Beranda blog Halaman 160

Ketua PBNU Hadiri Munas Alim Ulama PKB, Cak Imin Berharap Ulama dan Politisi Bersinergi

0

BALI – Menjelang pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan dilangsungkan nanti malam, siang ini dilangsungkan Musyawarah Alim Ulama PKB. Musyawarah ini langsung dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Prof Dr KH Said Aqil Siraj, KH Nadirsyah Husein (Gus Nadir), Gus Muwafiq, Ketua PW NU Jawa Timur, KH Miftahul Akhyar, Pimpinan Pondok Pesantren Krapyak Jogjakarta, KH Manarul Hidayah, Ketua Dewan Syuro PKB, KH Dimyati Rois.

Ketua Umum PKB H Abdul Muhaimin Iskandar dalam pembukaan Munas tersebut mengatakan, meminta para alim ulama memberikan masukan kepada PKB.  Terutama dalam pengembangan faham ahlisunnah waljamaah.

“Kita ingin ada sinergisitas ulama dan politisi,” ujar Cak Imin.

Sementara itu Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj dalam sambutannya mengatakan antara Islam dan budaya itu harmonis, yakni seiring dan sejalan. Dalam rangka membangun kualitas umat dan masyarakat sipil dibutuhkan harmonisasi itu.

”Dengan demikian antara Islam dan budaya jangan dibentur-benturkan,” terangnya.

Hadir juga pada kesempatan tersebut yakni Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, H Sofyan Ali SH SAg MPd I. Sofyan Ali ini merupakan anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Provinsi Jambi, periode 2019-2023. Beliau juga digadang-gadangkan untuk maju di ajang pemilihan Gubernur 2020 -2025 mendatang mendampingi Hasan Basri Agus (HBA) (arm)

 

Tinjau Persiapan Muktamar, Cak Imin Sebut Bali Lokasi yang Cocok

 

BALI – Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hari ini mulai dihelat di Bali. Siang tadi Muhaimin Iskandar yang dikenal dengan Cak Imin meninjau persiapan di arena Muktamar. Rencananya Presiden Joko Widodo atau Jokowi diagendakan membuka rangkaian acara Muktamar PKB ke-5 di Nusa Dua tersebut.

Cak Imin yang dikonfirmasi menyebutkan sudah siap. Terkait kenapa diagendakan di Bali? Cak Imin mengatakan karena Bali dikenal dengan kebhinekaannya.

“Kita sudah siap melaksanakan muktamar,” terangnya.

CbbPada muktamar ini Cak Imin diprediksi akan kembali terpilih secara aklamasi. Mayoritas DPC dan DPW PKB se Indonesia mendukung Cak Imin untuk kembali memimpin PKB. Termasuk DPW PKB Jambi.

“Kita mendukung Cak Imin secara aklamasi ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PKB,” ungkap Ketua DPW PKB beberapa waktu lalu. (arm)

Ketua IKA PMII Dukung HBA – Sofyan Ali Berpasangan di Pilgub

0

 

JAMBI – Wacana berpasangannya anggota DPR RI terpilih Hasan Basri Agus (HBA) dan Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofyan Ali (SA) di ajang pemilihan gubernur Jambi mulai menuai dukungan. Salah satunya dari Ketua PW IKA PMII Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution.

“Pada prinsipnya kita mendukung,” ungkapnya saat dikonfirmasi media ini tadi siang tanpa memberi alasannya.

Senada, Ketua PC IKA PMII Merangin, Ferryanto juga menyampaikan dukungan yang sama. Menurutnya inilah saatnya kedua tokoh tersebut maju berpasangan.

“Kalau bukan sekarang kapan lagi,” tegasnya.

Diakuinya momen pilgub ini adalah saat yang tepat kedua tokoh tersebut untuk maju berpasangan. “Kita siap mendukung,” tegasnya.

