan kepada Bupati dan Gubernur dan saya mohon ayo kita lakukan, kita tunjukkan bangsa kita, bangsa besar yang kompak mengatasi keadaan sulit di Negari kita. Kita bisa kalau kita kompak, saya mohon nanti teman-teman Bupati dan Gubernur ayo sama-sama kita kerjakan,” ujar Luhut.

“Saya lihat contohnya, saya dibisikan Pak Mendagri Gubenur Provinsi Jambi inflasi tadinya tinggi tapi sekarang inflasinya turun karena soal cabe aja, pak gubernur Jambi ada disini, ya tepuk tangan buat Gubenur Jambi, jadi Pak Gubernur Jambi bisa, ayo kita sekarang spesipik daerah kita masing-masing, kita jangan berpikir tinggi-tinggi, sederhana saja tapi menusuk, kalau itu kita lakukan bisa kita selesaikan,” tambah Luhut.

Seperti diketahui, provinsi Jambi disoroti Presiden Joko Widodo karena inflasi mencapai angka 8,55 persen pada pertengahan Agustus lalu.

Disoroti Presiden, Gubenur Jambi Al Haris langsung mengintruksikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan kepala daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi.

Disamping itu, Al Haris juga melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengendalikan inflasi. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Program Pengendalian Inflasi TPID EXISTING 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan intervensi komoditi bahan pokok, antara lain: cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak sayur, telur ayam ras, dan beras.

Aksi nyata dilakukan dengan gerakan tanam cabe dan menghimbau ASN di Provinsi Jambi untuk membeli beras petani Jambi. (*)

JAMBI, berjambi.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dalam mengoptimalkan penggunaan data kependudukan. Hal ini dikemukakan Sekda pada acara Bimbingan Teknis Hak dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bertempat di Hotel Shang Ratu Jambi, Selasa (04/10/2022).

“Kegiatan kita pada hari ini menjadi salah bukti tindak lanjut yang dilaksanakan secara konsisten bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen dan berupaya dengan sungguh sungguh untuk dapat mengoptimalkan penggunaan data kependudukan,” ujar Sekda.

Sekda mengatakan, data penduduk Kementerian Dalam Negeri RI adalah data perseorangan dan data agregat yang terstruktur administrasi sebagai kependudukan hasil dengan pelayanan sistem administrasi kependudukan yang tersambung pada pusat data Kementerian Dalam Negeri RI, dimana data perseorangan tersebut telah dikonsolidasikan dan dibersihkan serta tersimpan pada data warehouse yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sekda mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 83, disebutkan data penduduk dimanfaatkan kebijakan untuk kepentingan bidang perumusan pemerintahan dan di pembangunan. Hal ini diperjelas dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) disebutkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri RI antara lain untuk pemanfaatan: Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi serta Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

“Dalam pelaksanaan teknisnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Hak akses pemanfaatan data dilakukan dengan mekanisme penggunaan Card Reader atau perangkat pembaca KTP-el, akses Web Service dan/atau akses Web Portal dengan media jaringan tertutup,” ungkap Sekda.

Lebih lanjut Sekda menuturkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Hukum Indonesia tingkat Provinsi Provinsi Jambi pada tahun 2021 belum efektif menggunakan pemanfaatan data kependudukan, sehingga hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, agar data dan dokumen kependudukan bisa segera diimplementasikan dalam hak akses dan pemanfaatan data lingkup Provinsi Jambi serta Kabupaten/Kota.

“Pada tahun 2022, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, sebanyak 9 (sembilan) OPD pengguna, yang pada tahun 2021 lalu hanya 4 (empat) OPD saja. Hal ini belum dapat membuat kita untuk berpuas diri, melainkan menjadi pemacu agar pelaksanaan PKS tersebut betul-betul diimplementasikan dalam Hak Akses yang dapat membantu dan memperlancarkan OPD dalam menjalankan bidang kerjanya,” tutur Sekda.

