JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan Halalbilhalal dengan pendamping desa secara virtual di Jakarta, Rabu (27/5).

Dalam Halalbilhalal tersebut, Gus Menteri, sapaannya, mengingatkan pendamping desa untuk terus membantu desa dalam melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Gus Menteri mengajak pendamping desa semakin bekerja keras agar BLT Dana Desa dapat segera tersalurkan seluruhnya.

“BLT Dana Desa akan kita kejar terus hingga 100 persen tersalurkan. Dengan kerja keras kita, sudah ada 4,9 juta warga terdampak covid-19 sudah bisa menikmati dan mengurangi beban ekonominya,” ujar mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Menurutnya, BLT Dana Desa merupakan bagian penting dari ikhtiar kemanusiaan terkait dampak ekonomi akibat wabah covid-19. Yang mana dalam BLT Dana Desa ini, setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan mendapatkan Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan yakni Bulan April, Mei, dan Juni.

“Dalam momentum yang luar biasa ini, ayo kita teruskan tugas yang menunggu. Kita selesaikan segala urusan yang berkaitan dengan kemanusiaan,” ujar Pria Kelahiran Jombang ini.

Di samping itu, Gus Menteri juga mengajak pendamping desa untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Ia ingin, prioritas penggunaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa.

“Desa-desa di Papua tidak mungkin disamakan dengan desa-desa di Semarang, desa-desa di NTT (Nusa Tenggara Timur) tidak mungkin disamakan dengan desa-desa di Jawa Timur misalnya. Makanya butuh terobosan-terobosan dan rembuk dari teman-teman pendamping desa juga,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak pendamping desa untuk terus melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masing-masing. Ia menegaskan, bahwa seluruh pendamping desa harus berdaya dan memiliki kapasitas yang mumpuni.

“Saya minta kepada pendamping desa, ayo kita tingkatkan kapasitas kita masing-masing untuk menyongsong masa depan Indonesia,” ujar mantan Ketua DPRD Jombang ini. ( Novri/Kemendes PDTT)

JAMBI – Dari 1399 Desa se Provinsi Jambi, sampai hari ini sudah 817 desa yang sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD). Bahkan beberapa desa di antaranya telah melakukan penyaluran BLT Tahap II. Koordinator Program Provinsi Jambi, Edi Endra SP mengatakan, sebelum lebaran seluruh BLT DD tersalur semua.

”Insyaalah, seluruh desa akan tersalur semua,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, sebanyak 78 desa akan melakukan penyaluran hari ini. Selebihnya, 68 desa akan melakukan penyaluran besok. ””Sampai saat ini yang terdata sudah 81.035 KK penerima BLT,” sebutnya.

Dia berharap dana BLT ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bisa meringankan beban masyarakat desa. (arm)

Oleh : Susilawati*

SEJAK akhir tahun 2019, wabah virus corona atau Pandemi koronavirus 2019–2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.

Hingga 28 Maret 2020, lebih dari 620.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan teritori, yang mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 kesembuhan.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal.

Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari.

Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simtomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.
Para sahabat Pendamping Desa di tengah wabah COVID-19 melakukan pendataan terhadap Bumdesa yang terdampak :

Dari data di atas COVID-19 juga berdampak pada usaha yang di jalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) mulai dari penurunan omzet ataupun pengurangan jumlah tenaga kerja,serta adanya penutupan sementara unit usaha. Di setiap provinsi yang telah memiliki BUmdesa hampir setengahnya mengalami dampak dari COVID-19.

Sesuai yang tertuang dalam permendesa no 4 tahun 2015 tentang pendirian,pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik desa terdapat beberapa bidang usaha yang bisa di lakukan oleh Bumdesa yaitu bidang bisnis social, bisnis rental, bisnis perantara, bisnis perdagangan, bisnis keuangan dan bisnis bersama. Dan semua bidang ini mengalami dampak dari COVID-19. Seperti bidang bisnis rental yaitu usaha penyewaan alat pelaminan dan pesta karena adanya Covid-19 BUMDesa tidak bisa lagi menjalankan usaha karena adanya himbauan pemerintah tidak boleh adanya kegiatan yang mengumplkan orang banyak.