”

 

Jika HBA-SA Berpasangan di Pilgub, Peluang Menang Terbuka Lebar

0

 

JAMBI – Jika Hasan Basri Agus (HBA) berpasangan dengan Sofyan Ali (SA) di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 mendatang, diprediksikan peluang menang terbuka lebar. Mengingat kedua tokoh ini memiliki populeritas dan elektabilitas yang mumpuni. Sebagai politisi Golkar, HBA yang juga anggota DPR RI terpilih sudah mengantongi 7 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Sedangkan Sofyan Ali yang merupakan Ketua DPW PKB Jambi sudah mengantongi 5 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Dengan demikian, untuk maju di Pilgub tidak ada halangan lagi. Sedangkan untuk keterwakilan usia juga terpenuhi. Ditengah banyaknya pemilih kalangan milenial, SA sangat cocok untuk menggaet suara milineal tersebut.

Pengamat Politik Jambi yang juga dosen Fisipol Universitas Jambi, Farisi menyebutkan, dengan modal populeritas dan elektabilitas, pasangan calon kedua figur ini diyakini menang telak.

“Sebagai peraih 5 kursi di DPRD Provinsi Jambi, sangat wajar pak Sofyan Ali mengincar kursi Wakil Gubernur mendampingi HBA,” tegasnya.

Dia mengatakan, kedua pasangan ini diyakini sebagai pasangan yang kuat. Oleh sebab itu, jika maju akan bisa mengalahkan pasangan lainnya.

“Insyaallah peluang menangnya besar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, Sofyan Ali SH SAg MPdI sendiri belum memberikan komentar terhadap kemungkinan mereka berpasangan dengan HBA. Tapi beberapa waktu lalu, Sofyan Ali mengaku siap maju di Pilgub Jambi. (arm)

 

Duet HBA-SA Digadang Gadang Maju di Pilgub

0

JAMBI – Menjelang perhelatan pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 mendatang, duet pasangan Hasan Basri Agus (HBA) – Sofyan Ali (SA) digadang-gadangkan maju. Pasangan ini dinilai sangat representatif mewakili tua-muda. Selain itu, juga keduanya merupakan politisi yang sama sama berhasil menduduki kursi DPR RI periode 2019-2024.  Modal populeritas dan elektabilitas tersebut merupakan potensi yang besar memenangkan ajang Pilgub.

“Saya sangat mengharapkan duet ini terwujud,” ucap mantan Ketua GP Ansor Bungo, Ronald Febrian SP.

Dikatakannya, untuk modal partai pengusung, kedua pasangan ini cukup modal memiliki kursi di parlemen.  Sofyan Ali merupakan Ketua DPW PKB memiliki lima kursi di DPRD Provinsi Jambi. Sedangkan HBA merupakan politisi Golkar yang memiliki 7 kursi di DPRD Provinsi Jambi.

“Untuk maju Pilgub hanya perlu modal 11 kursi, ini kalau kedua partai tersebut bergabung sudah ada modal 12 kursi,” ujarnya.

Sementara peneliti Indobarometer, Supranto Hadi Rusli, menyebutkan jika pasangan ini maju Pilgub maka peluang menang cukup besar. “Berdasarkan survei idea institut elektabilitas tertinggi kan HBA, ditambah lagi elektabilitas Sofyan Ali tentu peluang terpilih makin besar,” terangnya. (@rm)

 

Perlukah UN di Era Otonomi ?

AKHIR-akhir ini sekolah disibukkan dengan kegiatan persiapan menjelang Ujian Nasional (UN). Hari-hari siswa, guru, bahkan orangtua dipenuhi dengan aktivitas persiapan perhelatan ujian akbar tersebut.  Aktivitasnya berlangsung hampir setiap tahun.  Sekolah-sekolah melakukan les tambahan, menggelar try out, hingga do’a bersama menghadapi UN.

UN sebetulnya tidak punya pijakan yang jelas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Karena pada, pasal 57-59 UU tersebut,  hanya mengatur tentang evaluasi pendidikan, yang implementasinya  belum tentu UN.

Namun, oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan UN dari SD hingga SMA. PP inilah yang menjadi dasar digelarnya UN.

Menurut hemat penulis, UN ini merupakan implementasi kegiatan pemerintah yang salah kaprah.  Kebijakan UN telah membuat pendidikan kita berorientasi pada nilai dan hasil akhir. Padahal, nilai UN juga tidak bisa menjadi barometer, apakah siswa bisa menerapkan ilmunya di masyarakat atau tidak.