“Hari ini kita akan melaksanakan Bimbingan Teknis Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang pada dasarnya bertujuan: 1). Memberikan bimbingan dan pendalaman kembali terkait Hak Akses dan Pemanfataan Data serta dokumen Kependudukan kepada para pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota agar segera bisa mengimplementasikan di daerahnya, 2). Terlaksana percepatan dan optimalisasi Hak akses dan Pemanfaatan data bagi lembaga pengguna lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) Agar memahami dan melaksanakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2015 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,” tutup Sekda. (*)

MAFIA tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang. Biasanya mereka saling bekerjasama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain. Tujuannya yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Saat ini mafia tanah mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Terlebih bagi masyarakat yang sudah terkena dampak mafia tanah yang ingin merampas hak milik warga itu. Bahkan ada sekelompok orang yang ingin merampas dan merampok dengan membodohi masyarakat awam.

Mafia tanah hadir karena rendahnya pengawasan dan minimnya penegakan hukum. Terlebih, tanah menjadi bentuk investasi dan komoditas ekonomi yang menggiurkan. Modus yang biasa dilakukan mafia tanah yakni dengan  memalsukan dokumen. Dimana dengan cara mengubah data fisik maupun data linguistik dengan menghapus atau mengubah nama, luas tanah, mencari legalitas di pengadilan. Kemudian, merekayasa perkara, serta pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah. Apabila tanah ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan oleh para pemilik, itu menjadi peluang para mafia tanah untuk memproses legalitas kepemilikan tanah tersebut. 

Terhadap oknum mafia tanah ini, Menteri ATR/ kepala BPN Hadi Tjahjanto mengancam akan menindak tegas pihak yang berani melakukan tindakan melawan hukum. Beliau juga mengatakan dirinya tak segan-segan mencopot jabatan oknum jajarannya bila terbukti. Yang menjadi persoalan, meskipun sudah dibentuk dan diberlakukannya satgas anti mafia tanah, praktik-praktik mafia tanah masih marak terjadi.

‘Adanya mafia tanah ini sangat merugikan masyarakat. Terlebih tanah yang dirampas adalah peninggalan warisan milik orang tua mereka.

Pada Hari Ulang Tahun Agraria dan Tata Ruang ke-62 pada September lalu sangat diharapkan tercapainya tujuan berkeadilan dalam bidang pertanahan. Walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Oleh sebab itu disarankan kepada masyarakat untuk segera menyelesaikan  pendaftaran tanah melalui PTSL untuk menghindari sengketa dan konflik pertanahan. Pada HUT tahun ini mengusung tema “Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BPN Cepat, Berkualitas, dan Tangguh”. Tujuan dari tema ini yakni memberikan semangat mewujudkan percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah dan data base. Pelayanan ini diharapkan menghasilkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif dan efesien.

Untuk meminimalisir mafia tanah sangat dibutuhkan orang-orang yang jujur dan berlaku adil.  Menteri BPN/ATR, Hadi akan memastikan pihaknya kini mengupayakan sejumlah solusi mulai dari penindakan oknum secara tegas. Hingga memperkuat sistem digital untuk mencegat aksi mafia tanah.  

Berikut tips agar terhindar dari mafia tanah. Dimana yakni selalu hati-hati jangan memberi sertifikat tanah kepada sembarang orang. Kemudian ketika ingin membeli tanah pastikan bahwa sertifikat tersebut adalah asli.  Cara selanjutnya adalah bertemu langsung dengan penjual atau pembeli tanah. Apabila tanah tidak ditempati sebaiknya diberi tanda kepemilikan atau mungkin ada bangunan di atasnya agar itu tidak jadi objek yang diterobos oleh mafia-mafia tanah.  (Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi) 

JAMBI, berjambi.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengharapkan, sebagai pelayan publik, sudah menjadi tugas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Samsat merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, berikan pelayanan semaksimal mungkin yang terbaik kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Al Haris pada saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kesamsatan Semester I Provinsi Jambi Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Wiltop Jambi (Selasa, 27/09/2022).