Sedang untuk bisnis keuangan seperti simpan pinjam ataupun bumdesa yang bekerjasama denga himpunan bank negara karena masnyarakat yang terlibat dalam simpan pinjam kesulitan dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan karena pendapatan mereka menurun sementara nilai pinjaman berkisar Rp 1 juta sampai Rp 3 juta dan peminjam adalah masyarakat yang kegiatannya seperti menjual gorengan, toko kelontong ataupun usaha sarapan pagi dan kerjasama dengan himpunan bank negara itu biasanya di manfaatkan masyarakt dalam melakukan transaksi pengiriman uang utntuk kelaurga yang jauh atau pembayaran tagihan cicilan kredit tetapi karena COVID-19 mereka juga terhambat dalam melakukan pembayaran.

Dari dampak ini perangkat desa dan pengurus BUmdesa sepakat untuk memberi keringanan dalam pembayaran cicilan dengan cara warga hanya membayar semampunya saja dari nilai yang telah di tetapkan dan ini sangat membantu. Dari semua bidang usaha ini ada usaha bersama seperti usaha wisata desa karena usaha ini harus tutup tanpa kecuali dan ini bukan hanya berdampak pada wisatanya saja tetapi juga pada kegiatan penunjangnya seperti jasa kuliner di sekitar wisata, homestay yang memanfaatkan rumah warga dan tentunya jasa parkir. Sementara wisata ini harus tetap terjaga kelangsungannya yang tentunya membutuhkan biaya opersional semetara pemasukan tidak ada.

Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus BUmdesa?????
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh BUmdesa dalam hadapi COVID-19 dan Salah satu penangan COVID-19 adalah dengan cara beriam diri dirumah maka apa yang harus dilakukan??

Maka strategi pertama adalah Bumdesa harus focus pada pelayanan jasa antar seperi jasa layanan antar kebutuhan masayarakat akan sembako,pakaian dan kebutuhan lainnya seperti bibit tanaman.

Strategi kedua adalah di karenakan situasi keadaan maka ada baiknya Bumdesa mampu beradaptasi terhadap kebutuhan produk dan jasa. Jika BUMDesa bekerjasama dengan pihak ketiga, terutama menyangkut dengan bahan baku produksi ataupun pemasaran produk maka adakan negosiasi ulang sehingga antara kedua belah pihak tidak meras dirugikan.

Strategi ketiga mengganti bentuk produk awal menjadi bentuk lain seperti jika bumdesa dengan unit usaha penyedia ikan air tawar/ikan laut jika asih ada konsumen yang membutuhkan kesegaran ikan maka tetap di lanjutkan tetapi jika stok ikan masih banyak tetapi sepi peminat maka ikan tersebut bisa di keringkan.

Artinya BUMDesa harus tetap kreatif dalam kondisi seperti ini sehingga potensi desa masih termanafaatkan dengan baik dan strategi lainnya adalah menunda pengembangan usaha baru sampai pendemi COVID-19 ini berlalu.

Strategi terakhir adalah memanfaatkan Dunia Digital yaitu melalukan pengenal produk dan jasa yang di bumdesa melalui ONLINE dan memanfaatkan beberapa aplikasi penjualan yang di sediakan, hal ini juga sudah di lakukan oleh Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan memberi peluang kepada Bumdesa untuk bergabung dengan Media penjualan seperti Shopee dan Tokopedia.

Hal lain yang bisa dilakukan BUmdesa tentunya dituntut adanya kreatifitas dari pengurus ataupun karyawan Bumdesa sehingga bisa meminimalkan resiko kerugian, d antaranya adalah berusaha memanfaatkan kondisi saat ini seperti beralih membuat masker dan handzanitiser, masker yang di buat bisa di jual ataupun di beli oleh pemerintah desa dan di berikan secara gratis kepada masyarkat desa, begitu juga denga handzaniter. Seperti yang dilakukan oleh Bumdesa Karya Madani sejahtera desa Slorok – Garum – Blitar membuat Masker sebanyak 1500 lembar dan Handsanitizer 40Liter, sementara Bumdesa Marga karya desa Marga Mulya sakti – Muko Muko membuat 70 Liter Handsanitizer.