Standar pendidikan kita baru kepada angka-angka yang juga sulit dipertanggungjawabkan secara empiris. Misalnya, apakah seseorang yang memiliki nilai mata pelajaran  matematika pada  UN  10, bisa menguasai kompetensi  dalam  mata pelajaran matematika.  Tentu, belum pasti.

Lantas, bagaimana jika dihubungkan dengan pola hidup dan pandangan masyarakat yang cenderung kapitalistik.  Dimana tingkat kesuksesan seseorang dipandang dari kekayaan yang dimilikinya.  Adakah jaminan orang yang sukses UN bisa sukses mengimplementasikan ilmunya kemudian sejahtera dalam hidupnya ? Inilah  juga tak bisa kita jawab.

Bolehlah pemerintah beralibi bahwa UN sangat penting. Karena bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu  dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.  Tapi, dengan fasilitas, kompetensi guru, gizi siswa dan pola pengajaran yang berbeda, adilkah UN diterapkan secara massif dan terstruktur secara nasional ?

Untuk mengevaluasi pendidikan boleh-boleh saja dilakukan.  Tapi polanya tentu juga harus dengan otonomi.  Artinya, daerah diberikan kesempatan memilih pola tersendiri yang sesuai dengan kemampuan guru dan  fasilitas yang dimiliki daerah.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah,  harusnya kran reformasi dibidang pendidikan dibuka seluas-luasnya. Termasuk dalam pelaksanaan evaluasi bidang pendidikan.  Pemerintah cukup menyediakan anggaran, sedangkan teknis evaluasi diserahkan ke daerah. Berikanlah kesempatan kepada daerah untuk membuat sistem pendidikan sesuai dengan kultur dan geografis daerahnya.

Pembangunan  pendidikan berbasis lokal akan memperkokoh budaya masyarakat setempat.  Tidak seperti sekarang, pendidikan hanya untuk melegitimasi seseorang meraih dan menempati posisi tersebut.  Output pendidikan belum berhasil menciptakan manusia yang berwawasan global dan berbudaya lokal.  Budaya lokal seolah tercerabut dari akarnya. Itulah ironisnya pendidikan kita.

Bertolak dari pandangan di atas, pendidikan di Jambi, idealnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apa yang menjadi kebutuhan Jambi di masa mendatang, harus dapat terbaca pada saat ini.
Dalam hal ini Jambi memiliki kultur masyarakat melayu. Daerah ini mempunyai kekayaan alam yang melimpah, baik itu minyak, batubara,  sawit, karet dan tidak menutup kemungkinan adanya emas.
Dengan demikian salah satu tantangan yang harus dijawab adalah harus dapat memanfaatkan potensi daerah yang berbasis budaya lokal secara maksimal. Pemikiran serta kajian ke arah penggalian potensi daerah tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan strategis.  Ini semua tentunya ditujukan untuk masyarakat Jambi yang adil, makmur, sejahtera, aman dan sentosa.

Ber KURBAN untuk Kesuksesan

SABTU (17/6) hari ini, seluruh umat Islam se dunia akan merayakan Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriyah. Menghadapi momen sakral tersebut, hari – hari ini masjid-masjid, surau – surau berhias menyambut hari besar Islam itu. Momen penting bagi umat Muhammad SAW itu  memiliki banyak pesan-pesan untuk kehidupan generasi milenial.

Jika ditelaah secara jauh, sesungguhnya Idul Qurban, kisah Ibrahim dan Ismail serta Prosesi Haji memiliki dimensi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dimensi masa lalu, bagaimana sejarah nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan anak kesayangannya Ismail demi menjalankan perintah Allah. Sedangkan dimensi masa kini, umat Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan Ibadah Haji dan berkurban bagi yang mampu. Lalu dimensi masa depan, yakni melalui prosesi haji, wukuf di Arafah, manusia diingatkan bahwa nanti semuanya akan dikumpulkan di Padang Masyar mendapat pengadilan Allah SWT.

