Oleh Mohd Haramen

MENGUNJUNGI dan berbagi cerita dengan para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Jambi, banyak sekali cerita-cerita dan keluh kesah mereka. Ada yang bercerita setelah di SK-kan, tak diberi-beri modal. Ada juga yang bercerita, diberi modal yang sedikit, akibatnya keuntungan yang diraihpun tidak maksimal. Dan yang paling miris adalah cerita, bahwa mereka belum pernah gajian, meskipun BUMDes sudah lama dibentuk.

Untuk cerita yang terakhir inilah yang sering kali ditemui setiap kali kunjungan ke lapangan. Membayangkan mengurus sebuah badan usaha dan tidak digaji, alangkah sedihnya. Tapi, itulah realitas yang dialami kebanyakan pengurus BUMDes yang ada di desa-desa di Provinsi Jambi.

Kalau dalam teori bisnis memang wajar-wajar saja mereka belum gajian. Karena usaha yang mereka jalankan belum menghasilkan keuntungan. Kalau mereka gaji-an tentu nilai kerugian akan membengkak. Ini akan menggerus  sejumlah modal yang disalurkan oleh pemerintah desa. Modal yang disertakan itu  tentunya tidak boleh habis, dan kalau habis harus diganti. Karena dana tersebut adalah uang negara.

Makanya, setiap kali bertemu dengan para pengurus BUMDes, saya  menyebutkan bahwa pengurus BUMDes itu adalah pengusaha, bukan pekerja. Kalau pengusaha dia menciptakan gaji, kalau pekerja dia menerima gaji. Jadi, kalau ingin jadi pengurus BUMDes, bermentallah seperti pengusaha.  Pengusaha tidak pernah minta digaji, tapi pengusaha menciptakan gaji untuk dirinya dan juga orang lain.

Untuk menciptakan gaji ini  tentunya, pengurus BUMDes tidak bisa tanpa didukung aparatur desa, terutama kepala desa. Seluruh potensi  belanja desa harus didukung untuk dikelola BUMDes. Kepala desa sebagai ex officio Komisaris BUMDes juga harus punya komitmen untuk memajukan BUMDes.

Mayoritas yang menjadi kendala  pengurus BUMDes untuk menciptakan gaji ini adalah modal dan dukungan pemerintah desa. Ada pemerintah desa yang terkesan setengah hati untuk memajukan BUMDes. Potensi belanja desa yang miliaran dalam setahun, tidak dibelanjakan lewat BUMDes dengan berbagai alibi. Modal yang dikucurkan juga kadang sangat sedikit. Bagaimana mungkin dengan modal yang kecil akan dapat keuntungan yang besar ? Selain itu, terkadang juga aset-aset desa yang bernilai ekonomi tidak diserahkan pengelolaannya ke BUMDes. Akhirnya, BUMDes  tidak bisa maju dan berkembang. Jangankan memberikan PADes, memberikan gaji untuk dirinya sendiri pun tidak bisa.

Kedepan, kedigdayaan BUMDes ini akan diuji. Memasuki tahun ke enam pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Selain itu juga sebagai stabilator harga di wilayah pedesaan. Untuk itu, dukungan semua pihakpun sangat diharapkan. Baik itu dari sisi manajemen, kualitas SDM hingga permodalan. BUMDes tidak akan maju, tanpa ada dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Melalui BUMDes, kita mewujudkan desa Surga di Provinsi Jambi. Dan tentunya harapan kedepan, tidak ada lagi istilah jadi pengurus BUMDes harus ikhlas beramal.

(Penulis adalah Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Kemendes PDT RI untuk Provinsi Jambi)

Oleh Mohd Haramen

HARI ini tanggal 15 Januari 2020,  tepat enam tahun lalu Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa di sahkan oleh DPR RI.  Dengan pemberlakuan UU Desa tersebut memberikan legitimasi kewenangan kepada desa dalam mengatur wilayahnya sendiri dan tetap memegang dasar negara UU Dasar 1945. Seiring pemberlakukan UU Desa ini, tahun 2015 mulailah digulirkan bantuan langsung keuangan negara melalui Dana Desa. Dimana dana desa ini dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lalu disalurkan ke Rekening Keuangan Daerah lalu masuk ke rekening desa.

Pola penyalurannya ini diatur dengan seperangkat regulasi dari Kementerian Keuangan RI dengan leading sektornya Kementerian Desa dan PDTT. Untuk tahun 2020 ini, penyaluran dana desa ini dilakukan dengan tiga tahapan. Mulai tahap pertama 40 persen, lalu kedua 40 persen dan ketiga 20 persen. Untuk tahap pertama mulai dicairkan bulan Januari dan paling lambat Juni. Sedangkan tahap kedua mulai dicairkan Maret dan paling lambat Agustus. Sedangkan tahap ketiga yakni bulan Juli paling cepat dengan syarat realisasi belanja tahap II 90 persen dan keluarannya minimal 75 persen dan juga menyertakan laporan penanganan stunting.

Saat ini syahwat untuk pembangunan desa demikian tinggi. Karena sistem penganggaran yang bersifat bottom up. Dimulai dari penyusunan RKP hingga penetapan APBDes lewat musyawarah di desa. Sehingga desa bisa merencanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi warganya.

Di Provinsi Jambi, sejak tahun 2015 hingga sekarang, sudah banyak sekali capaian realisasi pembangunan yang bersumber dari dana desa. Dibidang infrastruktur saat ini sudah ada 4,9 KM jalan desa yang terbangun. Selain itu, ada 32,8 ribu meter jembatan, 185 unit pasar desa, 4.456 PAUD, 218 Polindes, 509 Posyandu dan banyak lagi infrastruktur lain, termasuk irigasi, turab dan sebagainya.

