Beranda blog Halaman 125

AL HARIS TERIMA HIBAH TANAH UNTUK SPORT CENTER

SENGETI, berjambi.com, (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menyampaikan Pemerintah Provinsi Jambi telah menerima hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk keperluan pembangunan sport center. Hal tersebut disampaikan Al Haris usai menerima Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada Pemerintah Provinsi Jambi, bertempat di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Senin (21/02/2022).

Bupati Muaro Jambi, Hj.Masnah Busro secara langsung menyerahkan hibah tanah kepada Gubernur Jambi seluas 110.100m2 (seratus sepuluh ribu seratus meter persegi) yang berada di Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Rencananya Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan pembangunan sport center pada lokasi tanah hibah dari Kabupaten Muaro Jambi tersebut.
Al Haris mengucapkan terima kasih kepada Bupati Muaro Jambi yang telah menyerahkan asetnya untuk keperluan pembangunan masyarakat Provinsi Jambi, khususnya guna pembangunan sarana olahraga bagi masyarakat Provinsi Jambi.
“Rencananya kita akan melakukan pembangunan sport centre berupa stadion olahraga, infrastruktur dan fasilitas olahraga lainnya yang merupakan salah satu upaya pembangunan pada bidang olahraga di Provinsi Jambi. Hal ini penting, karena selain melakukan pembinaan kepada atlet, pembangunan infrastruktur dan pembenahan fasilitas olahraga sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas olahraga dan memacu prestasi olahraga,” ujar Al Haris.
Al Haris menyatakan, dengan adanya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas olahraga dapat mendorong meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat, sehingga turut mendukung produktivitas kerja masyarakat.

Foto bersama Gubernur Jambi Al Haris dan bupati Muarojambi, Hj Masnah beserta jajaran aparatur pemerintah

“Kabupaten Muaro Jambi kami pilih karena letaknya yang strategis, saya berharap nantinya sport center ini akan digunakan oleh masyarakat dan juga sebenarnya apa yang pemerintah lakukan adalah untuk masyarakat, dengan adanya sport center ini nanti pengelolaannya akan kita kelola bersama antara Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Jambi dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi,” kata Al Haris.
Al Haris menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi segera menindaklanjuti pengelolaan dan pemanfaatan aset dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. “Saya mengharapkan agar sport centre di Kelurahan Pijoan bisa segera dimulai pembangunannya, yang tentunya dimulai dari dokumen perencanaan, termasuk didalamnya aspek pembiayaaan pembangunannya,” pungkas Al Haris.
Bupati Muaro Jambi Hj.Masanah Busro memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jambi. “Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jambi, karena jika kami membangun sendiri menggunakan APBD Kabupaten Muaro Jambi membutuhkan anggaran yang besar lebih kurang Rp.35 miliar, sehingga kami sangat menyambut baik langkah langkah dari Bapak Gubernur Jambi,” kata Masnah.
Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan para undangan lainnya. (Maria/adv/Diskominfoprov)

Sekda Muarojambi dan Sekda Provinsi, Sudirman SH MH menandatangani MoU hibah tanah untuk pembangunan sport center

Al Haris : Disbudpar Provinsi Harus Ciptakan Gagasan Kreatif

Jambi, berjambi.com, (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menginstruksikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi untuk menciptakan gagasan yang lebih kreatif dan inovatif guna lebih memajukan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata se Provinsi Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Hotel Luminor Jambi, Senin (14/02/2022).

Al Haris menyampaikan, Provinsi Jambi mempunyai alam yang sangat luar biasa indahnya, dari mulai hulu sampai dengan hilir terkait masalah pariwisata, dimana pada wilayah hulu Provinsi Jambi mempunyai wilayah yang sangat strategis dan memiliki objek wisata yang cukup banyak serta tidak kalah dengan daerah luar, baik itu luar negeri maupun dalam negeri. “Kita mempunyai Geopark Merangin, Candi Muaro Jambi, Alam Kerinci yang begitu indah, Gunung Kerinci, Danau Kerinci dan masih banyak lagi pariwisata yang harus kita kembangkan bersama sama,” ujar Al Haris.

“Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang cukup baik dan sangat luar biasa dengan keindahannya, untuk kita perlu bersama memajukannya dengan membuka dan memperbaiki infrastruktur yang baik serta melakukan event-event kebudayaan dari masing masing daerah yang perlu ditampilkan sebagai penarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Jambi. Rakor ini bisa menjadi media bagi terwujudnya perencanaan terpadu, efektif, dan berkelanjutan, serta menjadi rencana kerja bidang kebudayaan dan pariwisata tahun 2023,” terang Al Haris.

Al Haris mengatakan, dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Jambi ada 3 (tiga) aspek yaitu, aksebilitas, amenitas, dan atraksi pada masing-masing daya tarik wisata yang masih belum optimal. Ketiga aspek tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pariwisata, sementara dalam pengembangan seni budaya, masih kurangnya ruang ekspresi dan lemahnya upaya pelestarian seni budaya, untuk memajukan pariwisata tidak bisa terlepas promosi dan event event seni budaya dari daerah.

“Saya mengharapkan agar program prioritas yang diusulkan dalam rakor ini, mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi, sehingga dapat berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata, industri pariwisata, dan usaha kreatif,” kata Al Haris.

Al Haris menjelaskan, pengembangan seni budaya suatu daerah merupakan hal penting, sebagai daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Provinsi Jambi harus terus melakukan pengembangan pada sektor pariwisata, apalagi Jambi memiliki banyak potensi pariwisata dengan keunikan dan keunggulannya masing-masing berupa peninggalan sejarah, keanekaragaman adat istiadat dan budaya masyarakat, seni budaya, serta adanya dukungan wilayah yang luas dengan keindahan panorama alam, sungai, danau, riam dan jeram, hingga pegunungan yang sangat menakjubkan.

“Kita harus terus membangun sektor kebudayaan dan kepariwisataan, dengan melaksanakan pembangunan destinasi pariwisata Jambi secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai seni, adat-istiadat, budaya, dan agama yang hidup di dalam masyarakat Jambi yang multikultur,” jelas Al Haris.

Lebih lanjut Al Haris mengemukakan, program sadar wisata kepada masyarakat di sekitar wilayah destinasi wisata harus terus ditingkatkan, guna mendukung kesuksesan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Jika sektor pariwisata di suatu daerah berkembang, maka akan berdampak positif terhadap sektor lainnya, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, kuliner, serta perbankan, yang akan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat, dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Al Haris juga berpesan kepada pelaku wisata dan kelembagaan pariwisata dari Pemerintah Provinsi Jambi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk bekerja keras dan memaksimalkan kinerja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan membuat kalender wisata yang tetap dan mempromosikan serta memasarkan pariwisata yang menginformasikan berbagai produk cinderamata, kuliner, juga gelaran seni budaya seperti pesta adat, festival, dan lomba-lomba seni-budaya.

RAKOR : Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata se Provinsi Jambi Tahun 2022

 

“Membangun kepariwisataan di Jambi tentunya berbeda dengan daerah wisata yang sudah maju seperti di Bali dan di Jawa, tetapi kita harus bersinergi bersama agar kepariwisataan Jambi juga bisa lebih maju karena Jambi mempunyai potensi untuk terus dikembangkan. Kita perlu membuka event seni budaya di daerah, bila perlu mengadakan event tingkat nasional, harus benar benar bekerja dan jangan berpangku tangan karena Jambi tidak akan terangkat tanpa adanya tangan tangan kreatif dari kita semua,” pungkas Al Haris.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Arif Budiman menyampaikan, isu strategis yang menjadi tema pada rakor kali ini yaitu Pelestarian perlindungan cagar budaya dan menjadikan museum sebagai jendela budaya dan ruang publik serta pokok pokok kemajuan kebudayaan yang harus disesuaikan dengan aturan dan regulasi yang baru sesuai dengan kondisi sekarang.

