Penulis: Siti Jamilah Samaz dan Mega Wati

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan tersebut. BOS adalah salah satu kebijakan penting yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembiayaan pendidikan di tingkat dasar dan menengah.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar. Melalui program ini, dana operasional disalurkan langsung ke sekolah-sekolah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan. Secara teoritis, program ini mendukung konsep equity in education, yang menekankan pentingnya alokasi sumber daya pendidikan secara adil untuk semua kelompok masyarakat (UNESCO, 2019).

Dana BOS telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka putus sekolah. Adapun jumlah dana yang diluncurkan pemerintah kepada setiap siswa di Jambi sebagai berikut: Rp800.000,00 untuk siswa SD, Rp1.300.000 untuk siswa SMP, dan Rp3.300.000 untuk siswa SMA (pip.kemendikbud.2024). Dana tersebut mampu mempertahankan siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap bersekolah (Wahid et al.2021). Dana ini sering kali digunakan untuk meringankan biaya seperti seragam, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga mengurangi hambatan finansial bagi orang tua siswa. Selain itu, manfaat lain dari BOS adalah peningkatan kualitas fasilitas dan proses pembelajaran. Kartikasari (2022) mencatat bahwa sekolah dengan kepala sekolah yang terlatih dalam manajemen keuangan cenderung lebih efektif menggunakan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti pengadaan alat peraga dan buku pelajaran.
Meski manfaatnya besar, program BOS masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketidakmerataan distribusi dana.

Rasyid dan Purnama (2023) menunjukkan bahwa pendekatan alokasi berbasis jumlah siswa sering kali tidak relevan bagi sekolah kecil di daerah terpencil. Sekolah-sekolah ini sering kali menerima dana yang tidak mencukupi kebutuhan mereka, sementara sekolah besar di perkotaan mendapatkan alokasi yang lebih besar dari kebutuhan sebenarnya.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi perhatian. Husna et al. (2023) menemukan bahwa kurangnya sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif membuka peluang penyalahgunaan dana.

Namun, penerapan sistem digital berbasis teknologi untuk pelaporan keuangan telah terbukti meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kepercayaan publik terhadap program BOS.

Bagaimana kita memastikan efektivitas BOS di Jambi? tentu ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan efektivitas BOS di Jambi. Pertama, pengelolaan dana harus berbasis kebutuhan lokal, bukan hanya jumlah siswa, agar sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil mendapatkan alokasi yang memadai. Kedua, pemerintah harus menyediakan pelatihan manajemen keuangan secara menyeluruh bagi kepala sekolah dan bendahara untuk memastikan penggunaan dana yang optimal. Ketiga, implementasi sistem digital untuk transparansi pengelolaan dana perlu diperluas (Husna et al. 2023).

Setelah menelaah berbagai sudut pandang, penulis berkesimpulan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Jambi, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan alokasi dana yang digunakan untuk meringankan biaya pendidikan.

Namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan, seperti ketidakmerataan distribusi dana dan kurangnya akuntabilitas pengelolaan. Adapun cara mengatasi hal tersebut yaitu sekolah harus dilatih dalam manajemen keuangan, diterapkan pengelolaan berbasis kebutuhan lokal, dan menggunakan sistem digital untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar.

(Penulis adalah mahasiswa prodi Tadris Matematika Semester 5 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Nama Penulis : Hikmatul `Arifah, Fitri Lastari, dan Siti Julaehah.

Pendidikan merupakan salah satu fondasi yang berperan penting dalam memperkuat pembangunan Nasional, terutama dalam membina karakter generasi muda serta dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yang beriringan dengan perkembangan zaman dan teknologi (Pancasila et al., 2021).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah di Indonesia telah melakukan berbagai upaya secara terus menerus agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terutama dalam pengembangan kurikulum menjadi lebih efektif dan efisien yang dapat diterapkan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Pada saat ini, kurikulum yang dikembangkan berbagai sekolah adalah Kurikulum Merdeka, dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum ini dilaksanakan dengan menyesuaikan minat serta bakat pada diri masing-masing siswa, yang kemudian diseimbangkan dengan sumber daya satuan pendidik (Masita et al., 2024).