“Sebagai pelayan publik, sudah tugas kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, pertama, setiap pelayanan ada kepastian hukumnya, kedua, kepastian pembiayaannya, ketiga, tujuan akhirnya, azas manfaatnya. Jangan ada lagi masyarakat yang mengeluh karena pelayanan yang tidak baik,” ungkap Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, petugas Samsat harus memberikan pelayanan terbaik kepada para wajib pajak dengan prinsip kalau urusan bisa  dipercepat kenapa diperlambat, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. “Kita tidak mau lagi mendengar ada wajib pajak yang mengeluh tentang waktu, juga masih ada cara kongkalingkong dalam pembayaran pajak atau ada istilahnya, mau cepat selesai apa mau berapa hari selesai. Ini tidak jamannya lagi, kita sudah bersiap siap memasuki era digital, cara dan pikiran kita harus berubah,” kata Al Haris.

“Sekarang ini kita sudah memasuki era digital, memanfaatkan kanal-kanal transaksi tidak harus bertatap muka, cukup mempergunakan jasa layanan Teknologi Informasi. Demikian juga dengan pelayanan kesamsatan, kita telah memiliki aplikasi pembayaran melalui aplikasi E-Samsat dan Signal (Samsat Digital Nasional). Orang sudah beralih kedigital, era keterbukaan,” sambung Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menekankan agar kinerja Samsat di wilayah Provinsi Jambi perlu ditingkatkan lagi. “Kinerja Samsat perlu ditingkatkan, sinergitas dan koordinasi guna penguatan team work yang solid. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberi dampak terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” tekan Al Haris.

Orang nomor satu di Provinsi Jambi ini juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolda Jambi beserta jajaran serta pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan operasional Samsat. “Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Kapolda Jambi beserta jajaran Polres/Polresta yang telah memberikan dukungannya dalam kegiatan operasional Samsat. Demikian juga kepada Tim Pembina Samsat Provinsi Jambi dan Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota  beserta jajarannya yang telah ikut membantu dalam penyiapan sarana prasarana pendukung terkait kegiatan pemungutan pajak provinsi di wilayahnya, terutama Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,” ucap Al Haris.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga meresmikan Gerai Samsat WTC dan penggunaan mesin cetak Plat Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Samsat Tanjung Jabung Timur bantuan dari Pemkab Tanjung Jabung Timur.

Sementara itu,  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Agus Pringadi menyampaikan, melalui Rakor ini dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta mengevaluasi beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan oprasional kesamsatan se-Provinsi Jambi dalam rangka pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pajak-pajak lain yang melekat BPKPD dengan tujuan untuk menganalisir permasalahan yang dihadapi di samsat, merumuskan dan menyepakati bersama dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan serta melakukan sinkronisasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jambi. Rakor yang dilaksanakan selama satu hari ini dihadiri seluruh kepala samsat kabupaten/kota se Provinsi Jambi. (Sapra Wintani/ADV Diskominfoprov)

JAKARTA, berjambi.com  – Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012-2021.  Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I pada Kamis 22 September 2022 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Jakarta.

Penghargaan WTP Tahun 2021 ini merupakan salah satu agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022  yang mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Rakernas tersebut merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyatukan komitmen dan membangun sinergi antar stakeholder, dalam rangka meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah.

Setelah menerima penghargaan  Wakil Gubernur Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berusaha untuk mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Terimakasih kepada seluruh pihak, OPD pengelola keuangan khususnya yang telah berusaha sekuat tenaga dikondisi yang sulit tetapi Alhamdulillah masih mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan”, ujar Abdullah Sani.

“Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagaimana kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita kejar daerah yang bisa 15 kali WTP bahkan terus baik akuntabilitas keuangan kita”, pungkas Abdullah Sani.

Sebelumnya Menteri Keuangan RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, dan Kepala Daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan baik, sebagai bagian dari wujud akuntabilitas publik.

“Selamat atas pencapaian yang telah diraih oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah baik provinsi kabupaten/kota yang laporan keuangannya memperoleh WTP 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun berturut. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam membangun tata kelola laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun tantangan dan situasinya tetap tidak mudah. Menteri juga berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus menjaga keuangan Negara.

“Semoga kita terus menjaga keuangan Negara, APBN dan APBD secara bertanggung jawab agar menjadi instrument untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat”, pungkas Sri Mulyani.

Prosesi pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja secara simbolis dilakukan dengan peletakan laporan keuangan dan laporan kinerja oleh Menteri Keuangan RI didampingi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (Adv Diskominfo/arm)