“Ada isu strategis kota kreatif Provinsi Jambi, dan isu strategis menyangkut destinasi wisata dengan pengembangan wisata yang ada di Kabupaten/Kota dengan tujuan agar terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata di setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi,” kata Arif.

“Pelaksanaan rakor ini berlangsung selama 3 hari dengan peserta sebanyak 75 orang yang berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata se Provinsi Jambi, nantinya akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada kelas kebudayaan dan ada kelas kepriwisataan, sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Kementerian Pariwisata,” tutup Arif. (adv/diskominfoprov)

Al Haris Minta OPD Persiapkan dan Sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024

0

JAMBI, berjambi.com, (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan segera menindaklanjuti terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024. Hal ini tersebut dinyatakan Al Haris usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Politik dan Pemerintah Umum untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 secara virtual, yang berlangsung di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (01/03/2022).

Gubernur Jambi Al Haris mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Politik dan Pemerintah Umum untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 secara virtual, yang berlangsung di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (01/03/2022).

 

Rakor ini diikuti Badan Kesbangpol se-Indonesia dan berbagai perangkat daerah dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia dan undangan lainnya.
Dalam sesi wawancara usai rakor, Al Haris menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menindak lanjuti arahan dari Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri guna menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
“Tadi dalam arahannya, Bapak Dirjen menyampaikan agar daerah segera menyiapkan kerangka untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang, dimulai dari proses perencanaan anggarannya. Kita mengharapkan agar ini bisa dijabarkan oleh teman-teman di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) dan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk merancang semua ini untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” ungkap Al Haris.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyampaikan arahan tentang pemilu serentak 2024

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, dalam arahannya menyampaikan, perlu adanya sinergisitas dan tim yang terpadu di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) dalam persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. “Saya mendorong Pemda memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kami mengharapkan pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang 23 tahun 2014,” kata Bahtiar.
Lebih lanjut, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono yang hadir sebagai narasumber mengatakan, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, satunya terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
“Persiapan hal tersebut, seperti penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, agar memperhatikan program-program yang berkaitan dengan urusan Kasbangpol sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021, serta memerlukan penyusunan roadmap mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga tercipta pemahaman bersama,” kata Sugeng.
“Pemerintah Daerah harus terus berperan aktif dalam memperhatikan acuan-acuan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, serta melaporkan kondisi aktual masing masing daerahnya,” pungkas Sugeng. (Maria/adv Diskominfo Prov)

Berhasil Perjuangkan Pembangunan Rusunawa, Sofyan Ali Dipuji Rektor IAI Yasni

0

JAMBI – Meski tidak duduk di komisi yang membidangi pendidikan, tapi perhatian anggota komisi V DPR RI, Sofyan Ali SH  terhadap perguruan tinggi di Jambi tak diragukan lagi. Buktinya, saat berkunjung ke kabupaten Bungo baru baru ini, alumni Universitas Jambi tersebut berhasil membawa program pusat berupa pembangunan Rusunawa di kampus Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo.

Dalam kunjungan tersebut, Sofyan Ali meninjau lokasi pembangunan Rusunawa di kampus itu. Rusunawa itu diharapkan nantinya menjadi tempat penginapan mahasiswa IAI Yasni Bungo.

Rektor IAI Yasni Bungo, Dr M Sholihin SAg, SPd, MPd mengucapkan terima kasih kepada Sofyan Ali.

“Pak Sofyan Ali luar biasa, beliau memperjuangkan anggaran pusat untuk pembangunan Rusunawa di kampus kami. Perjuangan sudah berhasil dan beliau baru mengunjungi kami. Jadi berbuat dulu baru datang ke sini,” ucapnya.