Pengimplementasian Kurikulum Merdeka diawali dengan survei secara elektronik yang dilakukan oleh dinas pendidikan, dengan beberapa model dan variasi yang dapat digunakan oleh masing-masing sekolah yakni; Mandiri Berbagi, Mandiri Berubah, dan Mandiri Belajar. Pilihan terhadap ketiga model tersebut diserahkan kepada sekolah berdasarkan kebutuhan yang menjadi potensi-potensi yang dimiliki serta kesiapan dari sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Pilihan pertama memiliki tingkat paling tinggi pada implementasi kurikulum merdeka (Nari et al., 2022). Merdeka berbagi merupakan program dari kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya dan berkomitmen untuk berbagi praktik-praktik baiknya kepada seluruh pendidikan lainnya atau dengan kata lain ingin membagikan ilmunya kepada sekolah lain. (Istiqomah & Haryanto, 2023).

Kurikulum Merdeka dikenal dengan kurikulum terbaru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2021 (Apriana et al., 2024). Pada Kurikulum Merdeka ini, ada sebuah projek dengan pengembangan pada karakter pelajar pancasila yang umumnya dikenal dengan nama P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). P5 merupakan kerangka kompetensi yang harus dimiliki setiap siswa di Indonesia. P5 mencakup memiliki iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku baik, mandiri, berpikir secara kritis, inovatif, dan saling membantu. P5 ini menjadi acuan utama pengembangan kurikulum di Indonesia.

P5 merupakan suatu usaha peningkatan kualitas pendidikan yang tergolong ke dalam kegiatan kokurikuler berbasis proyek, dengan menggunakan pendekatan pada pembentukan karakter siswa dan dirancang dengan tujuan untuk menguatkan pencapaian kompetensi dasar serta pembentukan karakter. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara yang fleksibel, baik pada aspek waktu maupun pada aspek kegiatan. Kita ketahui bahwa kegiatan P5 pada kurikulum merdeka merupakan gambaran dari gagasan Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa “Hal penting dalam pendidikan bukanlah tentang pembelajaran akademik seperti biasa di kelas, tetapi mempelajari hal lain di luar kelas juga penting. Oleh karena itu, pembelajaran di luar kelas bertujuan agar siswa tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga dapat menerapkannya” (Masita et al., 2024).

P5 bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan profil pancasila. Dengan demikian, belajar dari lingkungan sekitar, budaya, perubahan sosial akan dapat meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan kreativitas dan rasa peduli terhadap sekitar (Annisa Intan Maharani et al., 2023). Pendidikan diharapkan dapat mendukung siswa dalam mengasah potensi yang dimiliki agar menjadi anggota masyarakat yang sehat, terdidik, kompeten, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta bertawakal dan berperilaku baik.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi pendidik untuk dapat memahami prinsip-prinsip dari P5, antaranya; 1) Holistik, mengacu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, 2) Kontekstual, menyesuaikan dengan keunikan dan keberagaman yang ada di lingkungan pendidikan dan masyarakat sekitarnya, 3) Berpusat pada peserta didik, mendorong siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter, dan 4) Eksploratif, mengeksplorasi nilai-nilai pancasila dalam mengembangkan keingintahuan, kreativitas, dan inisiatif mereka (Siudarmi, 2024).

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa kurikulum dapat mempengaruhi kecepatan maupun kelambatan laju pendidikan. Hal tersebut dilihat dari metode yang digunakan seorang guru pada proses belajar mengajar. Dalam memenuhi kebutuhan siswanya guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai profil pancasila ke dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan sekolah.

Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran secara akademik maupun pembentukan karakter siswa, baik dalam bentuk moral maupun etika kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara guru dan siswa dalam pengembangan karakter guna mewujudkan pembangunan nasional dengan berdasarkan prinsip-prinsip dari P5.