Selain itu BUMDesa dengan unit usaha pengadaan sembako bisa menjadi tempat penerima BLT untuk berbelaja ke Bumdesa sehingga masyrakat tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk belanja bahkan BUmdesa bisa memberi pelayanan berupa pengiriman langsung ke rumah warga sesuai pesanan.

Pendemi ini adalah bencana yang menerpa semua lini, tetapi jangan sampai kita terbawa arus dan membiarkan COVID-19 menghabiskan semuanya tetapai jadikan masa ini untuk mempersiapkan bisnis dan tim untuk lebih baik lagi sehingga ketika masa kembali normal maka Bumdesa siap untuk berlayar kembali.

*Penulis adalah TAU Tata Kelola Bumdesa-Bumadesa TPP PUSAT P3MD

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa Dana Desa digunakan untuk jaring pengaman sosial bidang kesehatan dan ketahanan ekonomi.

“Yang bidang kesehatan dalam bentuk Desa Tanggap Covid-19, di dalamnya mengatur pembentukan relawan Desa lawan Covid-19 dengan semangat gotong royong,” ujar Mendes PDTT saat memberikan keterangan pers bersama Menko PMK dan Mensos RI, Jumat (8/5).

Kemudian yang jaring pengaman sosial ketahanan ekonomi, menurut Abdul Halim, dalam bentuk Padat Karya Tunai Desa dan dikeluarkan dalam bentuk SE nomor 8 tahun 2020 serta SE nomor 11 tahun 2020.

“Perjalanan berikutnya, Bapak Presiden sebagai wujud komitmen perhatian beliau terhadap rakyat, maka Dana Desa diperintahkan untuk direalokasi untuk digunakan Bantuan Langsung Tunai,” imbuh Mendes PDTT.

Karena bentuknya realokasi, lanjut Mendes PDTT, dan Permen-Permen yang lama belum mengatur tentang Bantuan langsung Tunai maka Kementerian Desa melakukan revisi Permendes nomor 11 menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020.

Terkait dengan BLT Dana Desa, menurut Abdul Halim, sasarannya adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.

“Jadi belum dapat PKH, belum dapat Bantuan pangan Non Tunai dan segala bentuk kebijakan jaring pengaman sosial yang ada. Itu sasaran BLT Desa,” jelas Mendes PDTT.

Ditambahkan di sana, lanjut Mendes PDTT, adalah keluarga yang memiliki keluarga rentan sakit menahun atau sakit kronis.

“Kenapa ini dimasukkan? Karena kedekatan antara Covid-19 dengan penyakit-penyakit menahun, seperti darah tinggi, gagal ginjal, jantung, dan seterusnya.

Itulah makanya di dalam indikator dimasukkan sebagai salah satu faktor penerima,” jelas Abdul Halim.

Menurut Mendes PDTT, yang melakukan pendataan adalah relawan Desa Lawan Covid-19 yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa dan diketuai langsung oleh Kepala Desa.

Basis pendataannya, menurut Abdul Halim, adalah RT/Rukun Tetangga, masing-masing RT diupayakan minimal di data oleh 3 orang relawan desa.

“Kenapa 3 orang? Karena ini pendataan baru, meskipun merujuk pada DTKS tetapi yang didata adalah mereka keluarga miskin akibat kehilangan mata pencaharian, maka dibutuhkan pendefinisian miskin,” ungkap Mendes PDTT.

Pendefinisian miskin, menurut Mendes PDTT, kalau dipikir indikator terlalu rumit tidak akan bisa ketemu, maka indikatornya adalah mereka yang miskin akibat kehilangan mata pencaharian.

“Pendataan dilakukan oleh tiga orang supaya ada kesepahaman antar lebih dari satu orang bahwa keluarga itu miskin,” tandas Abdul Halim.

Kalau sudah disepakati oleh tiga orang pendata, sambung Mendes PDTT, dimana 3 orang pendata itu adalah warga RT itu pasti sangat paham tentang karakteristik warga di RT itu.