SILATURRAHMI : Anggota Komisi V DPR RI, Sofyan Ali SH (Berbaju Putih, red) didampingi Rektor IAI Yasni, Dr M Sholihin SAg, SPd MPd menuju lokasi pembangunan Rusunawa

 

Rektor IAI Yasni mengatakan keberadaan Rusunawa itu nantinya diharapkan bisa ditempati mahasiswa yang tinggal dari kampus. Dengan demikian, mahasiswa yang kuliah di IAI Yasni Bungo bisa belajar dengan nyaman tanpa terhambat dengan jarak tempuh antara rumah dan kampus.

“Keberadaan Rusunawa ini saya kira sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami,” tuturnya.(arm)

PERHATIKAN PENDIDIKAN : Anggota Komisi V DPR RI, Sofyan Ali SH (baju putih, red) meninjau lokasi pembangunan Rusunawa IAI Yasni Bungo.

AL HARIS TARGETKAN GEOPARK MERANGIN MASUK DALAM UGG

BANGKO, Berjambi.com, (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengemukakan Pemerintah Provinsi Jambi kembali mempersiapkan Geopark Merangin untuk mendapatkan pengakuan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sehingga pada Tahun 2022 ini menjadi warisan dunia UNESCO Global Geopark (UGG). Hal tersebut dikemukakan Al Haris pada Rapat Koordinasi Kesiapan Assesment Geopark Merangin, yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin, Jum’at (18/02/2022).

“Kita kembali mempersiapkan Geopark Merangin ini untuk bisa diakui UNSECO sebagai warisan dunia, sehingga rapat ini sangat strategis sekali antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin. Kita harus benar benar mempersiapkannya secara matang untuk masuk menjadi warisan dunia UGG, termasuk membenahi sarana dan prasarana yang ada,” ujar Al Haris.
Al Haris mengungkapkan, Pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Jambi telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp.2 Miliar untuk Geopark Merangin, sebagai bukti keseriusan dalam membenahi Geopark Merangin. “Kita telah mempersiapkan anggaran, yang nantinya anggaran tersebut peruntukannya adalah melengkapi fasilitas fasilitas di Geopark Merangin,” ungkap Al Haris.
Al Haris menuturkan, UNESCO telah menerima dokumen dokumen dari Pemerintah Kabupaten Merangin terkait Geopark Merangin. “Untuk dokumen sejauh ini sudah diterima dengan baik oleh UNESCO. Dokumen yang telah dikirimkan tersebut tentunya harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, jangan sampai nanti adanya perbedaan antara dokumen yang dikirimkan dengan fakta di lapangan, maka dari itu hari ini kita bertujuan untuk menyamakan persepsi,” tutur Al Haris.
Lebih lanjut, Al Haris mengatakan, masyarakat yang berada di sekitar area Geopark Merangin wajib memberi dukungan dan turut mensukseskan agar Geopark Merangin ini menjadi warisan dunia UGG. “Nantinya kita akan memberikan edukasi terkait Geopark Merangin ini, bukan hanya kepada masyarakat sekitar, tetapi juga akan mempersiapkan untuk sekolah sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Masyarakat yang berada di sekitar Area Geopark juga wajib mensukseskan dan mempromosikan dalam upaya membantu Pemerintah sehingga Geopark Merangin berhasil menjadi warisan dunia UGG,” tutup Al Haris.
General Manager Geopark Merangin, Agus menyampaikan, dari 11 Geopark yang berada di Indonesia, hanya terpilih 2 Geopark yang akan mewakili Indonesia, yakni Geopark Raja Ampat dan Geopark Merangin. “Tentunya kita sangat mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga nantinya Geopark Merangin dapat masuk ke dalam warisan dunia UGG,” kata Agus. (adv/diskominfoprov)

Peserta Rakor Geopark Merangin

PEMPROV JAMBI HIBAHKAN TANAH KEPADA BKN RI

Jambi, berjambi.com, (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menyatakan, hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI merupakan wujud sinergitas yang baik dalam melaksanakan program pelayanan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut dinyatakan Al Haris pada Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah terima (BAST) Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Jambi Kepada BKN RI, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (18/01/2022). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN RI, Dr.Ir.Bima Haria Wibisana,M.S.I.S., secara langsung hadir dalam penandatanganan tersebut.