(Penulis adalah mahasiswa prodi Tadris Matematika Semester 5 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Penulis: Asih Anggraini, Nurhasanah, Regina Tiara Sukma

Full day school adalah salah satu kebijakan pada pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini diusulkan oleh bapak Muhadjir Effendy beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau mengusulkan kebijakan full day school ini pada tahun 2016 dan sudah terealisasikan sampai saat ini. Pada implementasinya, full day school dilakukan mulai dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Akan tetapi, belum seluruh sekolah yang melaksanakan kebijakan full day school di Provinsi Jambi.

Dalam sebuah program maupun kebijakan tentu saja banyak faktor yang muncul baik faktor pendorong maupun faktor penghambat, begitu juga dengan kebijakan full day school. Pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 ada empat hal yang menjadi faktor pendorong kebijakan ini, namun apabila empat hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menjadi faktor penghambat terealisasinya kebijakan ini.

Faktor pendorong pada kebijakan full day school bermanfaat untuk kemajuan kebijakan tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya bisa dijadikan pelajaran dan dicari solusi sehingga kebijakan yang ada akan lebih sempurna. Terdapat empat hal yang perlu dipenuhi sekolah agar bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut, yang tercantum Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2017 yaitu: terpenuhinya pendidik dan tenaga pendidik, adanya sarana dan prasarana di sekolah, menerapkan budaya pengetahuan lokal, dan menerima persepsi tokoh masyarakat maupun tokoh agama di luar Komite Sekolah.
Berdasarkan Peraturan tersebut sudah jelas bahwa ada empat faktor yang harus dipenuhi dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Setelah diimplementasikannya kebijakan full day school ini tentu kita bisa melihat bagaimana kelebihan dan juga kekurangan dari kebijakan tersebut. Adapun kelebihan dari kebijakan ini menurut Mamnun (2019), yaitu (1) berkurangnya pengaruh buruk dari kegiatan diluar sekolah, karena lebih banyak menghabiskan waktu dengan belajar dan kegiatan positif, (2) Pengembangan minat dan bakat siswa, (3) Pengembangan kreativitas guru, (3) Kegiatan siswa dapat terkontrol dengan baik, (4) Siswa dididik oleh tenaga kependidikan yang terverifikasi profesional.

Sedangkan kekurangan dari kebijakan ini menurut Menurut Netti et al (2023:113), yaitu (1) Karena terlalu lama menghabiskan waktu di sekolah dapat menghadirkan rasa jenuh, terutama bagi siswa yang kurang bersosialisasi (2) Perlu adanya monitoring secara berkala (3) Kebutuhan jajan dan biaya makan peserta didik meningkat (4) Kurangnya pengontrolan jajan peserta didik berdampak buruk bagi nutrisi tubuh peserta didik.

Berdasarkan analisis terhadap penerapan kebijakan full day school penulis menyimpulkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada faktor-faktor seperti: meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah, memberikan pelatihan bagi guru, serta melibatkan aktivitas orang tua dalam proses pembelajaran. Selain itu, kebijakan full day school memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kekurangan pada kebijakan ini, agar dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan.

(Penulis adalah mahasiswa prodi Tadris Matematika Semester 5 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Penulis : Della Arindi, Qonita Talita Sakhi,Athifatur Roihana Bari’ah

Apakah kalian bertanya-tanya mengapa pergaulan bebas menjadi ancaman yang begitu nyata bagi remaja, terutama siswa SMA? masa remaja adalah fase pencarian jati diri, penuh dengan rasa ingin tahu yang besar, tetapi sering kali minim pertimbangan matang.

Di tengah pengaruh buruk media sosial, lingkungan yang permisif, dan tekanan kelompok sebaya. Sekolah memiliki tugas penting menjadi tameng yang melindungi sekaligus membimbing siswa agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Contoh pergaulan bebas dikalangan remaja saat ini hubungan asmara tanpa batasan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, keterlibatan dalam tawuran atau kekerasan, kecanduan media sosial dan ponografi, kabur dari rumah atau sekolah (Kurniawan, 2019).

Remaja adalah masa yang penuh potensi sekaligus rentan terhadap pengaruh lingkungan. Pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam membimbing mereka,” tulis Hurlock dalam bukunya developmental psychology: A Life-Span approach.