Tahapan terkait dengan pendataan, menurut Abdul Halim, dimulai dari tingkat RT oleh relawan Desa lawan Covid-19 dibawa ke forum yang namanya musdesus/musyawarah desa khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi.

“Ini penting supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak di dalam membahas dan memutuskan siapa sih yang berhak menerima BLT desa. Setelah disepakati di musdesus barulah ditetapkan oleh Kepala Desa,” ujarnya.

Ini juga, sambung Mendes PDTT, dalam upaya memberikan ruang bagi kepala desa supaya tidak menjadi tumpuan kesalahan ketika ada pendataan- pendataan yang kurang akurat.

Setelah di tingkat desa selesai, Mendes PDTT sampaikan maka data tadi dibawa ke kabupaten agar terjadi sinkronisasi, sehingga harapannya adalah dengan dilakukan sinkronisasi di kabupaten, (maka) tidak ada lagi yang namanya overlapping.

“Karena apapun yang dalam konteks bantuan sosial atau bantuan langsung tunai itu kuncinya 2, yang pertama adalah kecukupan, yang kedua ketepatan sasaran. Dua hal ini tidak boleh ditinggalkan, insyaallah kalau dua hal ini terpenuhi, selesai.

Tidak akan ada masalah.

Cukup barangnya yang akan diberikan, kemudian tepat sasaran,” tambah Abdul Halim.

Untuk ketercukupan, sambung Mendes PDTT, itu salah satu syaratnya adalah ketepatan sasaran.

Ia mengingatkan agar jangan sampai ada keluarga yang menerima lebih dari satu kebijakan.

“Itulah makanya sejak awal di dalam konteks BLT Desa harus mereka yang belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai dan bahkan kalau perlu tidak overlapping dengan Kartu Prakerja.

Supaya apa, supaya dana yang ada di APBD juga bisa teralokasikan pada sasaran yang tepat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendes PDTT juga mengharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan di dalam sinkronisasi data yang sudah disetor oleh desa supaya terjadi percepatan di dalam penyaluran BLT Desa.

“Karena duitnya ada di desa, penanggung jawab penyaluran BLT desa adalah kepala desa, tetapi untuk kepentingan ketepatan sasaran/tidak terjadi overlapping maka diperlukan sinkronisasi dan pengesahan oleh kepala daerah,” terang Abdul Halim.

Oleh karena itu, Ia berharap dukungan dari kepala daerah, bupati dan wali kota, agar data-data yang sudah masuk yang sudah sekian puluh ribu masuk segera diselesaikan dan Desa bisa segera menyalurkan BLT dana desa.

Progres kondisi hari ini, Mendes PDTT sampaikan bahwa secara makro terkait dengan desa yang sudah membentuk relawan itu ada 53.783 desa atau 72% dengan jumlah relawan 1.505.419 orang.

Kemudian, lanjut Mendes PDTT, desa yang telah melakukan pendataan pendatang itu ada 39.199 dan ini mengalami penurunan atau stuck karena ada larangan mudik.

“Ini sangat direspons positif oleh Kepala Desa, oleh relawan Desa, larangan mudik itu karena meringankan beban para relawan desa. Sudah ada 39.199 desa yang sudah menyiapkan pos jaga gerbang desa,” jelasnya.

Terkait dengan BLT desa, Mendes PDTT sampaikan bahwa desa yang sudah melakukan pendataan ada 27.062 desa, sedangkan yang sudah mengalokasikan untuk BLT Desa ada 24.309, dan yang sudah cair per Jumat (8/5), Pukul 11 siang, data terbaru ada 10.000 desa di 80 kabupaten/kota.

“Insyaallah mudah-mudahan janji para kepala daerah setelah kita lakukan, karena pekerjaan kita hari ini adalah melakukan pengawalan sehingga setiap hari ada yang berkomunikasi dengan bupati, ada yang berkomunikasi dengan DPM/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ada yang berkomunikasi dengan gubernur,” katanya.

Mendes PDTT, di akhir penjelasan, sampaikan telah membagi tugas untuk memastikan Dana Desa segera bisa cair ke yang berhak, dan berharap pada kepala daerah untuk percepatan di dalam pelaksanaan penyaluran BLT Desa. (Mc)