“Penandatangan hibah tanah ini merupakan wujud sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan BKN RI dalam upaya membangun sumber daya manusia dalam pemerintahan, karena aset yang paling utama dalam pembangunan adalah sumber daya manusia,” ujar Al Haris.

“Saya yakin Pemerintah Provinsi Jambi dan BKN RI memiliki semangat yang sama dalam pembekalan dan pembenahan aparatur dalam mewujudkan tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi, berdaya saing, memiliki akhlak dan karakter yang baik, serta memiliki kemauan yang kuat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan pembangunan daerah dan negara,” lanjut Al Haris.

Al Haris menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada BKN RI yang merupakan sebagian dari sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 dengan luas tanah 20.105 M2 (dua puluh ribu seratus lima meter persegi), dan nilai perolehan Rp.48.000,/M2, (empat puluh delapan ribu rupiah per meter persegi), sehingga total nilai perolehan sejumlah Rp.965.040.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah), yang berlokasi di Jalan Jambi Palembang KM. 11 Desa Pondok Meja Kabupaten Muaro Jambi.

“Hibah aset berupa tanah ini merupakan bentuk dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada BKN RI dalam melaksanakan program kerja di Provinsi Jambi, dengan beralihnya status kepemilikan tersebut tentu sangat membantu BKN RI dalam penatausahaan dan tata kelola asset sesuai dengan rencana strategis BKN yang berpedoman pada aturan perundang undangan yang berlaku. Tanah hibah ini nantinya digunakan untuk pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Provinsi Jambi,” jelas Al Haris.

Al Haris mengharapkan, hibah tanah ini turut mendukung maksimalisasi dan keberhasilan pelaksanaan program BKN RI di Provinsi Jambi. “Saya juga mengharapkan dengan adanya hibah tanah ini, BKN RI kedepannya lebih banyak lagi mengalokasikan program kerja di Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung serta menyukseskan program BKN di Provinsi Jambi,” pungkas Al Haris.

Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah mengambil langkah strategis dalam melakukan hibah tanah ini. “Kami mengucapkan terima kasih atas hibah tanah seluas 2 hektar lebih yang diberikan kepada BKN untuk pembangunan UPT BKN di Provinsi Jambi,” kata Bima.
“Hal ini merupakan upaya dalam mendekatkan pelayanan kepegawaian kepada masyarakat di daerah. Kami melakukan perubahan besar-besaran dalam sistem UPT ini pada hal mendasar yaitu, pertama adalah untuk melakukan seleksi dan rekrutmen calon ASN, karena saat ini menggunakan sistem yang rumit sehingga memerlukan suatu tempat, kedua adalah tempat ini nantinya kita gunakan sebagai tempat ujian dinas dan sebagainya,” tutup Bima. (adv/diskominfo)

Al Haris : ASN Ujung Tombak Pelayanan Masyarakat

Jambi -berjambi.com, (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Hal tersebut dilakukan Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, yang berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Senin (07/02/2022).

Gubernur Jambi H Al Haris saat menghadiri Rakor Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
Gubernur H Al Haris saat membuka Rakor pengembangan SDM aparatur Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

Dalam sesi wawancara, Al Haris mengatakan, Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ini merupakan pertemuan strategis dalam rangka koordinasi, sinergi, dan evaluasi. “Rakor hari ini bertujuan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, tentunya kita mengharapkan dengan adanya kegiatan ini program percepatan pembangunan Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik,” kata Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, pemerintah daerah harus terus melakukan monitoring dan koordinasi terkait pengembangan ASN. “Kita mengharapkan pemerintah daerah untuk terus melakukan monitoring dan koordinasi, serta membuat langkah-langkah kebijakan yang konkrit, sehingga meningkatkan daya saing ASN,” ungkap Al Haris.