Ketiga dimensi tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Pada dimensi masa lalu, artinya ritual kurban adalah ibadah klasik yang diwariskan secara turun temuran hingga umat Rasulullah SAW. Pesan yang dapat diambil bahwa, dalam menjalani fase kehidupan ini hendaknya kita jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah bangsa, para tokoh bangsa, dasar negara harus terus diingat. Jangan sampai jasa-jasa founding father yang telah mempersatukan Indonesia, terkoyak-koyak oleh ego sektoral, sifat individualis, dan selalu berburuk sangka kepada orang lain. Sejarah adalah pondasi untuk bertindak kekinian. Hal ini sesuai kaidah fiqh,  pemeliharalah (jaga) nilai atau ajaran lama yang baik, dan ambil nilai atau ajaran baru yang lebih baik.

Dimensi masa kini, yakni perintah Ibadah Haji dan berkurban mengandung pesan, bahwa kita, harus kuat. Baik kuat secara fisik maupun kuat secara material. Karena kuat fisik saja tidak cukup untuk mengerjakan ibadah haji, tapi juga harus kuat mental dan kuat finansial. Demikian juga dengan Ibadah Qurban, kuat secara ekonomi sangat dibutuhkan untuk menjalankan ibadah tersebut. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk rajin berusaha meskipun hasilnya Allah yang menentukan. Agar supaya kita memiliki kemampuan dan kekuatan finansial untuk kemaslahatan umat.

Lalu dimensi masa depan, ditunjukkan dengan ritual ibadah haji wukuf di Arafah dengan pakaian ihram berwarna putih. Itu mengingatkan kita bahwa sejauh apapun melangkah, ingat jalan untuk kembali ke pada Allah. Karena semuanya akan dikumpulkan di Padang Masyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini.

Dari semua itu, sesungguhnya pesan Idul Qurban yang penting adalah, bahwa kehidupan bisa berjalan, jika dijalani dengan kebersamaan. Nabi SAW diutus ingin berjuang bersama sama umatnya, untuk merasakan kenikmatan yang bersama-sama pula nantinya di surga. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, susah sama ditanggung, senang sama dirasakan.  Dengan peringatan Idul Adha ini, tangga menuju kesuksesan itu ada di langit, jika kamu sayang kepada mahluk yang dibumi, maka yang dilangit memberikan suksesnya.

(Penulis adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kemendes PDTT RI untuk wilayah Kabupaten Batanghari  dan Ketua DPW Forum BUMDes Indonesia Provinsi Jambi)

 

Desa – Pihak Swasta Bersinergi Tingkatkan Perekonomian

BOGOR- Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa PDTT-RI, M. Fachri S.STP., M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat untuk Desa Membangun Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/7/2019).

Rakor dihadiri oleh unsur Dinas PMD Kabupaten Bogor, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bogor, para Kepala Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BumDesa, Pendamping Desa, Organisasi Masyarakat serta Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Bogor.

Direktur PMD saat memberi sambuatan mengatakan, Rakor tersebut untuk mendorong upaya dan bentuk koordinasi penguatan kapasitas pendampingan desa di bidang kerjasama dan kemitraan masyarakat desa, baik di tingkat kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemerintah Daerah dan Desa, untuk dapat bekerjasama baik antar desa maupun dengan sektor swasta.

Hal ini kata Direktur PMD, untuk lebih memperkuat secara kelembagaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya desa-desa di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kegiatan ini dalam rangka mempercepat pelaksanaan program – program prioritas serta pengembangan berbagai bentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, guna menjalin kerjasama dan kemitraan usaha masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Fachri dalam sambutannya.

Fachri juga mengatakan, kita akui bahwa masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sampai saat ini masih banyak dan kompleks. Kondisi ini menuntut masyarakat desa harus memenuhi segala kekurangan yang ada di desanya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Maka dari itu, ujar Fachri, tidak menutup kemungkinan banyak tenaga kerja terutama kalangan muda, terpaksa bermigrasi keluar dari wilayah desanya. Sehingga diharapkan adanya kerjasama desa dan kemitraan terutama dengan sektor swasta, untuk dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja.

“Melalui kerjasama dan kemitraan ini, juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya dengan memenuhi kekurangan dan keterbatasannya. Desa, terutama dengan pihak swasta, dapat bersinergi untuk peningkatan perekonomian desa. Di sinilah proses kemitraan menjadi penting untuk dilakukan,” tegas Fachri.