Dibidang ekonomi sendiri, saat ini dari 1399 desa di provinsi Jambi, sudah terbentuk 1033 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahkan saat ini sudah ada BUMDes yang bisa menghasilkan laba hingga ratusan juta rupiah yakni di Desa Delima, Kabupaten Tanjungjabung Barat. Dari BUMDes ini kedepan diharapkan bisa memandirikan desa lewat Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihasilkan. Selain itu, juga diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan, dan penganguran.

Berkat sentuhan dingin Kementerian Desa dan PDTT, pembangunan di desa telah menunjukan hasil yang cukup positif. Desa saat ini terus membangun dan berbenah dalam persiapan menyambut perubahan zaman.  Memasuki tahun keenam ini, Kementerian Desa berusaha mewujudkan desa surga dimana-mana. Semoga saja lewat pendampingan desa yang berkelanjutan, kemandirian desa segera terwujud.

(Penulis adalah Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal Kemendes PDT RI untuk Provinsi Jambi)

JAKARTA – Siang Rabu, 8 Januari 2020 tadi Menteri Desa PDTT bpk H A Halim Iskandar, M Pd meninjau Lokasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor. Dalam kegiatan ini, Mendes didampingi Stafsus Iman Aim Ahmad , Dirjen PDTU, Direktur Sarpras beserta Wabup Lebak, Kapolres Lebak, Kadis PMD Lebak, Camat, Apdesi Lebak dan seluruh TPP (Tenaga Pendamping Profesional) se Kabupaten Lebak Banten.

Selain itu juga mengunjungi Posko Pendamping Desa sekaligus meminta informasi terkait bencana dan meminta agar pendamping desa menjadi Garda terdepan dalam membantu para korban.

Bantuan kemanusian diberikan langsung oleh Bapak Menteri Desa PDTT untuk korban Banjir Bandang dan Tanah Longsor di desa Calungbungur Kec. Sajira Kab. Lebak.

JAMBI – Kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkadang tidak ditentukan oleh usia. Buktinya, Bumdes Bersama Betara. Meski baru berdiri Agustus 2019 lalu, tapi pada tahun ini sudah bisa memberikan kontribusi  ke Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 13.035.678 dengan laba Rp. 37.244.795. Jumlah kontribusi ini dibagikan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

”Alhamdulillah kita sudah bisa memberikan kontribusi ke PADes,” terang Direktur Bub3rta, Suroso SPt baru-baru ini.

Dikatakannya, usaha yang dijalankan yakni layanan pembiayaan bunga ringan ke

pada masyarakat. Dimana BUMDes berusaha memberikan layanan penjualan barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat dengan sistem kredit.  Masyarakatpun  bisa menghubungi BUMDes Bersama Betara ini bagi yang membutuhkan baik itu handphone, lemari es, televisi dan lain-lain.

”Berkat usaha tersebut, kini kami pengurus yang terdiri dari lima orang sudah bisa gajian hingga Rp. 3 juta-an,” ujarnya.

Kedepan BUMDes ini akan mengembangkan usaha wisata. Mengingat, salah satu desa di Kecamatan Betara ada yang memiliki potensi air panas. ”Kedepan insyaallah kita akan mengelola itu,” sebutnya.

Seperti diketahui BUMDes bersama ini didirikan atas dasar Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Bersama. Peserta Musyawarah Antar Desa adalah delegasi yang ditunjuk dengan oleh masing2 desa, disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Musyawarah Desa yang dilakukan masing-masing desa adalah musyawarah desa pendirian BUMADesa yg mencakup pembahasan setidaknya persetujuan atas latar belakang dan analisis mengapa membuat BUMA Desa, pokok pikiran, dan delegasi dalam Badan Musyawarah Antar Desa. (arm)

JAMBI – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo,  sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sejak berdiri tahun 2017, BUMDes Pamuatan Karya Mandiri (PKM) sudah menjalankan berbagai usaha yang sesuai dengan potensi desa. Diantaranya, bergerak dalam usaha pembelian Tanda Buah Segar (TBS) Sawit dan Karet. Unit usaha ini walaupun belum maksimal, tapi sudah bisa membebaskan petani dari jerat tengkulak.

”Ada puluhan petani yang sudah mulai menjual sawit maupun karetnya ke BUMDes,” terang Direktur BUMDes PKM, Abdullah SIP pagi ini.

Dirinya mengatakan, lewat BUMDes harga TBS dan karet bisa di atas tengkulak. Meski terkadang juga sama dengan tengkulak. Tapi, paling tidak saat ini usaha tersebut sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

”Alhamdulillah, usaha kami direspons positif,” imbuhnya.

Selain usaha pembelian TBS dan sawit, BUMDes ini juga memiliki usaha penjualan gas elpiji, budidaya lele dan peternakan sapi bali dan kambing. Dia berharap dari berbagai usaha ini bisa menghasilkan laba yang banyak untuk memberikan kontribusi ke PADes.

”Karena saat ini kami masih break event point. Makanya kami mau merampingkan unit usaha, kemungkinan besar untuk jual beli gas kami ganti dengan jual beli bahan bangunan material. Saya lihat dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang, desa masih tetap bangun tapi belanja diluar Bumdes,” tukasnya.

Untuk promosi sendiri, BUMDes ini ikut berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Salah satunya kegiatan pameran pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Provinsi Jambi saat ini. ”Semoga bermanfaat untuk BUMDes kedepan,” ujarnya. (arm)