“Tentunya hal ini seiring dengan moratorium yang telah kita ketahui bersama, tujuan dari moratorium tersebut adalah sebagai penyeimbang kinerja antar daerah, sehingga nantinya tidak ada lagi ketimpangan antar daerah baik dari segi ekonomi maupun pengembangan sumber daya manusia,” pungkas Al Haris. (Adv/Diskominfo)

 

BLT DD 40 % dan Momentum BUMDes

KELUARNYA Peraturan Presiden (Perpres) No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disikapi beragam oleh warga desa. Sikap ini tergantung dengan pengetahuan mereka terkait dengan regulasi tersebut. Salah satu amanat dari Perpres dan PMK ini adalah kewajiban desa untuk menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar 40 % dari DD, kegiatan ketahanan pangan sebesar 20 % dan kegiatan Penanganan Covid 19 sebanyak 8 persen. Saking pentingnya BLT DD, dalam PMK 190 tahun 2021 disebutkan, penyaluran DD untuk BLT itu dipisahkan dari Dana Desa Reguler. Jika dana desa reguler disalurkan dalam tiga tahap, sedangkan dana desa untuk BLT DD disalurkan maksimal per triwulan. Itupun sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terekam di Omspan (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, red). Sedangkan jika BLT DD yang dialokasikan desa tidak mencapai 40 %, maka sisa dananya tidak disalurkan ke rekening desa. Tetapi, menunggu laporan dari pemerintah kabupaten kota untuk kemudian dapat direalokasikan kembali ke daerah yang bersangkutan (belum tentu ke desa penerima DD, red) bila telah mendapat persetujuan dari kementerian keuangan.

BLT DD ini erat kaitannya dengan target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen ditahun 2024. Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, pada September 2019 tingkat kemiskinan berada di angka 9,22%, setelah sebelumnya mencapai 11,22% pada Maret 2015.

Ketika baru saja dihantam pandemi, tingkat kemiskinan langsung naik secara signifikan hingga ke angka 9,78% pada Maret 2020. hingga Maret 2021 angka kemiskinan justru kembali meningkat menjadi 10,14%. Sementara menurut data BPS (2021), tingkat kemiskinan ekstrem (pendapatan di bawah USD1,9 per hari) Indonesia berada pada level 4 persen atau setara 10,86 juta jiwa. Untuk mengikis angka kemiskinan ini, pemerintah menggelontorkan sejumlah program dengan tiga pendekatan. Diantaranya, membantu mengurangi beban atas pengeluaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan, dan menginisiasi bantuan sosial.

BLT DD ini merupakan salah satu program yang dijalankan pemerintah menggunakan tiga pendekatan tersebut. Disamping diharapkan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, BLT DD ini juga diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Memang ada opini yang menyebutkan warga desa secara ekonomi banyak yang tak terdampak Covid 19, karena tingginya harga sawit saat ini. Tapi, itu hanya prediksi  secara mikro. Sedangkan patokan dalam pengambilan kebijakan nasional, adalah kondisi ekonomi makro. Dimana pandemi Covid 19 ini telah meningkatkan jumlah orang miskin baru.

Bagi desa yang selama ini mengalokasikan sebagian besar anggaran DD untuk pembangunan infrastruktur memang terkaget kaget dengan Perpres 104 Tahun 2021 dan PMK 190 Tahun 2021 tersebut. Tapi jika dicermati dengan baik, regulasi ini merupakan stimulus dalam melejitkan potensi ekonomi desa. Bayangkan, dengan adanya alokasikan anggaran 40 persen untuk BLT DD, artinya hampir separu DD bisa menambah pendapatan masyarakat desa. Jika diukur per kepala keluarga, memang jumlahnya tidak seberapa hanya Rp. 300.000 per KK. Tapi jika diakumulasikan keseluruhan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam setahun, jumlahnya cukup fantastis mencapai ratusan juta rupiah.