Pentingnya peran sekolah sebagai institusi pendidikan yang bertanggung jawab tidak hanya hal akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa agar mampu menghadapi tantangan seperti pergaulan bebas.

Menurut sebuah studi dalam jurnal Youth and Society, salah satu komponen utama yang meningkatkan kemungkinan remaja terlibat dalam pergaulan bebas adalah kurangnya kontrol atas lingkungan keluarga dan sekolah mereka. Dalam situasi ini, sekolah menjadi institusi penting untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang tersebut.

Pelajar sekarang menghadapi masalah pergaulan bebas karena mereka mulai dianggap gaul dan hanya mencari kesenangan. Kebudayaan modern mulai bergeser secara bertahap seiring perkembangan zaman, dan norma-norma yang berlaku seolah-olah memudar.

Akibatnya, pacaran dianggap normal dan hamil diluar nikah sudah marak. Berpelukan, berpegangan, berdua-duaan, merokok, dan minum keras semuannya sudah biasa, dan kaum laki-laki menggunakan miras untuk mempererat silaturahmi, padahal itulah yang akan menjadi dasar dari pergaulan bebas.

Masuknya era modernisasi keluarga, yang pada dasarnya bertanggung jawab untuk membentuk perkembangan,kepribadian,dan mengontrol anak-anak untuk memberikan batasan-batasan dalam menjalani kehidupan sosial,mulai semakin terkikis.

Ketidaksadaran orang tua tentang pentingnya aturan bagi remaja menyebabkan remaja merasa bebas untuk menerima informasi apa pun yang mereka dapatkan, yang mengarah pada gaya hidup bebas seperti, berpacaran, merokok, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya (Fendri et al, 2020) ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran pada diri anak yang yang membuat anak semakin tidak mengerti cara mengontrol diri.

Mencegah pesatnya perkembangan, penyimpangan perilaku seksual disarankan agar setiap anggota keluarga ayah dan ibu berusaha semaksimal mungkin untuk membangun keluarga yang harmonis, terutama ketika memiliki anak remaja, dan ketika mereka berada di usia puber.

Peran sekolah juga sangat penting dalam menghadapi pergaulan bebas pada anak remaja khususnya anak SMA. Dimulai dari Pendidikan karakter yang relevan, sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral etika ke dalam kurikulum melalui Pelajaran seperti agama, Pendidikan kewarganegaraan, atau program khusus tentang kesehatan reproduksi, misalnya sekolah dapat mengadakan seminar tentang bahaya pergaulan bebas dengan melibatkan pakar psikologi atau kesehatan.

Penguatan hubungan guru dan siswa, guru memiliki peran penting sebagai pendamping dan panutan. Dalam bukunya Teacher Leardering and Behavior, Leithwood menekankan bahwa hubungan positif antara guru dan siswa, yang pada akhirnya membantu mereka menjahui perilaku negatif. Guru yang peduli dapat mendeteksi tanda-tanda awal siswa yang mulai terpengaruh pergaulan bebas dan memberikan bimbingan yang diperlukan.

Sekolah dapat menyediakan berbagai kegiatan ekstrakulikuler seperti olahraga, seni atau organisasi siswa, mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang bermanfaat agar kegiatan ekstrakulikuler mampu menyalurkan energi positif. Studi dalam jurnal Education and urban society menunjukan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler secara signifikan mengurangi resiko mereka terlibat dalam perilaku menyimpang. Konseling dan pendekatan psikologis, sekolah harus menyediakan konselor yang kompeten untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi atau tekanan sosial dengan bimbingan yang tepat, siswa dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membangun strategi untuk menghadapi tekanan dari lingkungan.

Peran sekolah dalam pergaulan bebas di lingkungan SMA sangatlah krusial, dengan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan karakter, pendampingan guru dan konselor, kegiatan edukatif, penerapan aturan yang tegas serta kolaborasi dengan orang tua dan komunikasi, sekolah dapat menjadi benteng yang kokoh dalam membimbing siswa untuk menjalani masa remaja dengan bijak, membentuk generasi bermoral juga menciptakan pendidikan yang sehat dan kondusif.

(Penulis adalah mahasiswa prodi Tadris Matematika Semester 5 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)