Turut hadir pula dalam acara tersebut Drs Mirwanto Mangunwiyoto Anggota Tim Asistensi Kementerian Desa PDTT, Dr Ariroh Rezeki Matanari, S,Sos, M.Ikom dan Dr.H.P. Panggabean SH, M.S pegiat desa/Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara.

Juga hadir Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yang diwakili Kasubdit Pemberdayaan Komunitas, Direktorat Pemberdayaan Informasi pada Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kadis PMD Kabupaten Bogor beserta jajarannya, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/NGO, Tenaga Ahli Kabupaten dan Pendamping Desa, Kepala Bumdes, serta para hadirin peserta dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Pada kegiatan ini, juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman/MoU kemitraan antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Mayarakat Hukum Adat Nusantara dengan Kepala Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal pendampingan teknis, pengembangan produk unggulan desa, kelembagaan ekonomi desa, dan advokasi hukum adat dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif desa. (prana)

Mendes RI Prihatin Kades Inovatif Diperkarakan

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sangat prihatin atas ditahannya Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Tengku Munirwan. Mendes tidak sepakat dengan penahanan sang kades.

Dalam Twitternya pagi tadi (Jumat 26/7/2019), Mendes secara khusus meminta Gubernur Aceh dan Kapolda Aceh untuk membantu Kades Aceh yang berurusan dengan hukum. Kata Mendes, kades yang ditahan adalah kades yang inovatif. Jangan langsung ditangkap bila ada kesalahan administrasi yang dilakukan.

“Pak Gubernur Aceh, Pak Kapolda Aceh tlg bantu Kades Aceh yg inovatif ini agar bisa terus berinovasi dan merangsang warga Aceh lainnya untuk tidak takut berinovasi. Kalau dia melakukan kesalahan admin, tolong dibina dan jangan ditangkap #SafeKadesInovatif,”cuit Mendes di akun twitternya Eko P. Sandjojo.

Diakui Mendes Eko, Tengku Munirwan adalah salah satu kades yang berdedikasi di Indonesia. Berkat upaya inovatifnya, beberapa waktu lalu kades dan desanya menerima penghargaan dari Kemendesa RI di Jakarta.

“Apa yang menimpa kades di Aceh ini, perlu menjadi perhatian kita semua. Semoga tidak terulang lagi. Dan masalah ini tidak berakhir di jalur hukum,”harap Mendes di Jakarta, Jumat pagi.

Sebagaimana diketahui, Kades Tengku Munirwan ditetapkan tersangka oleh Polda Aceh karena diduga memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan melalui BumDesa/BUMG milik desa. Yakni bibit padi jenis IF8 yang disebut belum disertifikasi atau berlabel.

Padahal awalnya, bibit itu berasal dari bantuan Pemerintah Aceh untuk petani pada akhir 2017. Usai bibit diserahkan gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, penanaman padi dilakukan masyarakat dan hasilnya sangat melimpah. Ada yang menjual kembali bibitnya, ada juga yang menyimpan. Masyarakat juga sepakat, pengelolaan penjualan bibit IF8 dilakukan BUMG milik desa.

Dari situlah bibit ini disebarluaskan untuk menjadi bibit petani di Aceh melalui BUMG milik desa. Dan petaka pun datang. (rilis)

Ekonomi Syariah Gerbang Kebangkitan Islam

Euforia era kebangkitan Islam bukanlah utopia. Kebangkitan Islam itu ditandai dengan semakin berkembangnya pasar ekonomi syariah baik di dunia maupun di Indonesia. Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 5000 institusi yang terdiri atas 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-5500 Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dan satu institusi pegadaian syariah. Indonesia juga telah mencetak nasabah ritel terbesar dalam suatu pasar tunggal dengan total lebih dari 23 juta rekening (Mei 2017), menerbitkan sukuk ritel, dan menciptakan Shariah Online Trading System pertama di dunia.

Indonesia juga telah meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan ini adalah peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Visi besar yang dibangun dalam masterplan ini adalah mencapai “Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia”.

Seiring perkembangan ekonomi syariah tersebut, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berlatarbelakang keilmuan ekonomi syariah. Untuk itulah, Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi menyelenggarakan program studi S1 ekonomi syariah. Bagi yang ingin mendaftarkan diri, datang ke kampus IAIMA Jambi,  Jl. Fatah Laside, Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi (***)