Jumlah yang fantastis ini merupakan potensi perputaran ekonomi desa yang luar biasa. Ceruk ekonomi ini idealnya dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan menyiapkan kebutuhan warga masyarakat penerima BLT DD itu. Bayangkan dalam setahun, BUMDesa memiliki omzet ratusan juta rupiah, maka tentunya akan menghasilkan laba yang lumayan. Minimal bisa memberikan gaji untuk pegawai BUMDesa.

Sekarang tinggal lagi, apakah momen ini bisa dimanfaatkan BUMDesa atau tidak ? Itu tergantung dengan kebijakan masing-masing pengurus BUMDesa itu sendiri. Jika membiarkan peluang ini berlalu begitu saja, maka lagi-lagi BUMDesa hanya jadi penonton di lapangan sendiri.

(Penulis adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM)  Kabupaten Batanghari)

 

AL HARIS SEGERA LAKUKAN REFORMASI DAN REVITALISASI SMA TT

Pijoan, berjambi.com (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H, menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi kedepannya akan segera melakukan reformasi dan revitalisasi Sekolah Menengah Atas Titian Teras (SMA TT) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas sekolah.

Hal tersebut ditegaskan Al Haris saat menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung ke SMA TT H. Abdurrahman Sayoeti, di Pijoan Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (13/01/2022).

Al Haris secara langsung mendatangi SMA TT dan mengumpulkan semua para guru beserta karyawan dan karyawati SMA TT untuk melakukan dialog dan diskusi terkait permasalahan permasalahan yang ada.

“Kita segera melakukan reformasi dan revitalisasi SMA TT ini agar mutu dan kualitasnya lebih meningkat lagi, karena pada awal berdirinya sekolah ini dipersiapkan oleh Gubernur Jambi Bapak Abdurrahman Sayoeti untuk menjadi ikon pendidikan dan sekolah kebanggaan di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

“Namun, sekarang pada kenyataannya masih jauh dari yang kita harapkan bersama dengan munculnya berbagai permasalahan yang ada. Kita akan segera melakukan revitalisasi terkait pengembangan dan penyelarasan kurikulum yang ada sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi,” lanjut Al Haris.

Al Haris menuturkan, dalam hal pengembangan, nantinya akan ada penambahan gedung baru, perbaikan semua fasilitas, baik itu fasilitas olahraga maupun tempat untuk beribadah. Pemerintah Provinsi Jambi akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kebijakan SMA TT dengan mengacu kepada SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang.

“Secara bertahap, kita akan memperbaiki semuanya karena tujuan dan harapan dari pendiri SMA TT ini adalah agar anak anak yang ada di Provinsi Jambi bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dengan mudah dan banyak diterima oleh perguruan tinggi ternama di Indonesia, baik itu UI, ITB, UNPAD, UGM, Akpol, Akmil, IPDN dan perguruan tinggi lainnya,” tutur Al Haris.

“Kita akan merubah pola, sistem dan struktur yang ada saat ini dengan mengacu kepada SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang, semuanya akan kita kaji ulang dan dipersiapkan Pergub untuk SMA TT ini nantinya karena harapannya SMA TT ini menjadi kebanggaan bagi Provinsi Jambi,” tambah Al Haris.

Al Haris mengharapkan dengan adanya reformasi dan revitalisasi pada SMA TT nantinya mampu memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu dan kualitas SMA TT. SMA TT ini bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu saja namun juga dapat menjadikan anak anak didik memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia.

AL HARIS SIAPKAN BUMD KELOLA PI 10% BLOK MIGAS

Jambi, berjambi.com, (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi mempersiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola Participating Interest (PI) 10% blok migas yang merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Al Haris usai mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pertemuan Daring KPK RI, Pemerintah Provinsi Jambi, dan SKK Migas Tahun 2021 secara virtual, bertempat di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (09/02/2022).

Al Haris menjelaskan, rapat ini untuk menindaklanjuti hasil rapat yang diinisiasi oleh KPK RI terkait Participating Interest (PI) 10% Blok Migas di Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui video teleconference via zoom meeting pada tanggal 28 Desember 2021 yang lalu, sebagai tindak lanjut sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Batang Hari terkait mekanisme pengelolaan PI 10% terhadap wilayah kerja migas di Provinsi Jambi serta mekanisme alokasi gas bagi BUMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“Dasar hukum Kerja Sama PI 10% dengan pertamina / SKK Migas adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Ketentuan Pelaksanaan PI 10 % adalah besaran maksimal 10 % PI pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD/BUMN,” jelas Al Haris.

Al Haris menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan surat persetujuan penunjukan BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10 % di wilayah kerja yang telah ditentukan, beserta dokumen perusahaan yang ditunjuk untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016.

“Saya berharap melalui rapat ini Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Batang Hari serta BUMD memperoleh pemahaman yang komprehensif, yang utuh tentang PI, sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatu dalam menerima dan mengelola PI, untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan Provinsi Jambi yang kontributif terhadap terwujudnya Indonesia Maju,” ujar Al Haris.

“PI  merupakan  keikutsertaan  badan  usaha termasuk BUMD dan bentuk  usaha tetap  dalam  pengelolaan  hulu  migas  melalui pengalihan PI. Keterlibatan daerah dalam pengelolaan Wilayah Kerja migas melalui PI 10% memberikan banyak manfaat, antara lain memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah, selain itu juga dapat memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor,” lanjut Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris menerangkan saat ini kerja sama PT. JII (Jambi Indoguna Internasional) dengan PT. Jet Stone Lemang Wilayah Kerja di Lemang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana PT. Jet Stone Lemang telah melengkapi bahan yang disyaratkan oleh SKK Migas dan telah melalui proses verifikasi kelengkapan hanya tinggal menunggu pertemuan dengan pihak kontraktor.

“Kerja sama dengan PT. Gregori Blok Kenanga wilayah kerja di Kenanga Kabupaten Batanghari, dimana perkembangannya masih proses melengkapi bahan dan menunggu Kabupaten Batanghari menyiapkan BUMD. Selanjutnya kerja sama dengan PT. Conoco Philips (South Jambi) Jambi South Block B dengan wilayah kerja di Kabupaten Batanghari perkembangannya masih dalam proses persiapan Anak Perusahaan. Kerja sama dengan PT. MONTD’OR OIL (Tungkal) Limited Tungkal Blok wilayah Kerja Tanjung Jabung Barat, perkembangan kontrak kerja akan berakhir pada Bulan Agustus 2022. Kerja Sama Petrochina Blok Jabung Wilayah Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, perkembangannya masih dalam proses pembentukan BUMD,” terang Al Haris.

“Kita sama-sama berharap, potensi PAD Provinsi Jambi dapat meningkat melalui kerjasama dengan SKK Migas yang ada di Provinsi Jambi dan tentunya ini bukan hanya meningkatkan PAD Provinsi Jambi tetapi juga dapat meningkatkan PAD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi,” pungkas Al Haris.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua, mengatakan, pertemuan antara KPK, Pemerintah, dan pihak SKK Migas bertujuan mengoptimalkan koordinasi pencegahan korupsi. “Pertemuan saat ini, bertujuan untuk mengoptimalkan participating interest di masa depan, dan saya rasa pertemuan ini sangat baik, untuk masing-masing pihak terhadap peranan dan tanggung jawab, sedangkan bagi SKK Migas, bagaimana bisa mensinergikan tugas dan tanggung jawab,” kata Maruli. (adv/diskominfo)